Pemeriksaan Pramugari Garuda Diundur Jadi 20 Januari

Pemeriksaan Pramugari Garuda Diundur Jadi 20 Januari
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus. ( Foto: Antara / Fianda Rassat )
Bayu Marhaenjati / WBP Jumat, 17 Januari 2020 | 10:35 WIB

Jakarta, Beritasatu.com -Penyidik Polda Metro Jaya, menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap pramugari Garuda Indonesia Siwi Widi Purwanti, sebagai pelapor kasus pencemaran nama baik yang diduga dilakukan pemilik akun Twitter @digeeembok.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Yusri Yunus mengatakan, Siwi melalui kuasa hukumnya meminta izin tidak bisa memenuhi panggilan penyidik karena orang tuanya sakit, hari ini.

"Hari ini ada pemeriksaan Siwi sebagai pelapor akun @digeeembok, kita jadwalkan siang ini. Tapi ada telepon melalui kuasa hukum ke penyidik bahwa hari ini yang bersangkutan minta izin untuk tidak bisa hadir dikarenakan ibunya sakit," ujar Yusri Yunus di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Jumat (17/1/2020).

Kasus Pencemaran Nama Baik, Polisi Panggil Pramugari Garuda 17 Januari

Dikatakan Yusri, rencananya Siwi dan kuasa hukumnya akan memberikan keterangan terkait laporan yang dibuatnya kepada penyidik Polda Metro Jaya, Senin (20/1/2020). "Informasi dari penyidik tim advokasi meminta waktu bahwa hari Senin nanti dia dan kliennya akan hadir," ungkap Yusri Yunus.

Kasus Pencemaran Nama Baik, Polisi Selidiki Akun @digeeembok

Sementara Yusri menyampaikan, penyidik Subdit Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, masih menyelidiki siapa pemilik akun @digeeembok. "Akun @digeeembok ini masih dicoba dianalisis oleh tim Cyber Polda Metro Jaya. Mudah-mudahan secepatnya bisa ada hasil siapa pemilik akunnya," kata Yusri Yunus.

Sebelumnya diketahui, Siwi melalui pengacaranya, telah membuat laporan kasus dugaan pencemaran nama baik, yang diduga dilakukan pemilik akun Twitter @digeeembok ke Polda Metro Jaya. Siwi meradang karena disebut sebagai "gundik" atau simpanan salah satu petinggi maskapai Garuda Indonesia.

Laporannya tercacat dalam nomor LP/ 8420/ XII/ 2019/ PMJ/ Dit. Reskrimsus, tertanggal 28 Desember 2019, terkait kasus pencemaran nama baik melalui media elektronik yang diatur Pasal 27 ayat 3 Juncto Pasal 43 ayat 3 Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2016 soal perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dan atau Pasal 310 KUHP dan atau Pasal 311 KUHP.



Sumber: BeritaSatu.com