Soal Reklamasi, Anies Diminta Sadar Diri

Soal Reklamasi, Anies Diminta Sadar Diri
Pulau reklamasi. ( Foto: Antara )
Erwin C Sihombing / YUD Kamis, 20 Juni 2019 | 18:49 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Gubernur Anies Baswedan diminta sadar diri dengan mengklarifikasi tindakannya menerbitkan IMB untuk 932 bangunan di Pulau D. Klarifikasi dari gubernur dianggap penting untuk menjernihkan persoalan yang sekarang ini telah menjadi polemik.

"Kita butuh penjelasan dari gubernur untuk menjernihkan situasi. Kalau ada kesalahan diakui saja kemudian dikoreksi," kata anggota Komisi D DPRD DKI Pantas Nainggolan, di Jakarta, Kamis (20/6/2019).

Pantas meyakini Gubernur Anies keliru menerbitkan IMB atas dasar Pergub No 206/2016 tentang Panduan Rancang Kota Pulau C, D, dan E. Sebab pergub tersebut dibentuk untuk mengisi kekosongan hukum terkait rancang bangun di atas lahan reklamasi.

Pergub tersebut, lanjut Pantas, dikeluarkan gubernur terdahulu pada saat pembahasan raperda zonasi yang telah ditarik Anies. Padahal raperda tersebut yang seharusnya dijadikan dasar hukum bagi Anies untuk menerbitkan IMB.

"Dari awal gubernur telah keliru dalam menangani reklamasi. Dia menarik raperda zonasi kemudian melakukan penyegelan tanpa didahului paripurna dewan. Belakangan dia malah menerbitkan IMB," jelas Pantas.

Pantas juga mempertanyakan mengapa raperda yang ditarik Anies untuk dikoreksi tak kunjung diserahkan ke dewan dan selanjutnya dibahas. Dia mengaku khawatir aturan mengenai kontribusi tambahan terhadap pengembang dari kegiatan reklamasi dan penjualan properti terhapus dalam Raperda Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K).

"Secara de facto, pulau reklamasi itu belum masuk dalam peta Jakarta," tuturnya.

Dia meyakini polemik soal reklamasi muncul lantaran gubernur tidak memahami persoalan. Setidaknya mengenai kontribusi tambahan yang dibebankan kepada pengembang untuk merevitalisasi daratan Jakarta dan publik secara umum mendapatkan manfaatnya.

"Inkonsistensi tindakan gubernur terjadi karena dia tidak paham persoalan. Maka gubernur harus memberi penjelasan secara jernih dan mengklarifikasi," kata Pantas.



Sumber: Suara Pembaruan