Penolakan Wadah Pegawai terhadap RUU KPK Dipertanyakan
INDEX

BISNIS-27 447.461 (-6.35)   |   COMPOSITE 5059.22 (-59.86)   |   DBX 933.73 (-7.01)   |   I-GRADE 135.366 (-2.1)   |   IDX30 427.201 (-7.13)   |   IDX80 111.513 (-1.85)   |   IDXBUMN20 284.629 (-6.37)   |   IDXG30 118.405 (-1.6)   |   IDXHIDIV20 382.903 (-6.43)   |   IDXQ30 125.347 (-2.16)   |   IDXSMC-COM 215.54 (-2.56)   |   IDXSMC-LIQ 243.745 (-4.83)   |   IDXV30 105.043 (-1.69)   |   INFOBANK15 803.622 (-8.33)   |   Investor33 371.182 (-4.92)   |   ISSI 148.056 (-1.95)   |   JII 539.107 (-10.07)   |   JII70 182.679 (-3.16)   |   KOMPAS100 996.599 (-14.96)   |   LQ45 780.316 (-12.34)   |   MBX 1404.61 (-17.5)   |   MNC36 278.843 (-3.77)   |   PEFINDO25 265.576 (-5.11)   |   SMInfra18 242.356 (-5.25)   |   SRI-KEHATI 313.434 (-3.93)   |  

Penolakan Wadah Pegawai terhadap RUU KPK Dipertanyakan

Jumat, 13 September 2019 | 19:08 WIB
Oleh : Hotman Siregar / HA

Jakarta, Beritasatu.com - Pakar Hukum dari Universitas Borobudur Faisal Santiago merasa heran dengan Wadah Pegawai Komisi pemberantasan Korupsi (KPK) yang menolak dilakukannya revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

“Saya tidak habis pikir teman-teman Wadah Pegawai KPK itu. Kenapa kok sepertinya ada ketakutan yang luar biasa,” kata Faisal, Jumat (13/9/2019).

Padahal, kata dia, Undang-Undang Dasar (UUD) Republik Indonesia 1945 saja sudah empat kali dilakukan amendemen. Apalagi, lanjut dia, KPK hanya lembaga ad hoc dengan tugas tunggal memberantas korupsi, tetapi kenapa tidak mau direvisi menjadi lebih baik?

“Orang malah jadi curiga dengan takutnya itu, jangan-jangan ada apa? Kalau saya melihatnya begitu. Karena, 17 tahun lalu dengan 17 tahun sekarang kan berbeda. Penanganannya, bukan semakin banyak yang ditangkap itu berhasil. Tetapi, bagaimana melakukan pencegahan,” ujar Guru Besar Hukum tersebut.

Selain itu, Faisal menyebut pengembalian uang kepada negara harusnya signifikan. Ternyata, sekarang uang yang dikembalikan KPK ke negara lebih kecil dari uang yang dikembalikan oleh kepolisian dan kejaksaan. Jadi, perlu direvisi UU KPK.

“Tentu dengan adanya revisi uu, saya melihat dari segi positifnya saja kalau kita merevisi tujuannya adalah untuk kebaikan, tidak mungkin kita merevisi tujuannya itu untuk menjelekkan,” jelas dia.

Kemudian, selama ini KPK tidak ada pengawasnya. Maka, sangat wajar usulan pembentukan Dewan Pengawas KPK karena menurutnya aneh sekali suatu lembaga negara tidak ada yang mengawasi. Padahal, presiden, polisi, jaksa dan hakim ada pengawasnya.

“Kok ini tidak ada pengawas KPK, perlu juga dibentuk dewan pengawas yang anggotanya saya pikir tidak harus dari polisi atau orang-orang yang berkepentingan tapi benar-benar orang yang bersih dan berpikirnya untuk kemajuan bangsa,” katanya.

Dengan demikian, Faisal mengatakan apabila Wadah Pegawai KPK merasa usulan revisi UU KPK melemahkan harusnya sampaikan kepada publik. Namun, jangan asal main tolak tanpa argumen.

“Kan itu usulan, kalau ada yang merasa teman-teman KPK itu melemahkan ya tinggal berargumen. Nah, ini belum apa-apa saya melihat, membaca, mendengar. Itu kok sepertinya tidak mau terima yang begitu,” tandasnya.



Sumber:Suara Pembaruan


BAGIKAN


BERITA LAINNYA

KNPI Dukung Penguatan KPK

KNPI menilai perbedaan pandangan terkait revisi UU KPK sebagai sesuatu hal yang wajar.

NASIONAL | 13 September 2019

Monumen BJ Habibie Ramai Dikunjungi Warga Gorontalo

Warga mengunjungi monumen tersebut untuk berfoto bersama keluarga, teman atau pasangan sore menjelang malam hari.

NASIONAL | 13 September 2019

Menhub: Transportasi Ibu Kota Baru Berbasis Listrik

Menhub menyatakan bahwa pemerintah akan menerapkan sistem transportasi massal berbasis listrik di Ibu Kota baru.

NASIONAL | 13 September 2019

Kualitas Udara Tidak Sehat, Warga Padang Gunakan Masker

Kabut asap tebal merupakan kiriman dari arah timur dan selatan Pulau Sumatera dan mengarah ke Sumatera Barat.

NASIONAL | 13 September 2019

Bertambah, Ada 324 Titik Api di Kalsel

BPBD Provinsi Kalsel menyebutkan saat ini bertambah hingga 324 titik api.

NASIONAL | 13 September 2019

Garut Butuhkan Ribuan Guru untuk SD dan SMP

Kabupaten Garut membutuhkan ribuan guru berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk sekolah tingkat SD dan SMP.

NASIONAL | 13 September 2019

Debat Aparat Kepolisian dan Pegawai soal Kain Hitam di Gedung KPK

Logo di Gedung KPK ditutup dengan kain hitam oleh pegawai dan pimpinan KPK pada Minggu (8/9/2019) lalu.

NASIONAL | 13 September 2019

JK Berharap Pimpinan Baru KPK Bekerja Lebih Baik

JK meminta masyarakat menerima hasil pemilihan pimpinan KPK yang baru.

NASIONAL | 13 September 2019

Lunasi Pajak Rp 2,95 M, Sandera DJP Jatim I Dibebaskan

Seorang wanita berinisial FK dibebaskan dari LP Perempuan Klas IIA Malang, Jawa Timur setelah melunasi tanggungan pajak sebesar Rp 2,95 miliar.

NASIONAL | 13 September 2019

Wiranto Sebut Pembakaran Lahan Bermotif Politik

Menurut Menko Polhukam modus operandi baru pembakaran adalah persaingan politik dalam rangka pemilihan kepala daerah.

NASIONAL | 13 September 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS