Dintimidasi Pengurus RT/RW dan TNI, Warga Mengadu ke Komnas HAM

Dintimidasi Pengurus RT/RW dan TNI, Warga Mengadu ke Komnas HAM
Kampanye antilkekerasan terhadap perempuan. ( Foto: Antara )
Heriyanto / HS Selasa, 16 April 2019 | 12:53 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Sejumlah warga RT 05/RW09, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, mengadu ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Pengaduan itu dilakukan karena mereka merasa diintimadasi dan mendapatkan perlakukan kekerasan dari aparat RT/RW setempat, bintara pembina desa ( Babinsa) TNI, dan beberapa warga. Dalam pengaduan itu, warga didampingi lembaga hukum dan HAM Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian (PADMA) Indonesia.

Paulus Kune yang juga Kepala Divisi Hukum Padma Indonesia di Jakarta, Selasa (16/4), mengatakan pihaknya mendapingi warga karena adanya kekerasan dan intimidasi pada 16 Maret 2019 lalu. Para warga yang mendapat intimidasi itu diantarannya Khodirin Fransisca Darmianti, dan Ubaldus Wogo.

“Warga memohon perlindungan karena adanya tindak kekerasan yang terencana dan mengancam kelangsungan hidup mereka,” kata Kune.

Adapun pemicu kekerasan itu adalah persoalan lahan pemukiman Rt 05/RW09 Kelurahan Harjamukti yang ditempati puluhan warga sejak tahun 1990. Langkah warga itu diketahui Kepala Desa Harjamukti saat itu, M Dalih, setelah disetujui oleh pemilik dan ahli waris lahan Ahmad Bolonson. Selama menempati lahan Eigendom Verponding 5658 itu, warga membayar pajak dan mendapatkan pelepasan hak dari pemilik pada tahun 2006.

“Pelepasan hak itu dilakukan di depan notaris dan sesuai dengan semua prosedur hukum yang berlaku,” demikian pengaduan yang disampaikan kepada Komnas HAM.

Dikatakan, setelah pelepasan hak itu maka warga, seperti Khodirin, Nursin, dan Abas, membuat pemukiman dan rumah tinggal di kawasan tersebut. Ironisnya, pada pada Sabtu (16/3/2019) lalu, rumah-rumah warga yang baru dibangun itu dirusak oleh pengurus RT/RW, Babinsa, dan warga yang mengatasnamakan Karang Taruna.

“Selain kerusakan semua rumah tinggalnya, warga pun mendapat tindakan kekerasan dan intimidasi. Untuk itu warga mencari perlindungan kepada aparat hukum dan mengadu ke Komnas HAM ini,” ujar Kune.

Seperti diketahui, dari sisi aspek hukum, warga sebenarnya meyakini segala bukti yang ada cukup kuat dan bisa dipertanggungjawabkan. Sedankan pengurus RT/RW belum memberikan konfirmasi terkait dugaan tindakan kekerasan dan pengaduan ke Komnas HAM tersebut.
Sebelum mengadu ke Komnas HAM, warga juga melaporkan tindakan kekerasan itu ke Polres Depok, Jawa Barat. Warga sangat berharap aparat polisi dan jajaran Komnas HAM segera bertindak untuk mengusut kasus kekerasan tersebut. 



Sumber: Suara Pembaruan