JPU Nilai Terjadi Keonaran Akibat Kebohongan Ratna Sarumpaet

JPU Nilai Terjadi Keonaran Akibat Kebohongan Ratna Sarumpaet
Sidang Ratna Sarumpaet. ( Foto: Beritasatu.com/Bayu Marhaenjati )
Bayu Marhaenjati / CAH Selasa, 28 Mei 2019 | 14:29 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, menggelar sidang lanjutan kasus penyebaran berita bohong terdakwa Ratna Sarumpaet, dengan agenda pembacaan tuntutan, hari ini, Selasa (28/5/2019).

Jaksa Penuntut Umum (JPU), menilai telah terjadi keonaran akibat kebohongan yang diproduksi Ratna Sarumpaet. Sebaliknya, saksi dan ahli yang dihadirkan penasihat hukum terdakwa menganggap kalau kebohongan itu sudah selesai ketika yang bersangkutan meminta maaf pada saat jumpa pers.

"Massa membakar ban di depan Polda Metro Jaya, mendesak tangkap pelaku penganiayaan Ratna Sarumpaet, banyak juga pro kontra di media sosial, sehingga masyarakat saling curiga dan saling menuduh," ujar JPU Daru Tri Sadono, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (28/5/2019).

Daru menambahkan, berdasarkan keterangan saksi ahli keonaran berarti keributan. "Maksud dari keributan itu tidak hanya anarkis tapi juga membuat gaduh, membuat heran, membuat orang bertanya-tanya," ungkapnya.

Sementara itu, Daru menyampaikan, JPU meragukan keterangan saksi dan ahli yang didatangkan pihak penasihat hukum terdakwa Ratna Sarumpaet. Sebab, mereka menganggap kebohongan itu sudah selesai ketika Ratna minta maaf.

"Dapat terlihat semua saksi yang dihadirkan penasehat hukum terdakwa yang sedari awal sudah dinyatakan bahwa kasus yang terjadi pada diri terdakwa, dengan adanya pengakuan atas berbohong dari terdakwa dianggap kasus tersebut sudah selesai," kata Daru.

Menurut Daru, saksi dan ahli dari penasihat hukum juga memberikan keterangan yang seakan-akan terdakwa Ratna dalam kondisi kurang sehat secara psikologis atau depresi ketika membuat kebohongannya.

"Seakan-akan terdakwa mengalami depresi dengan harapan melepaskan terdakwa dari tanggungjawab pidana," tandasnya.

Berdasarkan pantauan Beritasatu.com, hingga berita ini dibuat, JPU masih membacakan berkas tuntutan secara bergantian. Sidang sendiri baru dimulai sekitar pukul 13.00 WIB, dari agenda awal pukul 10.00 WIB. Sebab, majelis hakim harus memimpin sidang lainnya terlebih dulu.

Diketahui, JPU mendakwa Ratna melanggar Pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, dan Pasal 28 juncto Pasal 45 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).



Sumber: BeritaSatu.com