Ketua ICMI Tegas Tolak Usulan NKRI Bersyariah
INDEX

BISNIS-27 503.122 (7.61)   |   COMPOSITE 5724.74 (89.25)   |   DBX 1066.46 (9.81)   |   I-GRADE 166.255 (3.05)   |   IDX30 491.004 (8.8)   |   IDX80 129.735 (2.65)   |   IDXBUMN20 364.991 (9.26)   |   IDXG30 133.352 (2.1)   |   IDXHIDIV20 441.973 (8.53)   |   IDXQ30 143.512 (2.54)   |   IDXSMC-COM 247.38 (3.5)   |   IDXSMC-LIQ 301.054 (8.02)   |   IDXV30 127.096 (4)   |   INFOBANK15 976.214 (12.27)   |   Investor33 422.656 (6.59)   |   ISSI 167.54 (3)   |   JII 607.336 (12.69)   |   JII70 209.626 (4.39)   |   KOMPAS100 1162.4 (23.4)   |   LQ45 904.834 (17.52)   |   MBX 1587.29 (26.24)   |   MNC36 315.598 (5.98)   |   PEFINDO25 317.232 (4.1)   |   SMInfra18 287.626 (7.78)   |   SRI-KEHATI 361.444 (5.7)   |  

Ketua ICMI Tegas Tolak Usulan NKRI Bersyariah

Sabtu, 10 Agustus 2019 | 01:42 WIB
Oleh : Fana Suparman / HA

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Umun Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI), Jimly Asshiddiqie menegaskan, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila merupakan kesepakatan para pendiri bangsa yang sudah final. Hal itu ditegaskan Jimly saat menyinggung mengenai rekomendasi Ijtimak Ulama IV yang salah satunya meminta umat Islam untuk sama-sama mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) bersyariah.

"Kita harus bersepakat bahwa NKRI sudah final," kata Jimly saat menjadi pembicara dalam Pengajian Bulanan PP Muhammadiyah dengan tema 'Muhammadiyah dan Kemerdekaan Indonesia' di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jakarta, Jumat (9/8/2019) malam.

Menurutnya, negara telah memberikan ruang yang luas bagi umat Muslim untul menjalankan agama. Bahkan, terdapat sejumlah undang-undang yang memudahkan umat Muslim menjalankan syariat Islam seperti UU Zakat, UU Haji, UU Perkawinan, dan lainnya. Untuk itu, Jimly meminta setiap pihak tidak lagi menggunakan narasi yang justru menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat, seperti penggunaan istilah NKRI bersyariah.

"Jadi tidak usah lagi menarasikan yang menimbulkan salah paham. Misalnya NKRI bersyariah. Itu menimbulkan salah paham. Itu tidak usah. Sudah dijalankan saja apa yang ada. Semua yang dijalankan umat Islam sehari-hari dalam negara kesatuan ini kan syariat juga. Tidak usah lagi jadi NKRI bersyariah. Jadi NKRI sudah final. NKRI Pancasila bukan NKRI bersyariah," tegasnya.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini menyatakan, syariah merupakan istilah yang hanya dipergunakan oleh internal umat Muslim. Padahal, katanya, negara harus dikelola secara inklusif.

"Kalau eksklusif mengerdilkan kaum muslim. Ini adalah negara muslim terbesar di atas muka bumi. Jangan dikerdilkan. Jadi saya anjurkan jangan lagi gunakan istilah yang tidak jelas dan kemudian menimbulkan salah paham. Sudah NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Itulah negara kita," katanya.

Jimly menduga, munculnya istilah NKRI bersyariah lantaran terdapat sebagian umat Islam di Indonesia yang masih memiliki impian yang belum selesai mengenai tujuh kata dalam Piagam Jakarta yang dicoret. Ditegaskan sila pertama, yakni Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan kesepakatan bersama para pendiri bangsa.

Jimly mengingatkan, Al-Quran mengajarkan selain iman dan keadilan hal yang sangat penting lainnya adalah amanah.

"Sekali sudah berjanji, meskipun janji itu susah payah atau tidak puas tapi kalau sudah disepakati wajib setia," katanya.

Untuk itu, ketimbang berpolemik mengenai NKRI bersyariah, Jimly mengajak masyarakat untuk menjiwai dan menjalankan Pancasila dengan sebaik-baiknya.



Sumber:Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Prinsip Trisakti Sangat Relevan untuk Generasi Milenial

Prinsip Trisakti yang diajarkan oleh Bung Karno masih relevan dan justru penting untuk dipahami oleh para generasi muda milenial

POLITIK | 9 Agustus 2019

Konsep Pembangunan Daerah dengan Trisakti Mampu Bangkitkan Ekonomi Rakyat

Penerapan prinsip Trisakti dan kebudayaan dianggap masih relevan dalam kebijakan pemerintah daerah

POLITIK | 9 Agustus 2019

Kongres PDIP Hari Kedua, Peserta Bahas Isu-isu Nasional

Hari kedua kongres PDIP akan diisi dengan pembahasan berbagai komisi yang sudah dibentuk mengenai berbagai isu nasional maupun yang ada di pemerintahan

POLITIK | 9 Agustus 2019

Survei LKPI: Kader di Daerah Ingin Airlangga Kembali Pimpin Golkar

Airlangga Hartarto dianggap sosok yang paling tepat dan cocok memimpin partai berlambang pohon beringin

POLITIK | 9 Agustus 2019

PDIP Dinilai Berpeluang Cetak Hattrick

Peluang PDIP mencetak hattrick bergantung sejauh mana upaya memperjuangkan kepentingan rakyat kecil.

POLITIK | 9 Agustus 2019

Pengamat: Permintaan Menteri dari PDIP Akan Sulitkan Jokowi

Jumlah tersebut juga bakal mengorbankan janji Jokowi untuk membentuk kabinet dari kelompok profesional.

POLITIK | 9 Agustus 2019

Pameran Foto, Megawati Favoritkan Fotonya dengan Prabowo

Foto itu diambil ketika Megawati menjamu Prabowo makan siang di kediamannya di Teuku Umar,Jakarta Pusat.

POLITIK | 9 Agustus 2019

September, Gerindra Putuskan Sikap Politik

Gerindra akan memutuskan sikap politiknya pada September 2019, apakah masuk dalam pemerintahan atau menjadi oposisi yang konstruktif.

POLITIK | 9 Agustus 2019

Permintaan Jatah Menteri, Peneliti: Kabinet Hak Prerogatif Presiden

Presiden memiliki hak prerogratif untuk menyusun kabinet.

POLITIK | 9 Agustus 2019

Formappi: Permintaan Jatah Menteri dari PDIP, Wajar

Hal itu karena keberhasilan PDIP meraih kemenangan dalam Pemilu berupa perolehan suara terbesar dibandingkan dengan parpol-parpol koalisi yang lain.

POLITIK | 9 Agustus 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS