5 Mata Uang Asing Disita dari Rumah Gubernur Nurdin
INDEX

BISNIS-27 426.538 (11.39)   |   COMPOSITE 4842.76 (103.04)   |   DBX 923.5 (7.76)   |   I-GRADE 127.867 (3.45)   |   IDX30 404.318 (11.17)   |   IDX80 105.647 (2.92)   |   IDXBUMN20 263.312 (10.37)   |   IDXG30 113.239 (2.36)   |   IDXHIDIV20 361.834 (9.72)   |   IDXQ30 118.461 (3.18)   |   IDXSMC-COM 206.934 (3.31)   |   IDXSMC-LIQ 229.9 (5.97)   |   IDXV30 99.778 (3.02)   |   INFOBANK15 760.318 (27.06)   |   Investor33 353.585 (10.19)   |   ISSI 142.238 (2.46)   |   JII 514.346 (9.5)   |   JII70 174.038 (3.75)   |   KOMPAS100 945.162 (25.96)   |   LQ45 740.002 (20.32)   |   MBX 1338.07 (31.05)   |   MNC36 264.409 (7.18)   |   PEFINDO25 251.635 (8.18)   |   SMInfra18 228.656 (4.87)   |   SRI-KEHATI 297.818 (8.93)   |  

5 Mata Uang Asing Disita dari Rumah Gubernur Nurdin

Jumat, 12 Juli 2019 | 03:38 WIB
Oleh : Fana Suparman / HA

Jakarta, Beritasatu.com - Tim Satgas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang tunai dalam pecahan rupiah dan lima mata uang asing lainnya di sebuah tas di Rumah Dinas Gubernur Kepulauan Riau, Nurdin Basirun. Uang itu disita tim Satgas KPK saat menangkap Nurdin dalam operasi tangkap tangan (OTT) di rumah dinasnya di Tanjungpinang, Rabu (10/7/2019) malam.

"Dari sebuah tas di rumah NBA (Nurdin Basirun), KPK mengamankan uang," kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (11/7/2019).

Basaria memaparkan uang yang disita tim Satgas KPK terdiri dari Sin$ 43.942, US$ 5.303, EURO 5, RM 407, Riyal 500, dan Rp 132.610.000. Uang tersebut diduga merupakan gratifikasi yang diterima Nurdin terkait jabatannya sebagai gubernur.

Dari rumah Nurdin, KPK juga mengamankan kepala Dinas Lingkungan Hidup Pemprov Kepri berinisial NWM. Keduanya kemudian digelendang tim Satgas KPK ke Mapolres Tanjungpinang.

"Tim KPK membawa NBA dan NWN ke Kepolisian Resor Tanjungpinang untuk pemeriksaan lebih lanjut," tutur Basaria.

Sebelum mengamankan Nurdin dan NWM tim Satgas KPK telah mengamankan lima orang lainnya, yakni Kadis Kelautan dan Perikanan, Edy Sofyan; Kabid Perikanan Tangkap, Budi Hartono pihak swasta bernama Abu Bakar serta dua staf Dinas Kelautan Perikana‎n MSL dan ARA. Ketujuh orang yang ditangkap, termasuk Nurdin kemudian diperiksa di Mapolres Tanjungpinang.

Tim mulanya mengamankan Abu Bakar di Pelabuhan Sri Bintan Tanjungpinang pada Rabu (10/7) siang sekitar pukul13.30 WIB. Abu Bakar dibekuk setelah menyerahkan uang sebesar Sin$ 6.000 kepada Budi untuk Nurdin.

Sebelumnya, Abu Bakar juga memberikan uang kepada Nurdin melalui Edy Sofyan sebesar Sin$ 5.000 dan Rp 45 juta. Diduga uang dengan total Sin$ 11 ribu dan Rp 45 juta ini merupakan suap dari Abu Bakar kepada Nurdin untuk memuluskan izin pemanfaatan laut untuk melakukan reklamasi dl Tanjung Piayu, Batam yang diajukan Abu Bakar kepada Pemprov Kepri.
Rencananya, di kawasan tersebut, Abu Bakar akan membangun resort dan kawasan wisata seluas 10,2 Hektar.

"Padahal, Tanjung Piayu merupakan area yang memiliki diperuntukkan sebagai kawasan budidaya dan hutan lindung," ungkap Basaria.

Nurdin selanjutnya‎ memerintahkan anak buahnya, Budi dan Edy untuk membantu Abu Bakar meloloskan izin yang diajukan terkait pemanfaatan laut guna melakukan reklamasi.‎ Namun, karena pemanfaatan lahan tersebut tidak sesuai, maka izin kepentingan reklamasi diubah untuk mengakomodasi kepentingan Abu Bakar tersebut.

"Maka ia harus menyebutkan akan membangun restoran dengan keramba sebagai budidaya ikan di bagian bawahnya. Upaya ini dilakukan agar seolah-olah terlihat seperti fasilitas budidaya," katanya.

Setelah itu, Budi memerintahkan Edy untuk melengkapi dokumen dan data pendukung agar izin Abu Bakar segera disetujui. Dokumen dan data pendukung yang dibuat Edy ternyata tidak berdasarkan analisis apapun.

Atas tindak pidana yang diduga dilakukannya, Nurdin Basirun disangkakan melanggar Pasal ‎12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara Edy dan Budio disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Sedangkan Abu Bakar yang disangka sebagai pemberi suap dijerat dengan Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 5 huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.



Sumber:Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Datangi KSP, Pengacara Baiq Nuril Minta Kepastian Rekomendasi Amnesti

Tim advokasi Baiq Nuril meminta kepastian kepada Presiden Jokowi terkait pemberian amnesti kepada klien mereka.

NASIONAL | 12 Juli 2019

Perampok Toko Emas di Balaraja Ditangkap

Polisi menyita dua senjata mainan yang digunakan pelaku saat merampok toko emas pada 15 Juni 2019 lalu di kawasan Balaraja, Tangerang, Banten.

NASIONAL | 12 Juli 2019

Vonis Ratna Sarumpaet Lebih Rendah dari Jaksa Penuntut Umum

Vonis terhadap Ratna Sarumpaet lebih rendah dari tuntutan jaksa sebelumnya yaitu enam tahun penjara.

NASIONAL | 12 Juli 2019

Wagub Kepri Harap Kasus Nurdin Segera Diproses

Wakil Gubernur Kepulauan Riau Isdianto berharap kasus ini segera diproses agar pemerintahan tetap berjalan.

NASIONAL | 11 Juli 2019

Gubernur Kepri Diduga Dua Kali Menerima Suap

Gubernur Kepri Nurdin Basirun diduga dua kali menerima suap.

NASIONAL | 11 Juli 2019

Gubernur Kepri Ditetapkan Tersangka Suap Izin Reklamasi dan Gratifikasi

Nurdin Basirun ditetapkan tersangka penerima suap yang diberikan Abu Bakar melalui Edy Sofyan. Nurdin diduga dua kali menerima suap.

NASIONAL | 11 Juli 2019

Gubernur Nurdin Basirun Resmi Tersangka Suap Izin Reklamasi

Izin pembangunan kawasan wisata diberikan seolah-olah untuk budidaya perikanan.

NASIONAL | 11 Juli 2019

Buka PLHK 2019, JK Ingatkan Perlunya Pola Hidup Menyatu dengan Alam

Pembakaran yang kurang baik pada sektor transportasi menyumbang 70% pencemaran di perkotaan, disusul dengan sumbangan dari sektor industri.

NASIONAL | 11 Juli 2019

Gubernur Kepri Menjadi Tersangka, KPK Sita Rp 666,8 Juta

Nurdin diduga menerima suap terkait dengan izin prinsip lokasi pemanfaatan laut dan proyek reklamasi.

NASIONAL | 11 Juli 2019

Tim Terpadu Pemerintah Hentikan Reklamasi Ilegal di Kabupaten Belitung

Reklamasi tersebut telah menyebabkan kerusakan ekosistem mangrove serta menghambat akses keluar masuk kapal nelayan penangkap ikan

NASIONAL | 11 Juli 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS