Pemakzulan Gus Dur Tidak Sah
INDEX

BISNIS-27 509.396 (-2.72)   |   COMPOSITE 5822.94 (-12.46)   |   DBX 1088.19 (9.8)   |   I-GRADE 169.852 (-1.35)   |   IDX30 498.88 (-2.76)   |   IDX80 132.065 (-0.41)   |   IDXBUMN20 376.263 (-3.13)   |   IDXG30 135.508 (-0.99)   |   IDXHIDIV20 449.517 (-1.84)   |   IDXQ30 145.713 (-1.14)   |   IDXSMC-COM 252.052 (0.88)   |   IDXSMC-LIQ 309.347 (0.24)   |   IDXV30 130.911 (1.46)   |   INFOBANK15 993.498 (-9.24)   |   Investor33 428.541 (-2.51)   |   ISSI 170.173 (-0.26)   |   JII 616.286 (-0.48)   |   JII70 212.951 (-0.33)   |   KOMPAS100 1185.6 (-4.97)   |   LQ45 921.176 (-4.93)   |   MBX 1613.76 (-6.11)   |   MNC36 320.851 (-1.83)   |   PEFINDO25 318.369 (-4.14)   |   SMInfra18 296.861 (-1.08)   |   SRI-KEHATI 366.856 (-2.5)   |  

Pemakzulan Gus Dur Tidak Sah

Selasa, 12 Januari 2016 | 03:54 WIB
Oleh : Fana Suparman / HA

(Bagian terakhir dari tiga tulisan).

Sementara itu, Mahfud MD menyatakan, secara yuridis penjatuhan Gus Dur tidak sah. Hal ini lantaran Gus Dur tidak pernah diberi memorandum 1 dan 2 untuk kasus yang sama. Memorandum 1 yang dilayangkan DPR pada 1 Februari untuk kasus Brunei, sementara memorandum 2 untuk kasus Bulog. Selain itu, jika mengikuti prosedur, setelah memorandum 1 dan memorandum 2 dilayangkan DPR, Sidang Istimewa MPR seharusnya dijadwalkan pada 1 Agustus.

Nyatanya, Gus Dur dilengserkan pada 23 Juli dengan alasan memecat Jenderal Bimantoro sebagai Kapolri dan menggantikannya dengan Jenderal Chairudin Ismail tanpa persetujuan DPR. Selain itu, berdasar Tap MPR nomor 3 tahun 1978 yang berlaku saat itu, untuk menjatuhkan presiden seluruh fraksi harus hadir dalam sidang.

"Pada waktu itu penjatuhan Gus Dur tidak hadir seluruhnya. Karena PKB dan PDKB tidak hadir. Jadi secara yuridis tidak terpenuhi semua," paparnya.

Untuk meluruskan sejarah lengsernya Gus Dur ini, Mahfud menyatakan, pihaknya akan melakukan penelitian secara komprehensif dan mempublikasikannya kepada publik. Menurut Mahfud, penjatuhan Gus Dur yang tanpa alasan hukum itu memberi inspirasi agar presiden-presiden berikutnya tidak dapat dijatuhkan dengan mudah.

"Kalau mau dijatuhkan harus pakai proses hukum. Itulah sebabnya kita membentuk MK (Mahkamah Konstitusi) pada tahun 2003," katanya.

Sementara itu, Yenny Wahid, salah seorang putri Alharhum Gus Dur mengimbau pihak-pihak yang mengerti tentang fakta yang terjadi untuk meluruskan proses pemakzulan Gus Dur itu. Menurutnya, pelurusan sejarah ini dapat dilakukan dengan penelitian dan penerbitan buku.

"Dalam kesempatan ini kita minta Pak Mahfud, Pak Luhut, Pak Rizal kan terlibat untuk mau memberikan testimoni mengenai peristiwa yang terjadi," katanya.

<<< Kembali ke tulisan pertama

Sumber:Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Dimanfaatkan Tukang Pijat

Gus Dur mendapat perlawanan besar karena memecat Jusuf Kalla dan Laksamana Sukardi.

NASIONAL | 12 Januari 2016

Meluruskan Fakta Sejarah Lengsernya Gus Dur

Gus Dur lengser bukan karena kasus korupsi, karena tidak ada putusan bersalah oleh pengadilan.

NASIONAL | 12 Januari 2016

Kemlu RI Serahkan Uang Diyat ke Ahli Waris WNI Tuti Sutiah

Kemlu RI telah menyerahkan uang diyat kepada ahli waris tuti Sutiah, yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas di kota Thatslits, Provinsi Asir, Arab Saudi.

NASIONAL | 11 Januari 2016

Komitmen Politik Lingkungan Presiden Dipertanyakan

Direktur Eksekutif Respublica Political Institute, Benny Sabdo menyesalkan kekalahan pemerintah dalam perkara gugatan pembakaran hutan 20 ribu ha oleh PT BHM.

NASIONAL | 12 Januari 2016

Pecat, Oknum Paspampres Pembawa Narkoba

Ketika tertangkap, Pratu FAP tengah melewati Security Door Bandara Kuala Namu

NASIONAL | 11 Januari 2016

Penyuap Akil Mochtar Dijebloskan ke Lapas Sukamiskin

Amir Hamzah dan Kasmin dijebloskan jaksa eksekutor KPK Lapas Sukamiskin.

NASIONAL | 11 Januari 2016

Ormas Terlarang Gafatar Sudah Masuk Papua

Polda: Gafatar adalah organisasi yang telah dilarang di Indonesia.

NASIONAL | 11 Januari 2016

RPI Sesalkan Pemerintah Kalah dalam Perkara Pembakaran Hutan

RPI sesalkan pemerintah kalah dalam perkara gugatan dugaan pembakaran hutan kepada PT BMH.

NASIONAL | 11 Januari 2016

Suryadharma Ali Divonis Enam Tahun Penjara

Terbukti korupsi dalam perkara penyelenggaraan ibadah haji hingga merugikan keuangan negara mencapai Rp 27 miliar

NASIONAL | 11 Januari 2016

PDIP Dorong Semua Parpol Bangun Konsensus dan Visi Bersama

Ide PNSB direspons juga oleh partai lain.

NASIONAL | 11 Januari 2016


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS