Polisi Bekuk Pelaku Pemalsuan Sertifikat Tanah

Polisi Bekuk Pelaku Pemalsuan Sertifikat Tanah
Sub Direktorat Harta Benda Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, mengungkap pemalsuan dokumen di bilangan Jakarta Pusat dalam konferensi pers di Markas Polda Metro jaya, Jakarta, Kamis, 19 September 2019. ( Foto: Beritasatu Photo / Bayu Marhaenjati )
Bayu Marhaenjati / JAS Kamis, 19 September 2019 | 22:03 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Sub Direktorat Harta Benda Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, menangkap pelaku pemalsuan dokumen berupa sertifikat hak milik tanah atau properti berinisial HMY, di bilangan Jakarta Pusat. Selain sertifikat hak milik, yang bersangkutan juga kerap memalsukan SIM, STNK, KTP, SIUP, ijazah, dan transkip nilai.

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Suyudi Ario Seto mengatakan, tersangka HMY ditangkap terkait pengembangan kasus mafia properti dengan tersangka AR dan DH yang telah diungkap sebelumnya.

"Tim penyidik dapat mengembangkan terhadap satu orang tersangka yang sudah kami amankan, pada 28 Agustus lalu. Menangkap seorang pelaku (HMY) yang diduga kuat melakukan pemalsuan dokumen pemerintahan," ujar Suyudi, di Mapolda Metro Jaya, Kamis (19/9/2019).

Dikatakan Suyudi, penyidik menyita barang bukti berupa satu set komputer, laptop, scanner, dan lainnya, ketika menangkap tersangka HMY di sebuah ruko, di daerah Jakarta Pusat.

"Adapun dokumen pemerintahan yang dipalsukan adalah sertifikat, buku girik, SIM, STNK, surat-surat ijazah, bahkan ada kitas palsu, dokumen perbankan, surat perizinan di kantor-kantor pemerintahan daerah dan kota di Indonesia," ungkapnya.

Suyudi menyampaikan, dokumen-dokumen yang dipalsukan itu digunakan para mafia properti untuk menjalankan aksinya. "Seperti tersangka AR san DH yang sudah kami amankan sebelumnya, telah memesan beberapa kali kepada tersangka HMY ini. Ada satu tersangka berinisial DD yang masih dalam pengejaran tim," katanya.

Menurut Suyudi, sindikat ini tidak melakukan transaksi di ruko, melainkan di tempat yang sudah disepakati sebelumnya. Contohnya, janji bertemu di mal atau halte bus.

"Jadi tidak di ruko, tempat pembuatan atau percetakan itu, tapi di tempat yang sudah disepakati sebelumnya. Misalnya AR, memesan dari mal terdekat. Janjian di mal, kemudian disepakati harga Rp 10 juta sampai Rp 15 juta untuk pembuatan sertifikat palsu. Kemudian, disepakati juga 3 hari, seminggu jadi. Kemudian, nanti diambil di tempat yang sudah disepakati juga," jelasnya.

Suyudi menuturkan, tersangka HMY dan DD -masih buron-, sudah menjalankan aksi memalsukan dokumen, sejak tahun 2011 lalu. "Ini pola yang selalu dilakukan HMY dan DD selama ini. Dari 2011 sampai 2019 tidak pernah tertangkap karena licinnya. Mereka selalu bertransaksi di tempat yangg berubah-ubah, dan tidak pernah di rumah atau ruko tempat mereka bekerja," ucapnya.

Suyudi mengungkapkan, berdasarkan pengakuan, HMY memiliki keahlian memalsukan dokumen itu dengan belajar secara otodidak.

"Yang bersangkutan menurut pengakuannya belajar sendiri atau otodidak. Memang basic-nya sudah bisa komputer. Tersangka kami kenakan Pasal 263, Pasal 372, Pasal 378, dengan ancaman pidana di atas 5 tahun," katanya.

Menyoal bagaimana cara membedakan sertifikat asli dan palsu, Suyudi mengatakan, sangat sulit untuk membedakannya sebab tingkat keakuratannya tinggi. Karena itu, masyarakat diimbau berhati-hati dan melakukan pengecekan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk memastikan apakah sertifikat tanah atau properti yang akan dibeli asli atau palsu.

"Secara kasat mata tidak bisa dibedakan, karena kemiripannya, akurasinya sangat tinggi. Jadi yang bisa menentukan palsu atau tidak hanya pihak BPN. Kalau BPN bisa melihat dari nama, register, nomor," tandasnya.



Sumber: BeritaSatu.com