Polisi: Belum Ada Pelanggaran Skuter Listrik

Polisi: Belum Ada Pelanggaran Skuter Listrik
Skuter. ( Foto: Antara )
Bayu Marhaenjati / FMB Selasa, 26 November 2019 | 11:41 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya dan Dinas Perhubungan DKI Jakarta, telah memberlakukan kebijakan tindakan penilangan kepada pengguna skuter listrik yang melakukan pelanggaran, Senin (25/11/2019) kemarin. Namun, belum ada pengguna skuter listrik yang ditilang karena melakukan pelanggaran.

"Sementara hasil tilang otoped atau skutris (skuter listrik) sampai saat ini nihil," ujar Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Yusri Yunus, Selasa (26/11/2019).

Sebelumnya, Yusri mengatakan, peraturan gubernur terkait penggunaan skuter listrik memang belum terbit hingga saat ini. Namun, Dinas Perhubungan DKI Jakarta dan Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya membuat kebijakan bersama untuk melakukan pengaturan sementara yakni, pengguna skuter minimal berusia 17 tahun, menggunakan perlengkapan seperti helm, pelindung tangan dan kaki, serta jaket reflektor pada malam hari. Kemudian, dapat digunakan di kawasan tertentu yang sudah mendapatkan izin, dengan kata lain tidak boleh melintas di jalan raya.

Menurut Yusri, bagi pelanggar akan dikenakan penilangan berdasarkan Pasal 282 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dengan ancaman kurungan penjara 1 bulan atau sanksi denda Rp 250.000.

Kendati demikian, petugas tidak serta merta bisa langsung melakukan penilangan terhadap pelanggar. Jika pelanggar menuruti arahan petugas, maka tidak bisa ditindak. "Tetapi pada saat dia diberhentikan petugas dan melarikan diri itu masuk dalam Pasal 104 Undang-undang Lalu Lintas, itu bisa ditindak," katanya.

Skuter Listrik Perlu Diberikan Payung Hukum
|Sementara itu, pemerharti masalah transportasi Budiyanto mengatakan, tren skuter listrik sebagai sarana mobilitas personal makin digandrungi masyarakat umum untuk berlalu lalang sambil menikmati lingkungan sekitar.

"Dari aspek kuantitas makin banyak, namun dari aspek keselamatan terlihat masih terabaikan. Kecepatan skuter listrik bisa mencapai 30 kilometer per jam, sehingga apabila terjadi kecelakaan lalu lintas dapat berakibat pada kerusakan atau kerugian materi, luka-luka atau bahkan meninggal dunia karena penggunaannya melintas pada ruang-ruang yang digunakan untuk mobilitas manusia lainnya," katanya.

Budiyanto melanjutkan, karena itu aspek keselamatan perlu mendapatkan perhatian, semisal pengguna minimal berumur 17 tahun, menggunakan helm, alat pelindung kaki dan siku, malam hari menggunakan reflektor, dan klasifikasi jalan pada kawasan tertentu yang mendapatkan izin dari pengelolanya seperti di bandara, stadion, serta tempat wisata.

Menyoal apakah dari jenis dan fungsinya skuter listrik sudah termasuk dalam kendaraan bermotor atau belum, Budiyanto menjelaskan, berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan berbunyi, kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.

Kemudian, Pasal 1 angka 20 berbunyi, sepeda motor adalah kendaraan bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan beroda tiga tanpa rumah-rumah.

Budiyanto menambahkan, terkait dengan registrasi dan identifikasi untuk kendaraan bermotor dengan motor penggerak listrik mengacu kepada dasar hukum, Pasal 64 ayat (1) UU No 22 Tahun 2009 tentang LLAJ, disebutkan bahwa setiap kendaraan bermotor wajib diregistrasikan.

"Dipertegas dalam PP 55 Tahun 2012 tentang kendaraan, Pasal 6 disebutkan bahwa setiap kendaraan yang dioperasikan di jalan harus memenuhi persyaratan teknis, yang salah satunya terdiri atas susunan. Kemudian dijelaskan dalam Pasal 7 huruf b bahwa yang dimaksud susunan dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, salah satunya adalah motor penggerak. Selanjutnya diperjelas dalam Pasal 12 ayat (1) bahwa motor penggerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi motor bakar, motor listrik dan kombinasi motor bakar dan listrik," katanya.

Menurut Budiyanto, secara eksplisit skuter listrik belum termasuk dalam golongan sepeda motor atau kendaraan bermotor lainnya. Sehingga sudah tepat kalau ada kesepakatan antara Ditlantas dan Dishub melarang skuter beroperasi di jalan raya, karena mengedepankan aspek keamanan.

"Namun demikian supaya tidak terkesan membeda-bedakan atau melanggar kesamaan hak, perlu ada kajian secara komprehensif sebagai dasar untuk memberikan payung hukum dalam rangka untuk memberikan kepastian," tandasnya.



Sumber: BeritaSatu.com