Revitalisasi TIM

Komisi X Dukung Usulan Seniman untuk Moratorium

Komisi X Dukung Usulan Seniman untuk Moratorium
Radhar Panca Dahana ( Foto: Suara Pembaruan / Ruht Semiono )
Dina Fitri Anisa / EAS Senin, 17 Februari 2020 | 19:33 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi X DPR menyatakan sepakat akan usulan moratorium proyek revitalisasi TIM yang sedang dilakukan Pemprov DKI Jakarta. Kesepakatan dikatakan dalam rapat terbuka untuk mendengar keluh-kesah para seniman yang tergabung dalam Forum Seniman Peduli Taman Ismail Marzuki (TIM) di Kompleks DPR, Jakarta, Senin (17/2/2020).

Ketua Komisi X DPR RI, Syaiful Huda mengatakan, berdasarkan keluhan yang disampaikan Forum Seniman Peduli TIM, mereka sepakat memanggil Gubernur Anies Baswedan, DPRD DKI, dan PT Jakpro untuk menghentikan sementara proyek revitalisasi TIM, hingga ada kejelasan terkait dengan prosedur dan kompromi yang melibatkan para seniman TIM secara proaktif.

"Kenapa komisi X peduli? Karena, TIM bukan hanya ikon DKI Jakarta, tetapi juga seluruh masyarakat Indonesia. Saya pribadi juga tidak setuju ketika Pemda ingin menjadi bagian dari pelaku pemajuan kebudayaan, dan membangun pusat kebudayaan tetapi dengan cara APBD diberikan kepada BUMD yang sifatnya komersial. Pegalokasian anggaran lebih baik jika APBD langsung dikerjakan sebagai proyek pembangunan,” terang Syaiful di ruang rapat komisi X Kompleks DPR, Jakarta, Senin (17/2/2020).

Syaiful pun menambahkan, dirinya juga mengkritisi dengan tajam Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 63 Tahun 2019, yang memberikan kewenangan pada PT Jakpro sebagai pengelola TIM selama 28 tahun ke depan.

"Saat sayembara revitalisasi itu tidak ada desain untuk hotel. Namun, rencana hotel ini ada ketika ada skema APBD alokasi terbatas, dan akhirnya diberikan kepada PT Jakpro yang semangat komersial. Lalu, Jakpro membuat hotel sebagai dari investasi komersial. Ini artinya Pemda mencoba mendekati pusat kebudayaan dengan cara pandang komersial. Itu cacat etika di mata saya,” ungkapnya.

Dirinya khawatir, dengan sudut pandang komersil nantinya TIM akan menjadi tempat berbayar. Bukan hanya masyarakat, tetapi juga meminta bayaran dari para seniman yang ingin menuangkan kreativitas di tempat tersebut.

"Demi memenuhi BEP secepat-cepanya PT Jakpro tarik bayaran para seniman yang mau pentas di sana. Apakah mungkin? Hampir pasti mungkin,” tuturnya.

Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi X Fraksi PDIP Rano Karno mengatakan sejak awal pembangunan TIM pada 10 November 1968 bertujuan untuk mengumpulkan para seniman dan budayawan di Jakarta. Sejak pembangunan awal TIM, seniman selalu dilibatkan. Sempat menjadi pusat kesenian dan budaya selama puluhan tahun, kini TIM mulai direvitalisasi. Seniman mengklaim tak diajak bicara dalam menyepakati pembangunan tersebut.

"Sebenarnya, semua seniman setuju revitalisasi, tetapi bukan komersialisasinya. Fungsi DPR ini kan membuka kanal-kanal yang macet supaya kita bisa menyalurkan aspirasi. Harapanya TIM bisa menjadi milik negara saja, sehingga tidak terbentur dengan regulasi yang tidak bisa dilangkahi,” terang Rano Karno.



Sumber: BeritaSatu.com