Amankan MK, Polri Lakukan Sekat dan Tutup

Amankan MK, Polri Lakukan Sekat dan Tutup
Sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) presiden dan wakil presiden di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (21/6/2019). ( Foto: Suara Pembaruan / Ruht Semiono )
Farouk Arnaz / YUD Senin, 24 Juni 2019 | 15:30 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Mabes Polri tidak ingin kecolongan dalam menjaga kawasan Mahkamah Konstitusi (MK) jelang putusan sengketa hasil pemilihan presiden. Selain menurunkan 47.000 aparat gabungan, Polri juga akan melakukan beberapa strategi.

“Areal di depan gedung MK adalah area steril. Tidak boleh ada kegiatan massa di sana. Demo di sana tidak boleh. Ini berdasarkan pertimbangan waktu 21-22 Mei (saat aksi demo diizinkan di depan Gedung Bawaslu dan berujung rusuh),” kata Karo Penmas Polri Brigjen Dedi Prasetyo di Mabes Polri, Senin (24/6/2019).

Juga berdasarkan UU 9 tahun 98 tentang menyampaikan pendapat di muka umum dimana demo sifatnya adalah limitatif tidak absolut. Itu khususnya diatur dalam Pasal 5 dan 6 yang harus ditaati seluruh warga negara.

“Jangan sampai aktivitas roda perekonomian di Jakarta terganggu. Karena kita belajar dari peristiwa 21-22 Mei kemarin. Juga sama (akan ada penyekatan). Ini dalam rangka untuk memitigasi mobilisasi massa yang akan turun ke Jakarta,” urainya.

Polda Jabar dan Polda Banten juga akan melakukan imbauan bersama tokoh masyarakat untuk tidak perlu berdemo ke Jakarta dan aparat setempat akan melakukan penyekatan.

“Sedangkan untuk rekayasa arus lalu lintas di sekitaran MK sangat tergantung kepada situasi di lapangan. Artinya skenario seperti itu sudah dipersiapkan oleh Ditlantas Polda Metro Jaya,” tambahnya.



Sumber: BeritaSatu.com