Pemalsu SIKM Terancam Sanksi 12 Tahun Penjara

Pemalsu SIKM Terancam Sanksi 12 Tahun Penjara
Aparat TNI memeriksa Surat Izin Keluar Masuk (SIKM) Jakarta terhadap pengendara kendaraan bermotor yang melintas menuju Jakarta di perbatasan wilayah, Depok, Jawa Barat, Rabu (27/5/2020). (Foto: Antara / Indrianto Eko Suwarso)
Yustinus Paat / YUD Kamis, 28 Mei 2020 | 20:40 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Pemprov DKI Jakarta mengingatkan warga untuk tidak memalsukan surat izin keluar masuk (SIKM) demi lolos masuk wilayah Jakarta. Pasalnya, jika terbukti melakukan pemalsuan SIKM, yang bersangkutan dijerat dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dengan sangkaan pemalsuan data elektronik.

Baca juga: Pemprov DKI Minta Warga Tidak Urus SIKM Mendadak

“Kami ingatkan, kalau ada pemalsuan, 12 tahun ancamannya (penjara), kena Undang-Undang ITE, nggak main-main sanksinya apalagi kalau petugas lapangan menemukan atau kami cek, dia sudah kami ingatkan kamu tidak boleh melakukan pemalsuan, maka kena UU ITE,” ujar Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) DKI Jakarta Benni Aguscandra dalam diskusi bertajuk "SIKM: Apa, Kenapa, Dimana, Siapa, dan Bagaimana" di Graha BNPB, Jakarta, Kamis (28/5/2020).

Benni mengatakan pihaknya telah melakukan langkah pencegahan agar tidak terjadi pemalsuan SIKM dengan surat jaminan bermeterai dari penjamin atau penanggung jawab pemohon SIKM. Penjamin ini, kata dia, bisa keluarga atau atasan pemohon SIKM sehingga pihaknya bisa melakukan konfirmasi dan klarifikasi kepada penjamin.

Baca juga: Tidak Miliki SIKM, 2.900 Kendaraan Disuruh Putar Balik

“Kita juga bikin SIKM ini pakai sistem QR Code. Jadi tidak perlu bawa surat cukup pakai di hp kan pdf. Nanti tim lapangan Dishub cek QR Code benar atau tidak untuk mengindari pemalsuan," terang Benni.

Dalam Pasal 12 Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Berpergian Keluar Kota dan/atau Masuk Provinsi DKI Jakarta dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 mengatur sanksi pidana bagi orang yang melakukan pemalsuan SIKM. Pasal 12 ini menyatakan, Setiap orang atau pelaku usaha yang membuat surat palsu, memanipulasi informasi dan/atau dokumen elektronik, memalsukan surat, atau membuat keterangan palsu untuk pengurusan SIKM dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Baca juga: Pemprov DKI tolak 4.544 permohonan SIKM

Sementara salah satu peraturan perundang-undangan yang mengatur sanksi pidana terhadap pelaku pemalsuan surat atau manipulasi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik adalah Pasal 35 dan Pasal 51 ayat (1) UU No 11 Tahun 2008 tentang ITE dengan ancaman hukuman paling lama 12 tahun penjara dan/atau denda paling banyak Rp 12 miliar. Selain itu, yang bersangkutan juga bisa dikenakan Pasal 263 KUHP dengan ancaman pidana paling lama 6 tahun penjara.



Sumber: BeritaSatu.com