KPU: Parpol Pemilik Media Tak Bisa Iklan Seenaknya
INDEX

BISNIS-27 448.146 (0.31)   |   COMPOSITE 5091.82 (20.37)   |   DBX 966.643 (7.34)   |   I-GRADE 139.941 (-0.23)   |   IDX30 428.154 (0.15)   |   IDX80 113.358 (0.41)   |   IDXBUMN20 291.199 (0.73)   |   IDXG30 119.599 (-0.42)   |   IDXHIDIV20 379.423 (-0.2)   |   IDXQ30 124.629 (0.03)   |   IDXSMC-COM 218.961 (1.24)   |   IDXSMC-LIQ 257.997 (1.39)   |   IDXV30 107.251 (0.23)   |   INFOBANK15 832.7 (-1.05)   |   Investor33 373.408 (0.72)   |   ISSI 150.953 (0.22)   |   JII 549.986 (0.88)   |   JII70 187.543 (0.51)   |   KOMPAS100 1019.5 (2.84)   |   LQ45 788.563 (1.25)   |   MBX 1407.83 (4.87)   |   MNC36 279.661 (0.67)   |   PEFINDO25 277.129 (5.34)   |   SMInfra18 242.149 (-0.57)   |   SRI-KEHATI 316.134 (0.38)   |  

KPU: Parpol Pemilik Media Tak Bisa Iklan Seenaknya

Jumat, 2 Maret 2018 | 23:21 WIB
Oleh : Deti Mega Purnamasari / HA

Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) melarang penayangan iklan partai politik di media baik cetak, elektronik, maupun daring sebelum masa kampanye, dan akan akan memfasilitasi hal tersebut bagi semua parpol peserta Pemilu 2019.

Komisioner KPU Divisi Sosialisasi Peningkatan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat, Wahyu Setiawan, mengatakan parpol dan kandidat peserta pemilu akan difasilitasi iklannya. Dengan demikian, pihaknya tidak memperkenankan parpol atau kandidat tersebut memasang iklan di media.

"Untuk Pemilu 2019, parpol membuat iklan kampanye sendiri, tapi meskipun dapat menayangkan iklan sendiri, prinsip keadilan harus ditegakkan agar parpol mendapat durasi yang sama," ujar Wahyu dalam Seminar Nasional bertema "Jurnalis Televisi, Pilkada Damai Tanpa SARA" yang digelar Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IKJT) di Gedung Dewan Pers, Jumat (3/3).

Ia mengatakan, media massa dilarang menayangkan iklan karena KPU harus menjamin peserta pemilu dilayani secara adil dan transparan. Prinsip tersebut tidak bisa diganggu gugat demi memberikan pelayanan yang adil dan setara.

"Tidak boleh parpol yang punya akses ke media bisa berikan seenaknya. Jadi kami atur karena tidak semua parpol situasinya sama (punya media)," katanya.

Ia menjelaskan, terdapat 12 stasiun televisi yang sebelumnya menayangkan iklan kampanye. Setelah pendekatan persuasif Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), dari 12 stasiun televisi itu delapan di antaranya menghentikan iklan parpol sedangkan empat masih melanjutkan penayangan.

"Kami tidak bisa diam atas situasi itu. Kami harus menghormati media yang menghormati aturan dan mengkritik yang tidak," katanya.

Namun, pemberitaan, sosialisai dan kampanye tetap diperbolehkan sepanjang mengedepankan prinsip proporsional dan berimbang. Pasalnya, hal ini juga menyangkut Pemilu 2019. Menurut UU, kampanye 2019 dimulai tiga hari setelah penetapan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD, dan capres cawapres yang akan ditetapkan KPU pada 20 September 2018. Artinya kampanye Pemilu 2019 baru akan dimulai 23 September 2018 .

"Sehingga bila ada iklan alat peraga kampanye yang dipasang saat ini, dari apapun kontennya itu sudah melanggar jadwal kampanye. Kami belum perlu kontennya boleh atau tidak, tapi dari sisi waktu saja sudah jelas tidak boleh," pungkasnya.

Pengaturan perlu dilakukan supaya proses menjelang kampanye Pemilu 2019 berlangsung tertib dan adil.

Jika tidak, maka parpol yang mempunyai afiliasai dan akses ke media akan mempunyai keuntungan politik yang luar biasa, sebaliknya parpol yang tidak berafiliasi tidak akan mempunyai manfaat apapun, ujarnya.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Ahli PBB Sebut KPU Papua Barat Langgar Aturan

Ada itikad buruk dan kesengajaan dari KPU Provinsi Papua Barat sehingga mengubah lampiran acara berita acara.

POLITIK | 2 Maret 2018

KPU: Kena OTT, Status Pencalonan Kandidat Pilkada Tetap

KPU memastikan status tersangka para calon kepala daerah karena tertangkap OTT tidak mengubah status pencalonan yang bersangkutan.

POLITIK | 2 Maret 2018

Kemkominfo Ingin Bawaslu Kontrol Hoax Pilkada

Bawaslu mengontrol pelanggaran yang berasal dari media sosial.

POLITIK | 2 Maret 2018

Sengketa PBB, Yusril: Yang Diucapkan di Sidang, Sah

Jika terjadi perbedaan antara apa yang ditulis dalam dokumen dengan apa yang diucapkan, maka yang sah adalah apa yang diucapkan.

POLITIK | 2 Maret 2018

Fenomena Pilkada DKI Berpotensi Diekspor ke Daerah Lain

KPU melihat ada potensi fenomena yang terjadi di Pemilihan Kepala Daerah DKI akan diekspor ke 171 lokasi Pilkada Serentak 2018.

POLITIK | 2 Maret 2018

Viktor Laiskodat: Jangan Pilih Pemimpin yang Korup

Hal tersebut disampaikan Viktor Bungtilu Laiskodat saat kampanye terbatas di Desa Oe Ekam, Kecamatan Amanuban Timur.

POLITIK | 2 Maret 2018

Didemo FPI, KPU: Gunakan Saluran yang Benar

Demo gabungan FPI menuntut KPU meloloskan PBB ke Pemilu 2019.

POLITIK | 2 Maret 2018

Ratusan APK Milik Paslon Wali Kota Bengkulu Dibongkar

Gambar sosialisasi kandidat wali kota tidak boleh lagi dipasang di sembarang tempat, apalagi di dekat sekolah, rumah ibadah, dan perkantoran pemerintah.

POLITIK | 2 Maret 2018

Gerindra Sejak Awal Endus Calon Tunggal di Pilpres 2019

Hal itu terdeteksi saat pembahasan presidential threshold dalam RUU Pemilu.

POLITIK | 2 Maret 2018

Sengketa Parpol, Hendropriyono: Kami Punya "Saksi Mati"

PKPI menilai KPU salah dalam proses verifikasi yang menyebabkan status PKPI menjadi tidak memenuhi syarat (TMS).

POLITIK | 2 Maret 2018


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS