Polemik IMB, Anies Bisa Dipansuskan

Polemik IMB, Anies Bisa Dipansuskan
Anies Baswedan di pulau reklamasi. ( Foto: Antara )
Erwin C Sihombing / YUD Senin, 17 Juni 2019 | 18:23 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Polemik mengenai penerbitan IMB untuk 932 bangunan kawasan reklamasi Pulau D bisa berbuntut pada pembentukan panitia khusus (pansus) DPRD DKI. Kemungkinan tersebut bisa terjadi mengingat adanya potensi pelanggaran hukum yang dilakukan Gubernur Anies Baswedan.

"Saya sudah menyuarakan itu (pembentukan pansus), tetapi prosesnya sangat bergantung pada teman-teman di dewan sendiri," kata Ketua Fraksi Nasdem DKI, Bestari Barus, di Jakarta, Senin (17/6/2019).

Bestari menyadari adanya potensi pelanggaran hukum dikarenakan belum adanya dasar hukum atas lahan reklamasi sehingga IMB yang diterbitkan Anies terhadap bangunan yang telah disegel menjadi perdebatan.

Dia juga mempertanyakan berapa besaran kontribusi dari pengembang yang hingga kini belum terjawab. Dalam rapat pembahasan perubahan anggaran, Bestari tertarik untuk mengetahui jawaban dari PTSP terkait pengelolaan pulau reklamasi.

Disinggung apakah pembentukan pansus efektif dan sangat mendesak menjelang berakhirnya anggota DPRD DKI periode 2014-2019, Bestari mengatakan, pansus bisa terus dilanjutkan oleh anggota DPRD periode selanjutnya.

Bestari enggan berspekulasi apakah masalah reklamasi ini bakal dijadikan bahan pertanyaan kepada dua kandidat cawagub DKI. Selaku Wakil Ketua Pansus Pemilihan Wagub DKI, dia menilai komitmen cawagub harus sejalan dengan RPJMD DKI.

"Kalau mengenai pertanyaan terhadap cawagub itu dilakukan secara acak, tetapi fokusnya terhadap isu-isu dalam RPJMD, sejauh mana kandidat memahami permasalahan DKI dalam RPJMD," tuturnya.

Ketua Fraksi PDI-P DKI Gembong Warsono enggan berspekulasi terkait pembentukan pansus mengenai penerbitan IMB di pulau reklamasi, Pantai Utara Jakarta. Dia menilai hal itu butuh pembahasan lebih dalam lagi di lingkungan fraksinya, selaku fraksi terbesar di Kebon Sirih.

Sekalipun begitu, Gembong mengamini, masalah reklamasi bisa menjadi batu sandungan bagi Gubernur Anies. Sejauh ini, pihaknya ingin mengetahui status hukum pulau reklamasi dari pihak Pemprov DKI.

"Yang harus clear sekarang ini status pulau reklamasi itu legal apa ilegal? Maka Pak Gubernur jangan memberi pernyataan bahwa pulau reklamasi dengan IMB merupakan dua hal yang berbeda," kata Gembong.

Gembong juga menampik spekulasi keluarnya IMB disebabkan adanya intervensi kepada Anies. Meskipun dirinya menilai adanya inkonsitensi dari gubernur terkait pengelolaan reklamasi.

"Gubernur sebelumnya sudah menyegel bangunan di pulau reklamasi, kemudian menerbitkan IMB di lahan yang sama. Maka status hukumnya sekarang pulau reklamasi itu legal apa ilegal ?," jelasnya.

Dia menilai seharusnya gubernur menyelesaikan Perda Zonasi yang sebelumnya sudah ditarik. Dari perda tersebut kelihatan peruntukan pulau reklamasi. Bukan menerbitkan IMB terlebih dulu baru kemudian membahas perdanya.

"Umpamanya setelah IMB dikeluarkan kemudian saat pembahasan perda nanti ternyata zonasinya bukan zona untuk itu, nanti bagaimana ? Maka itu harus ada kepastian hukum bagi semua pihak termasuk Pemprov DKI," ujar Gembong.

Gubernur Anies hingga kini tidak memberi penjelasan mengenai pengelolaan reklamasi kecuali melalui rilis yang telah disebar beberapa waktu yang lalu. Sikap Anies tegas menolak tuduhan tidak adanya dasar hukum menerbitkan IMB.

Sekda DKI Saefullah menjelaskan, penerbitan IMB untuk pulau D berdasarkan Pergub No 206/2016 tentang Panduan Rancang Kota Pulau C, D, dan E sebagai dasar hukumnya.

Dia membantah jika disebut IMB harus didasarkan pada Perda Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) yang hingga kini belum disahkan. Menurutnya, Perda Zonasi hanya untuk menentukan zona pulau-pulau hasil reklamasi.

"Pegangannya sampai sementara pergub itu," ungkap Saefullah.



Sumber: Suara Pembaruan