Gubernur Nurdin Basirun Resmi Tersangka Suap Izin Reklamasi
INDEX

BISNIS-27 448.452 (2.34)   |   COMPOSITE 5112.19 (31.86)   |   DBX 973.986 (8.67)   |   I-GRADE 139.714 (1.48)   |   IDX30 428.304 (2.58)   |   IDX80 113.764 (0.56)   |   IDXBUMN20 291.927 (3.17)   |   IDXG30 119.182 (0.2)   |   IDXHIDIV20 379.228 (3.03)   |   IDXQ30 124.656 (0.92)   |   IDXSMC-COM 220.2 (1.7)   |   IDXSMC-LIQ 259.388 (-0.32)   |   IDXV30 107.478 (0.14)   |   INFOBANK15 831.648 (11.11)   |   Investor33 374.125 (2.2)   |   ISSI 151.171 (0.09)   |   JII 550.867 (-0.37)   |   JII70 188.056 (-0.11)   |   KOMPAS100 1022.34 (4.05)   |   LQ45 789.815 (4.4)   |   MBX 1412.7 (8.24)   |   MNC36 280.331 (1.41)   |   PEFINDO25 282.464 (2.47)   |   SMInfra18 241.575 (1.13)   |   SRI-KEHATI 316.512 (2.46)   |  

Gubernur Nurdin Basirun Resmi Tersangka Suap Izin Reklamasi

Kamis, 11 Juli 2019 | 23:16 WIB
Oleh : Fana Suparman / HA

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait izin prinsip dan lokasi pemanfaatan laut, proyek reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Kepri serta kasus dugaan penerimaan gratifikasi.

Tak hanya Nurdin, status tersangka juga disematkan KPK terhadap Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kepri Edy Sofyan dan Kepala Bidang (Kabid) Perikanan Tangkap Kepri Budi Hartono serta seorang pihak swasta bernama Abu Bakar.

Penetapan tersangka terhadap empat orang ini dilakukan penyidik melalui gelar perkara setelah memeriksa intensif Nurdin dan sejumlah pihak lain yang ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Rabu (10/7/2019).

"KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan dan menetapkan empat orang sebagai tersangka," kata Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (11/7/2019) malam.

Basaria memaparkan, kasus suap yang menjerat Nurdin bermula saat Pemprov Kepri mengajukan pengesahan Peraturan Daerah (Perda) Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RzWP3K) untuk dibahas di Paripurna DPRD. Keberadaan Perda ini akan menjadi acuan dan dasar hukum pemanfaatan Pengelolaan wilayah kelautan Kepri, terutama terkait dengan RZWP3K Provinsi Kepri.

Diungkapkan, terdapat beberapa pihak yang mengajukan permohonan izin pemanfaatan laut untuk proyek reklamasi untuk diakomodir dalam RZW3K Provinsi Kepri, salah satunya Abu Bakar yang mengajukan izin pemanfaatan laut untuk melakukan reklamasi di Tanjung Piayu, Batam. Reklamasi tersebut rencananya akan digunakan Abu Bakar untuk pembangunan resort dan kawasan wisata seluas 10,2 hektare‎.

"Padahal, Tanjung Piayu merupakan area yang diperuntukkan sebagai kawasan budidaya dan hutan lindung," tutur Basaria.

Nurdin selanjutnya‎ memerintahkan anak buahnya, Budi Hartono dan Edy Sofyan untuk membantu Abu Bakar meloloskan izin yang diajukan terkait pemanfaatan laut guna melakukan reklamasi.‎ Namun, karena pemanfaatan lahan tersebut tidak sesuai, maka izin kepentingan reklamasi diubah untuk mengakomodasi kepentingan Abu Bakar tersebut.

"Maka ia harus menyebutkan akan membangun restoran dengan keramba sebagai budidaya ikan di bagian bawahnya. Upaya ini dilakukan agar seolah-olah terlihat seperti fasilitas budidaya," ungkapnya.

Setelah itu, Budi memerintahkan Edy untuk melengkapi dokumen dan data pendukung agar izin Abu Bakar segera disetujui. Dokumen dan data pendukung yang dibuat Edy ternyata tidak berdasarkan analisis apapun. Nurdin kemudian diduga menerima uang dari Abu Bakar baik secara langsung maupun melalui Edy secara bertahap.

Pada 30 Mei 2019, ‎Gubernur Kepri diduga menerima uang sebesar Sin$ 5.000 dan Rp 45 juta. Kemudian hari berikutnya atau pada 31 Mei 2019, terbit izin prinsip reklamasi untuk Abu Bakar dengan luas area sebesar 10,2 hektare.

"Pada tanggal 10 Juli 2019 memberikan tambahan uang sebesar Sin$ 6.000 kepada NBA (Nurdin Basirun) melalui BUH (Budi Hartono)," kata Basaria.

Atas tindak pidana yang diduga dilakukannya, Nurdin disangkakan melanggar Pasal ‎12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara Edy dan Budio disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan Abu Bakar yang disangka sebagai pemberi suap dijerat dengan Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 5 huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.



Sumber:Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Buka PLHK 2019, JK Ingatkan Perlunya Pola Hidup Menyatu dengan Alam

Pembakaran yang kurang baik pada sektor transportasi menyumbang 70% pencemaran di perkotaan, disusul dengan sumbangan dari sektor industri.

NASIONAL | 11 Juli 2019

Gubernur Kepri Menjadi Tersangka, KPK Sita Rp 666,8 Juta

Nurdin diduga menerima suap terkait dengan izin prinsip lokasi pemanfaatan laut dan proyek reklamasi.

NASIONAL | 11 Juli 2019

Tim Terpadu Pemerintah Hentikan Reklamasi Ilegal di Kabupaten Belitung

Reklamasi tersebut telah menyebabkan kerusakan ekosistem mangrove serta menghambat akses keluar masuk kapal nelayan penangkap ikan

NASIONAL | 11 Juli 2019

Gubernur Kepri Ditetapkan Tersangka Suap dan Gratifikasi

KPK menetapkan Gubernur Kepri Nurdin Basirun sebagai tersangka suap dan gratifikasi, Kamis (11/7/2019).

NASIONAL | 11 Juli 2019

Majelis Hakim Pertimbangkan Pledoi Joko Driyono

Majelis hakim memutuskan untuk pertimbangkan pledoi (pembelaan) terdakwa Joko Driyono, Kamis (11/7/2019).

NASIONAL | 11 Juli 2019

KPK Masih Tunggu Salinan Putusan Kasasi Syafruddin

KPK mengaku perlu mengetahui secara rinci pertimbangan Majelis Hakim Agung mengabulkan Kasasi Syafruddin dan melepaskannya dari tuntutan hukum.

NASIONAL | 11 Juli 2019

Masyarakat Magelang Masih Minim Kesadaran Akan Wisata

Wilayah Magelang sudah punya modal besar untuk mengembangkan pariwisatanya lewat Candi Borobudur.

NASIONAL | 11 Juli 2019

Puluhan Orang Hilang Pasca Rusuh, Polri Belum Tahu

Komnas HAM menyatakan bahwa 32 orang masih hilang pasca rusuh 21-22 Mei 2019 lalu.

NASIONAL | 11 Juli 2019

Menteri Susi Dorong 3 Poin Meninjau Ulang Kesepakatan dengan Malaysia

Menteri Susi adalah mendorong kembali penandatanganan kesepakatan membasmi illegal fishing.

NASIONAL | 11 Juli 2019

Perkuat Peran DPD, Fadel Muhammad Gagas Smart Decentralization

Fadel menilai DPD memiliki peran besar untuk kepentingan daerah.

NASIONAL | 11 Juli 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS