Dimanfaatkan Tukang Pijat
INDEX

BISNIS-27 428.182 (-1.25)   |   COMPOSITE 4879.1 (1)   |   DBX 933.193 (0.2)   |   I-GRADE 128.434 (0.25)   |   IDX30 404.523 (-1.05)   |   IDX80 106.174 (-0.17)   |   IDXBUMN20 268.239 (-0.84)   |   IDXG30 113.341 (-0.05)   |   IDXHIDIV20 361.328 (-1.43)   |   IDXQ30 118.527 (-0.37)   |   IDXSMC-COM 209.874 (0.07)   |   IDXSMC-LIQ 234.117 (0.27)   |   IDXV30 100.803 (-0.03)   |   INFOBANK15 767.134 (-4.66)   |   Investor33 355.071 (-1.5)   |   ISSI 143.565 (0.35)   |   JII 517.566 (2.32)   |   JII70 175.828 (0.63)   |   KOMPAS100 953.068 (0.13)   |   LQ45 742.375 (-1.19)   |   MBX 1347.52 (-0.07)   |   MNC36 265.633 (-0.06)   |   PEFINDO25 258.006 (0.98)   |   SMInfra18 230.699 (-0.49)   |   SRI-KEHATI 299.246 (-1.18)   |  

Dimanfaatkan Tukang Pijat

Selasa, 12 Januari 2016 | 03:54 WIB
Oleh : Fana Suparman / HA

(Bagian kedua dari tiga tulisan).

Hal senada dikatakan Rizal Ramli yang menjabat sebagai Menko Perekonomian di era Presiden Gus Dur. Rizal menyatakan dengan tegas Gus Dur dilengserkan secara tidak adil. Hal ini lantaran tidak ada pelanggaran hukum, dan konstitusi yang dilakukan oleh Gus Dur.

"Beliau (Gus Dur) sama sekali tidak terlibat kasus korupsi. Bahkan orang yang menyebut Gus Dur korupsi sebenarnya pernah dipecat oleh Gus Dur. Dia (Gus Dur) tidak melakukan pelanggaran konstitusi," kata Rizal.

Rizal menyatakan, kasus Bulog tak ada kaitannya dengan Gus Dur. Dalam kasus ini, nama Gus Dur disalahgunakan oleh seorang tukang pijatnya bernama Soewondo yang berkomplot dengan Wakil Kepala Bulog ketika itu, Sapuan untuk membobol dana Yayasan Dana Bina Sejahtera Karyawan Badan Urusan Logistik (Yanatera) senilai Rp 35 miliar. Sapuan ingin menggunakan dana Yayasan Yanatera untuk melobi agar terpilih sebagai Kepala Bulog.

"Nyatanya yang terpilih (sebagai Kepala Bulog) bukan yang bersangkutan (Sapuan), tapi Rizal Ramli. Jadi banyak sekali character assassination (pembunuhan karakter) Gus Dur. Buktinya keluarganya hidup sederhana nggak ada wah-wahnya dan hebat-hebatnya setelah beliau (Gus Dur) tidak jadi presiden," ungkapnya.

Rizal yang kini menjabat sebagai Menko Maritim dan Sumber Daya menyatakan, lengsernya Gus Dur merupakan konspirasi dari elit politik yang terganggu dengan cara berpikir dan perubahan-perubahan yang dilakukan oleh cucu pendiri Nahdhatul Ulama (NU), KH Hasyim Asyari tersebut. Untuk itu, Rizal mendukung jika nama Gus Dur direhabilitasi.

"Kami akan bersama-sama dengan Pak Mahfud MD dan teman-teman Gusdurian (para pengikut paham Gus Dur) untuk memperjuangkan merehabilitasi nama Gus Dur," tegasnya.

Risiko Politik
Dukungan agar sejarah lengsernya Gus Dur diluruskan pun disampaikan oleh tokoh senior Akbar Tandjung. Dengan penelitian yang komprehensif mengenai peristiwa lengsernya Gus Dur, Akbar berharap peristiwa ini tidak lagi diperdebatkan di kemudian hari.

"Baik betul kalau seandainya ada satu penelitian yang memberikan bukti-bukti cukup valid dan bisa dipertanggungjawabkan secara historis, akademis, hukum dan lain-lain bahwa apa yang dilakukan Gus Dur satu risiko dalam berpolitik. Pada akhirnya tidak lagi mengangkat soal-soal itu," katanya.

Akbar yang ketika Gus Dur lengser menjabat sebagai Ketua DPR dan Ketua Golkar menuturkan, konflik antara DPR dan Gus Dur bermula dari langkah Gus Dur memecat Menteri Perindustrian dan Perdagangan Jusuf Kalla dan Menteri Negara Investasi dan Pemberdayaan BUMN Laksamana Sukardi.

Pemecatan terhadap Jusuf Kalla yang merupakan kader Partai Golkar serta Laksamana yang diketahui politisi PDIP membuat Gus Dur harus berhadapan dengan dua kekuatan politik besar di DPR.

"Inilah awal terjadinya konflik dan bahkan polarisasi antara Gus Dur dan orang-orang yang ada di DPR. Awal terjadinya konflik yang bermuara pada terjadinya, katakanlah, Gus Dur berhenti sebagai presiden," tutur Akbar.

Konflik antara Gus Dur dan DPR, tambah Akbar, semakin mengerucut saat Gus Dur menerbitkan Dekrit tentang pembubaran MPR/DPR serta pembekuan Partai Golkar.

"Sehingga kemudian semakin eskalatif konfliknya. Apalagi saya sebagai Ketua DPR dan Ketum Golkar tentu saya melakukan reaksi keras terhadap keputusan itu. Kalau seandainya Gus Dur itu pada waktu itu hanya membekukan Golkar mungkin reaksi dari DPR tidak sebesar itu," katanya.

Meski sempat bereaksi keras, Akbar mengaku menaruh hormat pada Gus Dur. Apalagi Gus Dur tidak pernah menyalahkan Akbar maupun elite politik lainnya dalam peristiwa pelengseran tersebut.

"Di atas itu semua, saya betul-betul respek dan hormat. Tidak ada sedikitpun pernyataan beliau (Gus Dur) yang menyalahkan kami waktu itu yang bereaksi begitu keras," katanya.

Bagian III: Pemakzulan Gus Dur Tidak Sah >>>

Sumber:Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Meluruskan Fakta Sejarah Lengsernya Gus Dur

Gus Dur lengser bukan karena kasus korupsi, karena tidak ada putusan bersalah oleh pengadilan.

NASIONAL | 12 Januari 2016

Kemlu RI Serahkan Uang Diyat ke Ahli Waris WNI Tuti Sutiah

Kemlu RI telah menyerahkan uang diyat kepada ahli waris tuti Sutiah, yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas di kota Thatslits, Provinsi Asir, Arab Saudi.

NASIONAL | 11 Januari 2016

Komitmen Politik Lingkungan Presiden Dipertanyakan

Direktur Eksekutif Respublica Political Institute, Benny Sabdo menyesalkan kekalahan pemerintah dalam perkara gugatan pembakaran hutan 20 ribu ha oleh PT BHM.

NASIONAL | 12 Januari 2016

Pecat, Oknum Paspampres Pembawa Narkoba

Ketika tertangkap, Pratu FAP tengah melewati Security Door Bandara Kuala Namu

NASIONAL | 11 Januari 2016

Penyuap Akil Mochtar Dijebloskan ke Lapas Sukamiskin

Amir Hamzah dan Kasmin dijebloskan jaksa eksekutor KPK Lapas Sukamiskin.

NASIONAL | 11 Januari 2016

Ormas Terlarang Gafatar Sudah Masuk Papua

Polda: Gafatar adalah organisasi yang telah dilarang di Indonesia.

NASIONAL | 11 Januari 2016

RPI Sesalkan Pemerintah Kalah dalam Perkara Pembakaran Hutan

RPI sesalkan pemerintah kalah dalam perkara gugatan dugaan pembakaran hutan kepada PT BMH.

NASIONAL | 11 Januari 2016

Suryadharma Ali Divonis Enam Tahun Penjara

Terbukti korupsi dalam perkara penyelenggaraan ibadah haji hingga merugikan keuangan negara mencapai Rp 27 miliar

NASIONAL | 11 Januari 2016

PDIP Dorong Semua Parpol Bangun Konsensus dan Visi Bersama

Ide PNSB direspons juga oleh partai lain.

NASIONAL | 11 Januari 2016

Ini Alasan Jokowi Damaikan ARB dan Agung Laksono

Pemanggilan ARB dan Agung juga untuk memuluskan konsolidasi di parlemen

NASIONAL | 11 Januari 2016


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS