Polemik UU KPK, Antasari Imbau Judicial Review ke MK
INDEX

BISNIS-27 425.322 (6.54)   |   COMPOSITE 4870.04 (49.07)   |   DBX 940.805 (-0.47)   |   I-GRADE 127.855 (2.45)   |   IDX30 401.317 (7.5)   |   IDX80 105.56 (1.71)   |   IDXBUMN20 265.398 (6.32)   |   IDXG30 112.997 (1.91)   |   IDXHIDIV20 357.483 (6.59)   |   IDXQ30 117.699 (2.06)   |   IDXSMC-COM 210.149 (1.14)   |   IDXSMC-LIQ 234.599 (2.69)   |   IDXV30 100.238 (0.88)   |   INFOBANK15 757.481 (12.51)   |   Investor33 352.266 (5.51)   |   ISSI 143.81 (1.55)   |   JII 518.901 (6.54)   |   JII70 176.231 (2.41)   |   KOMPAS100 949.983 (13.23)   |   LQ45 737.154 (13.13)   |   MBX 1342.99 (15.69)   |   MNC36 264.429 (3.91)   |   PEFINDO25 260.033 (1.63)   |   SMInfra18 229.972 (4.74)   |   SRI-KEHATI 296.897 (5.09)   |  

Polemik UU KPK, Antasari Imbau Judicial Review ke MK

Sabtu, 12 Oktober 2019 | 02:13 WIB
Oleh : Yustinus Paat / HA

Jakarta, Beritasatu.com - Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar menyarankan pihak yang tidak setuju dengan Undang-Undang KPK hasil revisi untuk melakukan uji materi atau judicial review ke Mahkamah Konstitusi sebagai cara yang paling tepat.

"Hari ini berkembang ada JR, legislative review, dan perppu. Menurut saya, JR ke MK saja," ujar Antasari saat diskusi publik bertajuk "KPK Mau Dibawa ke Mana, Perlukah Presiden Mengeluarkan Perppu UU KPK" di Universitas 17 Agustus 1945, Jakarta, Jumat (11/10/2019).

Menurut Antasari, jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) hendak menerbitkan Perppu KPK, maka hal tersebut merupakan hak subjektif presiden dengan mempertimbangkan situasi kegentingan memaksa. Namun, Antasari menyarankan agar Presiden Jokowi membuat daftar inventaris masalah (DIM) terlebih dahulu sebelum menerbitkan Perppu.

"Silakan keluarkan perppu tetapi sebelum perppu keluar, dirinci dulu, buat DIM apa yang tidak cocok dengan UU sekarang, itu saja diganti, tidak semuanya diganti," tandas dia.

Antasari mengaku belum membaca secara utuh UU KPK hasil revisi, namun dia mengikuti perdebatan beberapa materi yang menjadi polemik selama ini, yakni keberadaan dewan pengawas, kewenangan SP3, izin penyadapan dan status pegawai KPK sebagai aparatur sipil negara (ASN). Dia sendiri mengaku setuju dengan pengaturan keempat isu tersebut.

"Dewan Pengawas setuju, SP3, penyadapan izin, ASN setuju," ungkap dia.

Antasari hanya menyoroti pengaturan komisioner KPK dalam UU KPK hasil revisi yang tidak lagi mempunyai kewenangan sebagai penyidik dan penuntut umum. Menurut Antasari, hal tersebut nantinya akan menjadi janggal jika diberlakukan.

"Komisioner KPK kan lima orang selama ini diberi kewenangan penyidik dan penuntut umum sehingga mereka bisa perintahkan penyidik untuk penyidikan dan penuntut umum untuk sidang. Kalau tidak diberi lagi, dia pakai apa, gimana kerja di bawah," pungkas Antasari.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


BERITA LAINNYA

BNPT Bantu Pertamina Identifikasi Ancaman Nonfisik Radikalisme

PT Pertamina (Persero) sebagai salah satu badan usaha milik negara (BUMN) perlu meningkatkan kewaspadaannya.

NASIONAL | 11 Oktober 2019

Rokhmin Dahuri Raih Gelar Bapak Persahabatan Indonesia-Korea

Hubungan persahabatan Indonesia-Korea sejalan dengan prinsip saling mendukung kemajuan kedua negara.

NASIONAL | 11 Oktober 2019

KNPI Galang Bantuan untuk Gempa Ambon

Bencana alam harus membangunkan kesadaran solidaritas sebagai sesama manusia terutama sesama bangsa Indonesia.

NASIONAL | 11 Oktober 2019

Forum BEM Jakarta Tolak Perppu KPK

Mahasiswa Jakarta mendesak pihak kepolisian untuk menindak tegas provokator massa aksi dan pelaku perusakan fasilitas umum.

NASIONAL | 11 Oktober 2019

Gelar Dialog Almisbat dan KLHK: Perhutanan Sosial Berkembang Pesat di Era Jokowi

Esensi dari perhutanan sosial bahwa negara tidak kehilangan aset dan masyarakat juga tidak kehilangan hak.

NASIONAL | 11 Oktober 2019

KPK Ingatkan Politisi Tidak Sesatkan Publik

KPK meminta masyarakat untuk menelisik profil pihak yang menyampaikan informasi.

NASIONAL | 11 Oktober 2019

Pegiat Antikorupsi Doa Bersama Bagi Pendemo yang Meninggal

Ketua WP KPK, Yudi Purnomo dan penyidik Novel Baswedan turut ikut dalam aksi renungan dan doa tersebut.

NASIONAL | 11 Oktober 2019

Pemilik Akun Hanum Rais Dilaporkan soal Ujaran Kebencian Penusukan Wiranto

Jalaluddin melaporkan tiga akun twitter dan dua akun Facebook.

NASIONAL | 11 Oktober 2019

Perppu KPK Dinilai Nihilkan Kesepakatan Kebangsaan

Arteria berharap polemik UU KPK diselesaikan melalui mekanisme hukum

NASIONAL | 11 Oktober 2019

Rejo: Serangan ke Wiranto Bentuk Aksi Jaringan Teroris

Tak menutup kemungkinan pelaku teror akan meyusup di tengah-tengah masyarakat kemudian melancarkan aksinya seperti yang menimpa pak Wiranto

NASIONAL | 11 Oktober 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS