Wapres Pimpin "Imunisasi" Radikalisme
INDEX

BISNIS-27 426.538 (11.39)   |   COMPOSITE 4842.76 (103.04)   |   DBX 923.5 (7.76)   |   I-GRADE 127.867 (3.45)   |   IDX30 404.318 (11.17)   |   IDX80 105.647 (2.92)   |   IDXBUMN20 263.312 (10.37)   |   IDXG30 113.239 (2.36)   |   IDXHIDIV20 361.834 (9.72)   |   IDXQ30 118.461 (3.18)   |   IDXSMC-COM 206.934 (3.31)   |   IDXSMC-LIQ 229.9 (5.97)   |   IDXV30 99.778 (3.02)   |   INFOBANK15 760.318 (27.06)   |   Investor33 353.585 (10.19)   |   ISSI 142.238 (2.46)   |   JII 514.346 (9.5)   |   JII70 174.038 (3.75)   |   KOMPAS100 945.162 (25.96)   |   LQ45 740.002 (20.32)   |   MBX 1338.07 (31.05)   |   MNC36 264.409 (7.18)   |   PEFINDO25 251.635 (8.18)   |   SMInfra18 228.656 (4.87)   |   SRI-KEHATI 297.818 (8.93)   |  

Wapres Pimpin "Imunisasi" Radikalisme

Jumat, 17 Januari 2020 | 21:03 WIB
Oleh : Primus Dorimulu / HA

Jakarta, Beritasatu.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan upaya menangkal radikalisme harus terintegrasi antar semua kementerian dan lembaga dan dilakukan secara komprehensif dari hulu ke hilir.

“Jangan sampai mereka sama-sama bekerja, tapi tidak bekerja sama. Karena ketika kita menghendaki penanganan radikalisme secara komprehensif dari hulu ke hilir itu menyangkut banyak kementerian dan lembaga,” ujar Ma'ruf dalam pertemuan dengan para pemimpin redaksi media massa nasional di Jakarta, Jumat (17/1/2020).

Langkah awal untuk mencegah munculnya bibit radikalisme adalah dengan melakukan kontra-radikalisasi, yang menurut Ma'ruf seperti "melakukan imunisasi" kepada masyarakat agar tahan dari ajaran radikalisme.

"Ini dimulai dari hulu sampai hilir, karenanya melibatkan kementerian. Dan yang paling hulu itu Kementerian Pendidikan, mulai dari PAUD (pendidikan anak usia dini) sampai perguruan tinggi," kata Ma'ruf.

Menurut Wapres, Kemdikbud harus membangun pusat penguatan karakter, karena tujuan pendidikan bukan hanya untuk meningkatkan kompetensi akademik tetapi juga menciptakan komitmen kebangsaan yang tinggi untuk membangun bangsa.

"Karena itu sejak awal tidak hanya punya kompetensi tapi juga dia punya karakter, sehingga nantinya tidak ada lagi pengaruh dari kelompok-kelompok radikal," kata Ma'ruf.

Dalam upaya kontra-radikalisme di kalangan masyarakat, Kementerian Agama bertugas mendorong cara beragama yang moderat dan mencegah sikap-sikap intoleran baik terhadap agama maupun etnis lain oleh kelompok mana pun, kata Wapres.

"Selain itu ada kementerian lain termasuk Kementerian PAN RB yang melakukan seleksi CPNS, supaya PNS kita nanti tidak diisi oleh orang-orang yang terpapar (ajaran radikal). Kemudian juga pada pembinaan dan promosi jabatan, sehingga orang yang punya jabatan strategis harus terbebas dari pengaruh radikalisme," kata Ma'ruf.

Wapres menambahkan dalam melakukan promosi jabatan pemerintahan, perlu dilibatkan lembaga lain seperti Badan Intelijen Negara (BIN), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

"Agar mereka yang duduk dalam suatu jabatan tidak terpapar radikalisme," kata Ma'ruf.

Terhadap mereka yang sudah terlanjur terpapar radikalisme, Ma'ruf menekankan pentingnya pengetahuan untuk mementahkan argumen-argumen mereka yang terpapar.

"Karena itu kita sekarang sudah punya konsep yang terintegrasi antarsemua kementerian dan lembaga dalam penanganan radikalisasi. Nanti leading sector-nya BNPT. Jadi kita harapkan kerja bareng, kerja sama agar koordinasi bisa lebih efektif. Dulu BNPT dalam rapat kementerian tidak pernah datang, sekarang datang, atas perintah Wapres," ujarnya.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

KPK Tetapkan 10 Tersangka Korupsi Proyek Jalan Bengkalis

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan 10 orang sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait empat proyek jalan di Kabupaten Bengkalis.

NASIONAL | 17 Januari 2020

Michelle Setiawan Tularkan Budaya Literasi di Puskesmas

Siswi dari Satuan Pendidikan Kerjasama, Michelle Setiawan, menjadi penggerak literasi di puskesmas.

NASIONAL | 17 Januari 2020

KPK Gelar Rekonstruksi Kasus Suap Wali Kota Medan

Rekonstruksi kasus suap ini dilakukan di sejumlah lokasi.

NASIONAL | 17 Januari 2020

Pekan Depan, Komisi I DPR Panggil Dewas-Direksi TVRI

Komisi I DPR akan memanggil Dewan Pengawas dan jajaran Direksi TVRI pada pekan depan untuk membahas permasalahan di televisi negara tersebut.

NASIONAL | 17 Januari 2020

Polisi Pengungkap Kasus Pembunuhan Hakim Diusulkan Dapat Penghargaan

Pemberian penghargaan sebagai bentuk apresiasi pimpinan Polri kepada anggotanya.

NASIONAL | 17 Januari 2020

Merasa Dirugikan, Tim Hukum PDIP Konsultasi dengan Bareskrim

Konsultasi dengan Bareskrim, Tim Hukum PDIP perkuat bukti jerat oknum tak bertanggung jawab.

NASIONAL | 17 Januari 2020

Jokowi: Jiwasraya Sudah Lama Sakit, Sembuhnya Butuh Waktu

Menurut Presiden, saat ini adalah momentum yang tepat untuk mereformasi industri non bank.

NASIONAL | 17 Januari 2020

Kemenkumham Dukung Peningkatan Peringkat Kemudahan Berusaha

Menkumham Yasonna Laoly menegaskan peningkatan peringkat EoDB perlu diiringi kepastian hukum.

NASIONAL | 17 Januari 2020

Setelah Keraton Agung Sejagat Kini Muncul Sunda Empire

Kelompok Sunda Empire diketahui dipimpin seorang grand prime minister.

NASIONAL | 17 Januari 2020

Gantikan Helmy Yahya, Dewas TVRI Tunjuk Plt Harian Dirut

Dewan Pengawas Televisi Republik Indonesia Arief Hidayat Thamrin membenarkan telah menunjuk Pelaksana Tugas Harian Direktur Utama TVRI Supriyono.

NASIONAL | 17 Januari 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS