Pengacara: Gugatan Banjir Jakarta Tak Bermotif Politis

Pengacara: Gugatan Banjir Jakarta Tak Bermotif Politis
Ilustrasi pengadilan ( Foto: Istimewa )
Erwin C Sihombing / YUD Senin, 13 Januari 2020 | 18:29 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Tim Advokasi Banjir Jakarta 2020 mewakili 243 warga korban banjir secara resmi telah mendaftarkan gugatan "class action" melawan Gubernur Anies Baswedan di PN Jakpus, Senin (13/1). Tim menegaskan gugatan ganti rugi mencapai Rp 42 miliar tersebut tidak memuat kepentingan politik melainkan murni menuntut keadilan.

"Enggak (politis) karena kami biasa menggugat pemerintah," kata anggota tim, Azas Tigor Nainggolan, usai mendaftar gugatan warga.

Dia menerangkan banyak warga mengalami kerugian materiil maupun imateriil lantaran kelalaian Pemprov DKI menangani banjir tahun baru. Kerugian tersebut terjadi lantaran gubernur gagal menjalankan kewajiban hukumnya.

Atas dasar itu tim mendalilkan Gubernur Anies melanggar Undang-undang No. 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Pemerintah No 21/2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

"Dasar gugatannya Gubernur DKI Jakarta lalai dalam menjalankan kewajiban hukumnya," kata Tigor.

Gugatan class action yang diajukan oleh Advokasi Banjir Jakarta ini berlandaskan Undang-Undang 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Pemerintah 21/2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Menanggapi gugatan itu, Kepala Biro Hukum Pemprov DKI Jakarta Yayan Yuhanah sebelumnya, mengatakan itu adalah hal yang biasa.

"Kami sudah sering menangani beberapa masalah, jadi (soal class action) biasa saja sih," kata Kepala Biro Hukum Pemprov DKI Jakarta Yayan Yuhanah di Balai Kota Jakarta.



Sumber: Suara Pembaruan