4 Jurnalis Buat Laporan soal Dugaan Kekerasaan Saat Liput Demo

4 Jurnalis Buat Laporan soal Dugaan Kekerasaan Saat Liput Demo
Ilustrasi pers. ( Foto: Antara )
Bayu Marhaenjati / WBP Sabtu, 5 Oktober 2019 | 09:14 WIB

Jakarta, Beritasatu.com -Empat jurnalis melaporkan kasus dugaan kekerasan hingga penghalangan tugas liputan, di tengah aksi unjuk rasa yang berakhir rusuh, di DPR/MPR RI, pada 24 sampai 30 September 2019. Namun, saat ini baru dua laporan yang diterima Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Metro Jaya.

Keempat jurnalis itu Tri Kurnia Yunanto dari Katadata.com; Nibras Nada Naifular, Kompas.com; Haris, Tirto.id; dan Vany Fitira, Narasi TV. Mereka didampingi Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers ketika membuat laporan.

"Kami dari Aliansi Jurnalis Independen Jakarta dan tim kuasa hukum LBH Pers, mendampingi empat kawan jurnalis untuk laporan kasus kekerasan jurnalis dan penghalang-halangan liputan saat liputan demo tanggal 24, 25 sampai 30 (September) di DPR. Untuk laporannya sampai detik ini yang diterima itu ada dua kasus, ada dua kawan-kawan yang jadi korban, itu adalah dari reporter Kompas.com dan Katadata," ujar Ketua Advokasi AJI Jakarta Erick Tanjung, di Mapolda Metro Jaya, Jumat (4/10/2019).

Sementara Direktur Eksekutif LBH Pers Ade Wahyudin mengatakan, reporter Katadata, Tri mengalami dugaan penganiayaan oleh oknum aparat kepolisian pada waktu meliput demo, di DPR, tanggal 24 September. Sedangkan, Nibras dari Kompas.com diduga dihalangi -penghalangan kerja jurnalistik- ketika meliput di kawasan JCC, Senayan, pada hari yang sama.

"Jurnalis Katadata terkait penganiayaan, ini tanggal 24, sekitar pukul 9 malam. Lokasi korban ada di dalam (belakang) DPR, disamperi, dan mendapat penganiayaan dari penegak hukum yang sedang berjaga. Kita laporkan menggunakan Pasal 352 terkait penganiayaan. Kemudian, terkait kasus yang dialami jurnalis Kompas.com, ini lebih kepada penghalang-halangan tugas jurnalistik sebagaimana diatur Undang-undang Pers Pasal 18 ayat 1," ungkap Ade Wahyudin.

Sementara kasus penghalangan aktivitas jurnalistik terhadap jurnalis Tirto dan Narasi TV sampai sekarang belum didapatkan.

Ade menambahkan, pihaknya akan terus melaporkan kasus lainnya agar penegakan hukum diproses  sesuai UU Pers. Selain itu kasus ini akan dilaporkan ke Komnas HAM dan lembaga terkait. "Harapannnya kasus seperti ini nggak terulang kembali," tegas Ade Wahyudin.

Ade menuturkan, jurnalis dan aparat dalam menjalankan tugasnya sama-sama dilindungi undang-undang. Sehingga ketika di lapangan seharusnya para warga atau sipil yang bekerja sesuai undang-undang dilindungi. "Bukan berarti salah satu orang bisa melakukan penganiayaan seenaknya," jelas Ade Wahyudin.

Menurut Ade, LBH Pers dan AJI optimistis laporan yang dibuat akan diproses polisi dan pelakunya mendapatkan sanksi hukum. "Tentu saja kita datang ke SPKT ini berharap pihak kepolisian dapat membantu menemukan pelaku-pelaku," kata Ade Wahyudin.

Pihaknya mendesak sekaligus mengawal agar kasus ini diproses secara hukum sampai pengadilan. "Karena dari semua kasus yang selama ini, kasus kekerasan terhadap jurnalis yang kita laporkan di Polda Metro Jaya, itu belum ada satu pun yang sampai tahap pengadilan. Makanya ini harus didorong sampai pengadilan," kata Ade Wahyudin.

Ade meminta kepada semua pimpinan media yang jurnalisnya menjadi korban kekerasan agar komitmen hingga kasus ini diproses sampai pengadilan. "Jadi tidak ada yang putus di tengah jalan atau pun dicabut perkaranya. Kita akan terus kawal," tandas Ade Wahyudin.



Sumber: BeritaSatu.com