Kejari Kota Bogor Tetapkan Mantan Bendahara KPU Tersangka Korupsi

Kejari Kota Bogor Tetapkan Mantan Bendahara KPU Tersangka Korupsi
Terdakwa mantan bendahara KPU Kota Bogor, HA, digiring petugas Kejari Kota Bogor masuk kendaraan tahanan setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dana fiktif Pilkada 2018, Selasa (18/6/2019). ( Foto: Beritasatu Photo / Vento Saudale )
Vento Saudale / FER Selasa, 18 Juni 2019 | 21:46 WIB

Bogor, Beritasatu.com - Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bogor menetapkan mantan bendahara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bogor HA sebagai tersangka, dalam perkara dugaan penyimpangan pengadaan barang dan jasa pada Pilkada 2018.

Tersangka berinisial HA keluar Kantor Kejari Kota Bogor sekitar pukul 16.30 WIB dengan mengenakan rompi berwarna merah bertuliskan 'Tahanan Kejaksaan' usai dilakukan pemeriksaan lebih dari enam jam.

Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Kota Bogor, Rade Satya Nainggolan mengatakan, tersangka merupakan bendahara KPU Kota Bogor pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Bogor tahun 2018. Dalam kasus itu, HA berperan dalam proses pencairan keuangan untuk kegiatan fiktif.

"Kasusnya penyimpangan pengadaan barang, dia selaku bendahara berarti dalam proses pencairan dia yang berperan," ujar Rade Satya, Selasa (18/6/2019).

Rade mengatakan, dana yang diselewengkan sebesar Rp 470.830.000. Dana itu bersumber dari anggaran hibah Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor tahun 2017. Modusnya, mengadakan kegiatan diluar Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang sebelumnya telah ditetapkan melalui rapat pleno KPU Kota Bogor.

"Ada dua kegiatan diluar RAB, nama kegiatannya buletin (tabloid), ternyata di RAB tidak ada," kata Rade.

Saat ini Kejari masih terus mendalami dugaan keterlibatan pihak lain dalam kasus penyalahgunaan anggaran ini. Usai diperiksa, tersangka HA yang juga berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) Kota Bogor itu langsung dibawa ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Paledang menggunakan mobil Tahanan Kejaksaan Negeri Kota Bogor.

"Barang bukti yang sudah kita amankan banyak, salah satunya kuitansi fiktif, tersangka dijerat pasal 2 ayat 1 subsider pasal 3 tentang Tipikor dengan ancaman penjara maksimal 20 tahun," pungkas Rade.



Sumber: BeritaSatu.com