Komnas PA Minta Tersangka Klinik Aborsi Dijerat UU Perlindungan Anak

Komnas PA Minta Tersangka Klinik Aborsi Dijerat UU Perlindungan Anak
Ketua Komnas PA Arist Merdeka Sirait (tengah) saat meninjau kasus penganiyaan anak di Maporesta Bogor, Cibinong, Bogor, 7 Maret 2017. ( Foto: BeritaSatu Photo/Vento Saudale )
Bayu Marhaenjati / CAH Jumat, 14 Februari 2020 | 21:14 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak Arist Merdeka Sirait mengatakan, para tersangka klinik aborsi di Paseban dapat dijerat dengan UU Perlindungan Anak karena telah merampas hak hidup secara paksa.

"Saya izin tambahkan dikenakan Undang-undang Perlindungan Anak tentang aborsi karena definisi perlindungan anak, itu anak di bawah 18 tahun sejak janin sekalipun dia punya hak hidup. Karena sejak di kandungan sekalipun anak-anak punya hak untuk hidup. Ini aborsi menghilangkan secara paksa hak hidup seseorang," tegas Arist Merdeka yang ikut dalam jumpa pers di lokasi klinik aborsi ilegal, Jumat (14/2/2020).

Arist mengungkapkan, aborsi merupakan kejahatan kemanusiaan karena menghilangkan secara paksa hak hidup seseorang. "Ini patut dibongkar jaringannya. Ini momentum kita bersama masyarakat bahu membahu membongkar kasus ini, sehingga jaringan aborsi ini bisa diungkap," tambahnya.

Bongkar Klinik Aborsi di Paseban, Polisi Tangkap 3 Residivis

Lebih lanjut Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan DKI dr Weningtyas menuturkan, pihaknya sangat prihatin dengan adanya praktik aborsi ilegal ini. Dia menilai apa yang dilakukan para tersangka sangat di luar kemanusiaan.

"Praktiknya di sebuah rumah dan tidak menyerupai klinik, ini bukan klinik dan tidak berizin. Tersangka yang melakukan juga tidak punya surat tanda registrasi (STR) baik dokter atau bidan dan tenaga kesehatan. Dokter dan bidan juga tidak punya surat izin praktik, jadi segalanya ini ilegal," katanya.

Weningtyas menjelaskan, Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan, setiap orang dilarang melakukan aborsi. Tindakan mengugurkan kandungan itu baru bisa dilegalkan dengan beberapa persyaratan, semisal karena dalam keadaan gawat darurat.

Polisi Temukan Janin di Klinik Aborsi Paseban

"Aborsi yang dilegalkan secara hukum ada persyaratannya, itu karena kegawat daruratan medik dan korban perkosaan. Itu harus diikuti serangkaian proses, tidak bisa langsung dieksekusi, harus melalui assessment. Kegawat daruratan medik ada syaratnya, misalnya membahayakan kesehatan dan nyawa si ibu atau ada cacat bawaan yang sulit diperbaiki sehingga menyulitkan janin hidup. Jadi ada tim yang menentukan itu," terangnya.

Syarat selanjutnya, tambah Weningtyas, harus dilakukan oleh tenaga kesehatan dan dokter profesional serta berkompetensi seperti dokter spesialis kandungan atau kebidanan.

"Kemudian, dilakukan di fasilitas kesehatan sesuai standar. Ini banyak dilanggar tentang undang-undang kesehatan, tenaga kesehatan, praktik kedokteran, dan PP tentang kesehatan reproduksi. Aborsi diperbolehkan dengan persyaratan ketat dan harus di bawah 6 minggu, bila korban perkosaan harus di bawah 4 minggu," tandasnya.



Sumber: BeritaSatu.com