Caleg Gerindra Tuduh KPU Bangkalan Palsukan C1
INDEX

BISNIS-27 426.538 (11.39)   |   COMPOSITE 4842.76 (103.04)   |   DBX 923.5 (7.76)   |   I-GRADE 127.867 (3.45)   |   IDX30 404.318 (11.17)   |   IDX80 105.647 (2.92)   |   IDXBUMN20 263.312 (10.37)   |   IDXG30 113.239 (2.36)   |   IDXHIDIV20 361.834 (9.72)   |   IDXQ30 118.461 (3.18)   |   IDXSMC-COM 206.934 (3.31)   |   IDXSMC-LIQ 229.9 (5.97)   |   IDXV30 99.778 (3.02)   |   INFOBANK15 760.318 (27.06)   |   Investor33 353.585 (10.19)   |   ISSI 142.238 (2.46)   |   JII 514.346 (9.5)   |   JII70 174.038 (3.75)   |   KOMPAS100 945.162 (25.96)   |   LQ45 740.002 (20.32)   |   MBX 1338.07 (31.05)   |   MNC36 264.409 (7.18)   |   PEFINDO25 251.635 (8.18)   |   SMInfra18 228.656 (4.87)   |   SRI-KEHATI 297.818 (8.93)   |  

Caleg Gerindra Tuduh KPU Bangkalan Palsukan C1

Senin, 15 Juli 2019 | 20:29 WIB
Oleh : Yustinus Paat / HA

Jakarta, Beritasatu.com - Calon Anggota Legislatif (caleg) dari Partai Gerindra Nizar Zahro menuduh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu di Kabupaten Bangkalan telah melakukan pemalsuan formulir C1 untuk daerah pemilihan (dapil) XI Provinsi Jawa Timur DPR RI.

Hal ini disampaikan Kuasa Hukum Caleg Nizar Zahro, Arif Sulaiman, di sela mengikuti sidang perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) untuk pemilihan legislatif (pileg), di Mahkamah Konstitusi (MK), Senin (15/7/2019).

Sidang untuk Provinsi Jawa Timur ini digelar di panel I MK yang dipimpin Ketua MK Anwar Usman didampingi Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih dan Arief Hidayat.

Berdasarkan formulir C1 yang dimiliki, Arif mengklaim bahwa kliennya, Nizar, mendapatkan sekitar 35.000 suara di Kabupaten Bangkalan untuk daerah pemilihan (dapil) XI Provinsi Jawa Timur.

Namun, pada saat rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu 2019 tingkat KPU Jawa Timur, hasil akhirnya tidak sesuai harapan. Suara dari caleg incumbent itu diklaim banyak yang hilang sehingga gagal lolos mendapatkan kursi DPR RI.

"Berdasarkan C1, kalau C1 pemohon itu Kabupaten Bangkalan 35.000 sekian. Sudah mempunyai C1 sendiri, asli," ujar Arif, ditemui di Gedung MK, Senin (15/7/2019).

C1 adalah formulir rekapitulasi suara langsung dari masing-masing tempat pemungutan suara (TPS).

Pada Senin ini, kata Arif, pihaknya tidak mendapatkan jawaban memuaskan dari penyelenggara pemilu setempat. Bahkan, hanya Bawaslu yang menanggapi permohonan pemohon, dengan cara menunjukkan formulir C1 dari TPS. Sedangkan KPU, menurut penuturannya, tidak memberikan tanggapan.

"Seharusnya secara fakta termohon yang menyampaikan, yaitu KPU bukan Bawaslu. Dalam jawaban, KPU tidak menyodorkan, justru Bawaslu. Dalam alat bukti, kami tidak tahu. Kenapa bukan KPU yang menjawab, KPU tadi pasif. Termohon (KPU - red) harus membuktikan juga dengan jawaban," ungkap Arif.

Namun, perolehan suara di formulir C1 yang ditunjukkan oleh pihak penyelenggara pemilu itu tidak sama angkanya dengan yang dimiliki pemohon. Seperti tidak adanya perolehan suara yang diklaim pemohon di sejumlah TPS yang berada di Desa Banyu Aji, Bangkalan.

Atas dasar itu, Arif berencana menindaklanjuti dugaan pemalsuan C1 itu ke aparat penegak hukum. Pihaknya akan melaporkan komisioner KPUD Bangkalan ke Bareskrim Mabes Polri atas dugaan pemalsuan dokumen.

"(dugaan pidana,-red) pemalsuan dokumen C1. Kami akan mempidanakan yang mengeluarkan produk C1 tandingan. Jadi siapa? yaitu KPUD Bangkalan. (Dilaporkan,-red) Mabes Polri. Nanti yang berbuat siapa pemalsuan? Itu silakan penyidik Bareskrim," pungkas Arif.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


BERITA LAINNYA

Soal Posisi Menteri, Eko Putro: Itu Urusan Ketua Umum dan Presiden

Presiden Jokowi kini intensif menggelar pertemuan dengan pimpinan partai politik koalisi pendukung.

POLITIK | 15 Juli 2019

Soal Penegakan Hukum, Mahfud MD: Jokowi Harus Lebih Berani

Menurut Mahfud, keberanian Jokowi juga dibutuhkan dalam penyelesaian konflik antar penegak hukum.

POLITIK | 15 Juli 2019

Pimpinan DPR Segera Bahas Pergantian Taufik Kurniawan

Kalau sudah beberapa bulan menjelang berakhir masa jabatan, tidak boleh ada pergantian.

POLITIK | 15 Juli 2019

Pendukung Kecewa Prabowo Bertemu Jokowi, Moeldoko: Biasalah Itu

Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, optimistis para pendukung yang kecewa akan menyadari pentingnya persatuan.

POLITIK | 15 Juli 2019

Pertemuan Jokowi- Bambang Soesatyo Tak Bicara Suksesi Kepemimpinan di PG

Bambang menepis anggapan dirinya meminta dukungan untuk maju sebagai ketua umum PG kepada Jokowi.

POLITIK | 15 Juli 2019

Amien Rais: Rekonsiliasi Tak Harus Bagi-bagi Kursi Menteri

Kalau demokrasi tanpa oposisi itu demokrasi bohong-bohongan.

POLITIK | 15 Juli 2019

Amien Rais Ungkap Surat Prabowo, Begini Isinya

Amien Rais mengaku datang dari Yogjakarta kemudian langsung baca surat di mejanya dari Prabowo tertanggal 12 Juli 2019.

POLITIK | 15 Juli 2019

Soal Oposisi Mulia, Amien Rais: Jokowi Mudeng Demokrasi

Amien justru menyindir sejumlah elite partai politik yang menunjukan minat untuk bergabung ke Jokowi.

POLITIK | 15 Juli 2019

Jokowi Tegaskan Pancasila Sebagai Rumah Bersama

Jokowi juga menegaskan bahwa dirinya akan berdiri paling depan jika ada pihak-pihak yang mengganggu Pancasila.

POLITIK | 15 Juli 2019

Digugat ke MK, Ini Penjelasan KPU soal Rekomendasi Bawaslu Tidak Dijalankan

KPU harus menyiapkan hal-hal teknis untuk menyelenggarakan PSU.

POLITIK | 15 Juli 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS