Politisi Gerindra Dukung Langkah DKI Tertibkan Penunggak Pajak

Politisi Gerindra Dukung Langkah DKI Tertibkan Penunggak Pajak
Ilustrasi. ( Foto: ist )
Erwin C Sihombing / YUD Rabu, 18 September 2019 | 17:25 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Politisi Gerindra DKI Prabowo Soenirman mendukung langkah keras Pemprov DKI menertibkan penunggak pajak kendaraan bermotor. Baik dengan mematikan nomor kendaraan hingga memidanakan pemilik kendaraan mewah tersebut.

"Saya mendukung sekali langkah-langkah tersebut. Bila perlu dimatikan saja kendaraannya. Karena untuk membangun budaya tertib pajak dibutuhkan sikap tegas pemerintah," kata Prabowo, di Jakarta, Rabu (18/9/2019).

Pemprov DKI melalui BPRD bakal mengejar penunggak pajak kendaraan mewah di Jakarta terlebih bagi mereka yang terindikasi menunggak pajak kendaraan roda dua maupun roda empat yang nilainya bisa mencapai miliaran rupiah.

BPRD DKI menggandeng Ditlantas Polda Metro Jaya dan mendekati asosiasi atau komunitas kendaraan mewah baik roda dua maupun roda empat untuk mengejar target pajak yang realisasinya baru mencapai Rp 30 miliar dari target Rp 44,1 miliar.

Prabowo tidak menampik tindakan tegas tersebut terkesan terlambat jika melihat adanya fakta wajib pajak menunggak bea balik nama kendaraan bermotor (BBN-KB) dan pajak kendaraan bermotor (PKB) dari 2013-2016. Namun menurut dia, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali.

"Karena kita butuh efek jera. Ini bukan masalah pembiaran lagi tetapi langkah konkret untuk memaksimalkan pendapatan daerah dari pajak. Langkahnya harus tegas, tidak masalah," lanjut Prabowo.

Menurut Kepala BPRD DKI, Faisal Syafruddin, sebanyak 2,2 juta unit kendaraan roda dua dan roda empat tidak membayar pajak. Rinciannya 788.000 unit kendaraan roda empat dengan total tunggakan Rp 800 miliar dan 1,4 juta kendaraan roda dua dan roda tiga dengan nilai tunggakan Rp 1,6 triliun.

Sebanyak 1000 unit kendaraan tersebut masuk kategori kendaraan mewah yang harga satu unitnya mencapai Rp 1 miliar. Mereka ini yang menjadi prioritas DKI untuk menertibkan pajak kendaran.

"Nilai pajaknya tentu bervariasi ada yang ratusan juta ada yang Rp 1 miliar per tahun. Misalnya Lamborghini itu hampir Rp 150 juta, Rolls Royce itu ratusan juta, hampir Rp 1 miliar, Ferrari itu hampir Rp 200 juta. Kami berkonsentrasi untuk mengamankan potensi itu," kata Faisal.

Faisal menuturkan, selain menggandeng Ditlantas Polda Metro Jaya serta asosiasi, pihaknya bakal mendatangi pemilik kendaraan dari pintu ke pintu untuk mengingatkan kewajiban wajib pajak. Dia berharap pemilik kendaraan memanfaatkan diskon pajak yang berlaku pada 16 September-31 Desember 2019.

Pemilik kendaraan bisa mendapat diskon 50% untuk kendaraan balik nama dan PKB untuk tahun 2012 ke bawah. Sedangkan penunggak pajak dari 2013-2016 bakal mendapat diskon BBN-KB dan PKB sebesar 25%.

"Masyarakat bisa memanfaatkan keringanan pajak daerah ini di lima wilayah Samsat di Provinsi DKI Jakarta," ujarnya.



Sumber: Suara Pembaruan