Sengketa Lumina Tower

Yusuf Valent Divonis Sembilan Bulan Penjara

Yusuf Valent Divonis Sembilan Bulan Penjara
Sidang sengketa lantai 7 dan 8 Lumina Tower di Kuningan Place dengan terdakwa Yusuf Valent kembali dilanjutkan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Kamis (14/2) ( Foto: Beritasatu Photo / Istimewa )
Feriawan Hidayat / FER Senin, 15 Juli 2019 | 22:13 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Perjalanan persidangan kasus dugaan penipuan pembelian lantai 7 dan 8 Kuningan Place dengan terdakwa Yusuf Valent akhirnya sampai pada titik akhir, yaitu pembacaan vonis dari Majelis Hakim yang diketuai oleh Asiady Sembiring ini.

Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan (Jaksel), Hakim memvonis Petinggi PT Kuningan Megah Perkasa itu sembilan bulan dengan masa percobaan 1,5 tahun penjara.

Kasus ini bermula dari pembelian unit lantai 7 dan 8 Kuningan Place oleh PT Brahma Adiwidia ke PT KMP, dimana terdakwa Yusuf Valent selaku Direktur Utama. PT Brahma yang saat itu diwakili Tjung Lina yang mendapat informasi dari Indri Djati Gautama, yang saat transaksi disebutkan sebagai Komisaris.

Setelah berproses, PT Brahma ternyata tidak bisa dpergunakan unit yang dibelinya itu dan merasa dirugikan, akhirnya memilih untuk melaporkan ke Polisi. Pihak terlapor yaitu Yusuf Valent dan Indri Djati Gautama, namun pada akhirnya hanya Yusuf Valent yang sampai ke meja hijau.

Salah satu barang bukti dalam perkara yang ditetapkan oleh persidangan yaitu salinan legalisir pembelian unit yang jadi objek sengket di Kuningan Place antara PT Kuningan Megah Perkasa dan PT Brahma Adiwidia.

Pihak terdakwa ajukan banding atas vonis yang dijatuhkan dalam sidang yang digelar, Senin (15/7/2019).

Pihak pelapor, Tjung Lina, usai persidangan mengucapkan terima kasih atas putusan yang dinilai cukup adil itu. Tjung Lina juga bersyukur karena kasus ini terbukti di persidangan, meski vonis percobaan yang dijatuhkan oleh hakim.

Tjung Lina menuturkan, berkaca pada kasus ini, masyarakat Indonesia harus berhati-hati dengan modus terbaru yaitu, kolaborasi antara Pemuka Agama dan Pengusaha.

Keduanya membangun Unit Kantor atau apartemen bersama-sama yang ujungnya menguntungkan pengusaha, dengan manfaatkan posisi Pemuka Agama.

"Alasan saya membuka fakta ini karena ingin masyarakat tahu dan waspada. Modus ini dipergunakan sejumlah orang untuk menipu rakyat Indonesia," kata Tjung Lina.

Beberapa Penghuni Belum Terima Hak

Ditempat yang sama, beberapa orang penghuni Kuningan Place juga keluhkan jika hingga saat ini belum mempunyai sertifikat atas properti yang dimiliki. Padahal, telah membeli unit sejak tahun 2008.

"Hingga saat ini, sejak membeli tahun 2008, belum ada surat layak fungsi, apalagi sertifikat HGB Sarusun," kata keduanya.

Hingga saat ini, belum terbukti Perhimpunan Penghuni Rumah Susun (PPRS) di apartemen Kuningan Place. Yang ada hanya PPRS sederhana bentukan pihak perusahaan.

Padahal, penghuni telah membayar iuran ke PPRS, namun tidak mengetahui penggunaan iuran yang mereka setorkan selama ini.

"Kami tidak pernah tahu kemana uang yang kami setorkan. Tidak pernah ada pertemuan," pungkasnya.



Sumber: BeritaSatu.com