Kasus UNJ, KPK Nilai Boyamin Saiman Sebar Opini Keliru
INDEX

BISNIS-27 441.115 (-6.71)   |   COMPOSITE 4999.36 (-65.27)   |   DBX 926.724 (-1.92)   |   I-GRADE 133.264 (-2.43)   |   IDX30 420.076 (-6.65)   |   IDX80 109.661 (-1.57)   |   IDXBUMN20 278.261 (-5.6)   |   IDXG30 116.81 (-1.43)   |   IDXHIDIV20 376.476 (-5.76)   |   IDXQ30 123.185 (-2.27)   |   IDXSMC-COM 212.981 (-1.87)   |   IDXSMC-LIQ 238.919 (-2.11)   |   IDXV30 103.357 (-0.89)   |   INFOBANK15 795.289 (-18.41)   |   Investor33 366.258 (-6.17)   |   ISSI 146.103 (-1.34)   |   JII 529.041 (-5.13)   |   JII70 179.515 (-1.95)   |   KOMPAS100 981.638 (-15.57)   |   LQ45 767.973 (-11.6)   |   MBX 1387.12 (-20.31)   |   MNC36 275.074 (-4.8)   |   PEFINDO25 260.463 (-1.57)   |   SMInfra18 237.109 (-3.79)   |   SRI-KEHATI 309.505 (-5.9)   |  

Kasus UNJ, KPK Nilai Boyamin Saiman Sebar Opini Keliru

Sabtu, 23 Mei 2020 | 00:44 WIB
Oleh : Fana Suparman / HA

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanggapi kritik Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman yang menyebut operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pejabat Universitas Negeri Jakarta (UNJ) telah mempermalukan lembaga antikorupsi itu.

Selain nilai barang bukti yang terbilang kecil, yakni hanya sekitar Rp 43 juta, Boyamin menyebut KPK mempermalulan diri sendiri karena kemudian melimpahkan kasus itu ke kepolisian.

KPK menilai pernyataan Boyamin tersebut menandakan dirinya tidak memahami konstruksi perkara pemberian THR ke pejabat Kemdikbud tersebut.

"Pernyataan Boyamin Saiman menunjukkan yang bersangkutan tidak paham akan konstruksi kasus namun terlanjur sudah membangun opini yang keliru kepada masyarakat," kata juru bicara KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi, Jumat (22/5/2020).

Ali menegaskan, OTT terhadap Kepala Bagian Kepegawaian UNJ, Dwi Achmad Noor pada Rabu (20/5/2020) lalu digelar atas permintaan bantuan Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang menduga adanya pemberian sejumlah dana tunjangan hari raya (THR) kepada pejabat dan pegawai Kemdikbud -- diduga atas perintah rektor UNJ.

Dalam OTT terhadap Dwi, KPK turut menyita barang bukti berupa uang sebesar US$ 1.200 dan Rp 27.500.000. Namun, kata Ali, Dwi bukan termasuk penyelenggara negara menurut UU.

"Yang tertangkap menurut UU bukan masuk kategori penyelenggara negara," kata Ali.

Ali mengklaim, KPK sering melimpahkan kasus kepada penegak hukum lain baik kepolisian maupun kejaksaan. Apalagi, setelah meminta keterangan sejumlah pihak, KPK tidak menemukan perbuatan pelaku penyelenggara negara dalam kasus THR pejabat Kemdikbud tersebut.

"Kita tahu bahwa aparat penegak hukum lain ketika menangani perkara korupsi tidak dibatasi adanya unsur melibatkan PN, berbeda dengan KPK yang ada batasan Pasal 11 UU KPK. Ini perlu kami sampaikan agar Boyamin Saiman juga paham soal ini," kata Ali.

Ali berjanji, KPK bakal kembali menangani kasus tersebut jika dalam perkembangan penanganan perkara ditemukan adanya unsur penyelenggara negara yang terlibat.

"Perlu kami sampaikan setelah penyerahan kasus, sangat dimungkinkan setelah dilakukan penyelidikan lebih mendalam dengan meminta keterangan pihak-pihak lain yang lebih banyak ternyata sebuah kasus berdasarkan alat bukti yang cukup ternyata kemudian ditemukan ketelibatan PN sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum," katanya.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

PGRI Dorong Guru Lebih Akrab dengan Teknologi

Peran guru tetap tidak akan tergantikan oleh teknologi, terutama dalam menanamkan pendidikan karakter.

NASIONAL | 22 Mei 2020

Kepala Desa di Bengkulu Diminta Selektif Salurkan BST Dana Desa

Jika penyaluran BST dana desa selektif, maka tidak akan menimbulkan masalah di masyarakat.

NASIONAL | 22 Mei 2020

OTT Pejabat UNJ Dinilai Mempermalukan KPK

Selain nilai barang bukti yang terbilang kecil, yakni hanya sekitar Rp 43 juta, KPK pun melimpahkan kasus ini ke pihak Kepolisian.

NASIONAL | 22 Mei 2020

Nekat Mudik, 8.013 Kendaraan Diarahkan Kembali ke Jakarta

Jumlah kendaraan yang akan mudik tersebut melonjak dua kali lipat dibanding hari sebelumnya, Rabu (20/5/2020).

NASIONAL | 22 Mei 2020

Lebaran Tanpa Salaman Tak Mengurangi Makna Idulfitri

Silahturahmi dan permohonan maaf tersebut bisa dilakukan dengan melalui media sosial maupun video call menggunakan teknologi informasi.

NASIONAL | 22 Mei 2020

Presiden Tiadakan Open House Saat Idulfitri Akhir Pekan Ini

Presiden tetap mendorong agar tradisi silaturahmi saat Lebaran terus dilakukan meskipun tidak berjumpa secara tatap muka.

NASIONAL | 22 Mei 2020

Romo Magnis Meminta Masyarakat Jangan Menyerah Melawan Covid-19

Budayawan Romo Franz Magnis Suseno mengajak seluruh komponen masyarakat jangan menyerah di saat pandemi Covid-19.

NASIONAL | 22 Mei 2020

MTI Beberkan Alasan Utama Masyarakat Nekat Mudik

Masyarakat yang nekat mudik selalu merasa sehat padahal sebetulnya mereka adalah carrier.

NASIONAL | 22 Mei 2020

Inovasi Layanan QR Code Rupbasan Pangkal Pinang Diapresiasi

Pelayanan di Rupbasan tersebut dinamai Self Servive QR Code System dimana pelayanan tersebut memberikan kemudahan masyarakat dan stakeholder.

NASIONAL | 22 Mei 2020

Sosiolog: Lonjakan Kasus Covid-19 Tak Akan Berpengaruh ke Masyarakat

Banyak masyarakat yang tidak rasional dan catatan angka itu tidak menjadi dasar mereka berperilaku.

NASIONAL | 22 Mei 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS