Swastanisasi Air, KPK Minta Penjelasan Anies Baswedan

Swastanisasi Air, KPK Minta Penjelasan Anies Baswedan
Ilustrasi air bersih. ( Foto: B1/Lenny Tristia Tambun )
Fana Suparman / YUD Sabtu, 11 Mei 2019 | 06:27 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti kebijakan swastanisasi air minum di Provinsi DKI Jakarta. Hal ini lantaran terdapat klausul perjanjian kerja sama yang tidak berpihak pada kepentingan Pemerintah Provinsi DKI dan bahkan berisiko merugikan masyarakat pada umumnya.

Untuk itu, KPK telah berkirim surat kepada Gubernur DKI Anies Baswedan untuk mengklarifikasi kebijakan swastanisasi air minum yang dilakukannya di Pemprov DKI.

"Kami perlu meminta penjelasan Tim Evaluasi Tata Kelola Air Minum karena KPK sedang mencermati sejumlah aspek dalam pengelolaan air minum di DKI ini dan terdapat resiko klausul perjanjian kerjasama yang tidak berpihak pada kepentingan Pemerintah Provinsi DKI dan masyarakat pada umumnya," kata Jubir KPK, Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (10/5).

Febri menjelaskan alasan KPK menyoroti kebijakan Anies mengenai swastanisasi air. Salah satunya lantaran swastanisasi air terkait dengan kebutuhan dasar masyarakat luas.

"Selain itu, terdapat risiko-risiko penyimpangan jika sejumlah persoalan yang telah dibahas di persidangan mulai di tingkat PN hingga Mahkamah Agung tidak menjadi perhatian Pemprov DKI," katanya.

Untuk itu, pada Jumat (10/5), Direktorat Pengaduan Masyarakat meminta penjelasan Tim Tata Kelola mengenai rencana Pemprov DKI terkait dengan berakhirnya kontrak tahun 2023 dengan dua operator air minum di Jakarta, yakni PT PAM Lyonnaise Jaya (Palyja) dan PT Aetra Air Jakarta (Aetra). Dalam pertemuan yang dihadiri Direktorat Pengaduan Masyarakat bersama Direktorat Litbang KPK ini, Lembaga Antikorupsi menyoroti perkembangan perkara swastanisasi air Provinsi DKI Jarta sejak Pengadilan Negeri hingga Mahkamah Agung.

"Sebagaimana berkembang dalam proses peradilan tersebut, terdapat risiko kerugian terkait perjanjian kerja sama antara PAM Jaya, Aetra, dan Palyja yaitu sekitar Rp 1,2 triliun. Meskipun MA telah memutus PK dalam perkara ini, namun sejumlah temuan substansial perlu tetap diperhatikan agar tidak merugikan kepentingan Pemprov DKI dan masyarakat secara luas," katanya.

KPK berharap Anies bersama jajarannya di Pemprov DKI menjunjung nilai akuntabilitas dengan prinsip integritas dan meletakkan kepentingan masyarakat sebagai alat ukur utama dalam mengambil kebijakan terkait persoalan tersebut.

"Hal ini penting dilakukan agar meminimalisir risiko terjadinya korupsi di masa mendatang," tegas Febri.



Sumber: Suara Pembaruan