Tersangka Korupsi Pilwalkot Bogor Tiga Kali Mangkir Panggilan Jaksa

Tersangka Korupsi Pilwalkot Bogor Tiga Kali Mangkir Panggilan Jaksa
Gedung Kejaksaan Negeri Kota Bogor, di Jalan Ir H Djuanda, Bogor Tengah, Kota Bogor, Kamis, 4 Juli 2019. ( Foto: Beritasatu.com/Vento Saudale )
Vento Saudale / CAH Kamis, 4 Juli 2019 | 20:33 WIB

Bogor, Beritasatu.com - Tersangka tindak pidana korupsi Pilkada Kota Bogor 2018 yang juga menjabat sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai staf di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor, MH, kembali mangkir dari pemanggilan dari penyidik tindak pidana khusus Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bogor.

"Ya, hari ini MH tidak hadir pada pemanggilan ketiga," kata Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Rade Satya Parsaoran di kantor Kejari Kota Bogor, Kamis (4/7).

Dia menegaskan jika MH sudah di panggil sebanyak tiga kali namun memang selama pemanggilan itu tersangka terus mangkir.

Konsekuensinya, kalau tiga kali tidak hadir atau mangkir dari pemanggilan, maka MH bisa masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). Namun pihaknya masih akan merapatkan terlebih dahulu lantaran prosedur penetapan DPO harus disepakati terlebih dahulu.

Pihak Kejari juga akan meninjau tempat tinggal MH untuk memastikan dia termasuk warga di Desa Cidokom, Gunungsindur, Kabupaten Bogor.

"Kita sekarang menunggu hasil rapat, karena untuk menetapkan DPO harus rapat dulu," jelasnya.

Diketahui, Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bogor saat ini menetapkan dua tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi di KPU Kota Bogor, saat penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota Bogor 218 lalu.

Kedua tersangka kasus korupsi tersebut berinisial HA dan MH. Tersangka HA merupakan mantan bendahara KPU Kota Bogor sedangkan tersangka MH adalah Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan (ULP) di Sekretariat KPU Kota Bogor. Di sisi lain MH berstatus Aparatur Sipil (Negara) aktif sebagai staf di Satpol PP Kota Bogor.

Tersangka diduga telah menyelewengkan dana hibah dari Pemkot Bogor tahun 2017 sebesar lebih Rp 470 juta. Modus yang digunakan, mereka mengadakan kegiatan di luar Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang sebelumnya telah ditetapkan melalui rapat pleno KPU Kota Bogor.

Saat ini, Kejari Kota Bogor telah menahan HA selama 20 hari di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor. HA melanggar Pasal 2 dan Pasal 3 UU 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman pidana penjara paling lama 20 tahun.

Sedangkan terhadap MH dikenakan Pasal 2 dan Pasal 3 UU 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 KUHP.



Sumber: BeritaSatu.com