Sanksi Derek Belum Ampuh Kurangi Parkir Liar

Sanksi Derek Belum Ampuh Kurangi Parkir Liar
Ilustrasi parkir liar. ( Foto: Antara )
Lenny Tristia Tambun / YUD Senin, 16 September 2019 | 10:19 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Sanksi derek dengan denda sebesar Rp 500.000 per kendaraan yang telah diberlakukan sejak tahun 2018, tampaknya belum ampuh mengurangi parkir liar di Jakarta. Justru, pelanggar parkir liar bertambah banyak di tahun 2019.

Berdasarkan data Dinas Perhubungan (Dishub) DKI, jumlah mobil yang diderek petugas pada 2018 lalu mencapai 19.261 kendaraan dengan nilai retribusi yang disetor mencapai Rp 9.690.500.000.

Sedangkan di tahun 2019 ini, jumlah mobil yang diderek petugas dari Januari sampai Agustus 2019 mencapai 20.059 kendaraan. Untuk uang retribusi yang diperoleh mencapai Rp 10.029.500.000.

Kepala Dishub DKI, Syafrin Liputo mengatakan dengan jumlah pelanggar parkir liar diprediksikan akan bertambah. Meningat pelaksanaan tahun anggaran 2019 masih ada empat bulan lagi. Dengan begitu, otomatis nilai retribusi yang masuk ke kas daerah akan bertambah selama empat bulan ke depan.

“Apabila masyarakat tidak mengubah pola perilakunya dengan parkir mobil di tempat yang disediakan atau beralih naik angkutan umum, maka jumlah pelanggaran akan semakin meningkat. Di tahun ini, kami menilai tingkat kesadaran pemilik kendaraan di wilayah setempat masih rendah,” kata Syafrin Liputo, Senin (16/9/2019).

Dijelaskannya, penindakan penegakan hukum bagi pengendara yang parkir liar sembarangan mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) DKI Jakarta Nomor 5 tahun 2014 tentang Transportasi.

Pada pasal 62 diatur petugas bakal menindak kendaraan bermotor yang berhenti atau parkir sembarangan. Tindakan penegakan hukumnya berupa penguncian ban kendaraan bermotor; pemindahan kendaraan dengan cara penderekan ke fasilitas parkir yang sudah ditetapkan atau ke tempat penyimpanan kendaraan bermotor yang disediakan oleh Pemerintah Daerah; atau pencabutan pentil ban kendaraan bermotor.

“Tidak hanya itu, dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan juga mengatur sanksinya. Karena itu, upaya penindakan yang dilakukan petugas mengacu pada aturan yang berlaku,” terang Syafrin Liputo.

Sementara itu, Kepala Bidang Pengendalian dan Operasional (Dalops) Dishub DKI, Maruli Sijabat mengatakan, tidak hanya mobil yang diderek tapi motor yang parkir liar juga diangkut petugas. Untuk nilai retribusinya berbeda, jenis mobil dikenakan tarif Rp 500.000 sedangkan sepeda motor Rp 250.000.

"Nilai dendanya akan terus terakumulasi setiap hari bila pemilik tidak segera mengambil kendaraannya di tempat parkir sementara petugas," kata Maruli Sijabat.

Saat ini, Dishub DKI telah memiliki lima tempat penampungan parkir kendaraan. Untuk Jakarta Pusat berada di IRTI, Monas kemudian untuk Jakarta Selatan berada di kantor Sudin Jakarta Selatan Jalan MT Haryono, Kecamatan Pancoran.

Kemudian, di wilayah Jakarta Utara lahan penampungan parkir sementara berada di Jalan Tanah Merdeka, Kecamatan Cilincing. Selanjutnya, Jakarta Barat berada di Rawa Buaya, Kecamatan Cengkareng. Untuk Jakarta Timur berada di Terminal Barang, Pulogebang Kecamatan Cakung.

"Bagi kendaraan yang diderek, mereka wajib menyetor dendanya ke kas negara, setelah itu diperbolehkan mengambil kembali kendaraannya," ujar Maruli Sijabat.

Diterangkannya, penerapan penegakan hukum derek liar bertujuan untuk mendorong masyarakat menggunakan angkutan umum, apalagi DKI telah melakukan upaya peningkatan fasilitas umum. Misalnya peremajaan armada TransJakarta yang kian nyaman dan aman, serta waktu jeda kedatangannya juga lebih singkat.

“Jadi selain mendidik pengendara mobil dan motor agar tidak parkir sembarangan, juga mendorong mereka untuk mau berpindah ke angkutan umum,” jelas Maruli Sijabat.



Sumber: BeritaSatu.com