Pemeriksaan Lanjutan, Polisi Kembali Panggil Permadi

Pemeriksaan Lanjutan, Polisi Kembali Panggil Permadi
Permadi (Foto: istimewa)
Bayu Marhaenjati / CAH Senin, 27 Mei 2019 | 10:37 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Polisi kembali memanggil politisi senior Permadi, untuk menjalani pemeriksaan lanjutan terkait laporan kasus dugaan pelanggaran Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), di Gedung Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, hari ini.

"Ya benar, diagendakan hari ini," ujar Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Raden Prabowo Argo Yuwono, Senin (27/5/2019).

Diketahui, Permadi sempat memenuhi panggilan penyidik untuk dimintai klarifikasi terkait laporan kasus dugaan ujaran kebencian atau pelanggaran Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), di Gedung Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Senin (20/5/2019) lalu. Penyidik memberikan sekitar 15 pertanyaan.

"(Diminta klarifikasi laporan) Yang ngomong di DPR, di Krimsus. Ada 15 pertanyaan dan dinyatakan belum selesai. Saya juga bersedia untuk dipanggil lagi, rencananya minggu depan. Senin depan (hari ini)," kata Permadi, ketika itu.

Permadi menyampaikan, dirinya dilaporkan terkait beredarnya video yang berisi pernyataannya soal revolusi di DPR, tanggal 8 Mei 2019.

Sebelumnya, polisi membuat laporan model A, terkait beredarnya rekaman video berisi pernyataan Permadi soal revolusi yang dinilai mengajak makar, dalam suatu diskusi atau rapat. Kasus itu, ditangani penyidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya.

Selain itu, Politisi PDI Perjuangan Stefanus Asat Gusma juga membuat laporan yang tercatat dalam laporan polisi bernomor LP/2885/V/2019/PMJ/Dit. Reskrimum, terkait kejahatan terhadap keamanan negara/makar dan atau tindak pidana terhadap diskriminasi ras dan atau tindak pidana menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan suatu pemberitahuan yang dapat menimbulkan keonaran di kalangan masyarakat, seperti yang diatur dalam Pasal 107 KUHP dan 110 KUHP Junto Pasal 87 KUHP dan atau Pasal 4 Junto Pasal 16 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008.

Selain Stefanus, Ketua Yayasan Bantuan Hukum Kemandirian Jakarta Josua Viktor, juga membuat laporan yang sama terhadap Permadi. Laporannya teregister dalam nomor: LP/2890/V/2019/PMJ/Dit. Reskrimum.



Sumber: BeritaSatu.com