Eggi Sudjana Duga Ada Suap USD 5 Juta di Proyek Donggi Senoro

Eggi Sudjana Duga Ada Suap USD 5 Juta di Proyek Donggi Senoro
Bakal Cagub Jatim, Eggi Sudjana (kiri) didampingi Bakal Cawagub Jatim, Edi Prasetio, memberi keterangan kepada pers di Surabaya. (Foto: Antara)
Rangga Prakoso Kamis, 25 Juli 2013 | 13:53 WIB

Jakarta - PT LNG Energi Utama melalui kuasa hukumnya Eggi Sudjana mendatangi kantor pusat PT Pertamina untuk melakukan konfirmasi mengenai proyek Donggi Senoro.

"Saya punya temuan data. Seharusnya Australia yang dapat proyek ini tapi disalip Jepang. Dugaannya ada suap, fee yang besar ke pejabat Pertamina dan sampai ke istana. Fee untuk istana USD 5 juta," kata Eggi di Jakarta, Kamis (25/07).

Eggi mengungkapkan salah satu data yang dimilikinya ialah memo Wakil Presiden Republik Indonesia No. 22/WMP/6/2009 tertanggal 10 Juni 2009 perihal Pembangunan Kilang LNG Donggi-Senoro. Alokasi gas untuk dalam negeri seharusnya 100 persen, namun dalam perkembangannya alokasi gas berubah menjadi 25 persen untuk kebutuhan domestik dan sisanya untuk dieskpor.

"Alokasi gas itu tidak sesuai dengan arahan dalam Memo Wapres. Ini ada apa? Wapres saja tidak dianggap," ujarnya.

Lebih lanjut, Eggi menghimbau agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak meresmikan proyek ini dahulu. Dia meminta presiden untuk meninjau ulang kelangsungan proyek yang diduga sarat permasalahan hukum.

Apabila proyek ini tetap diresmikan, Eggi berharap Komisi Pemberantasan Korupsi segera melakukan penyelidikan atas dugaan korupsi dalam proyek ini.

"Saya bagian masyarat yang berpartisipasi mencegah korupsi. Klien saya dirugikan USD 70 juta," katanya.

Kisruh pembangunan kilang LNG Donggi Senoro berawal dari pengaduan PT LNG Energi Utama ke KPPU. Pengaduan itu menyebutkan Mitsubishi Corp diduga melakukan persekongkolan dengan Pertamina dan Medco Energi.

Majelis KPPU memutuskan telah terjadi persaingan usaha tidak sehat dalam tender proyek Donggi-Senoro. Putusan itu No 35/KPPU-I/2010 tertanggal 5 Januari 2011. KPPU juga menghukum Pertamina, Medco, dan Mitsubishi untuk membayar denda yang harus disetor kepada kas negara.

Terhadap putusan ini, Pertamina, Medco, dan Mitsubishi mengajukan perlawanan hukum ke Pengdilan Negeri Jakarta pusat. Namun pengadilan memenangkan KPPU. Atas putusan pengadilan tersebut Pertamina, Medco, dan Mitsubishi menempuh upaya hukum terakhir ke Mahkamah Agung. Pada awal 2013, MA memenangkan Pertamina, Medco, dan Mitsubishi.