Kadisperindagkop Kepahiang Ditahan Kejati Bengkulu

Kadisperindagkop Kepahiang Ditahan Kejati Bengkulu
Ilustrasi hukum dan keadilan. ( Foto: istimewa. )
Usmin / MUT Selasa, 3 September 2013 | 07:22 WIB

Bengkulu - Kepala Disperindagkop dan UKM Kabupaten Kepahiang, MZ, Senin (2/9) sore ditahan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu. Penahanannya terkait kasus dugaan korupsi proyek pengadaan mesin triplek 2012 sebesar Rp 2,3 miliar.

Kepala Seksi Intelijen, Kejati Bengkulu, Marihot Silalahi kepada Suara Pembaruan, di Bengkulu, Senin mengatakan, dalam kasus yang sama Kejati setempat telah menahan dua tersangka lainnya. Yakni DM sebagai pejabat pelaksana tehnis (PPK), DM dan Direktur PT Wijaya Cipta Perdana, AW.

"Jadi, tiga tersangka kasus dugaan korupsi proyek pengadaan mesin triplek di Disperindagkop dan UKM Kepahiang, sudah kita tahan, tersangka terakhir yang kita tangkap adalah MZ. Ketiga tersangka ditahan sebagai tahanan titipan Kejati Bengkulu, di Lapas Malabero, Kota Bengkulu," ujar Marihot.

Ia menjelaskan, tersangka MZ ditahan setelah menjalani pemeriksaan di Kejati Bengkulu selama lima jam. Dari hasil pemeriksaan itu, disimpulkan tersangka MZ ditahan menyusul dua tersangka lainnya.

Penahanan tersangka MZ dilakukan, selain karena keputusan tim penyidik tindak pidana khusus (Pidsus) Kejati Bengkulu juga untuk mengantisipasi para tersangka menghilangkan barang bukti. Termasuk mengulangi perbuatan yang sama dan melarikan diri dari Bengkulu.

Alasan lainnya, penahanan tersangka MZ dilakukan karena dalam proses penyidikan selama ini, yang bersangkutan dinilai tidak kooperatif. Hal ini terbukti setelah dua kali dipanggil MZ baru datang ke kantor Kejati Bengkulu dengan alasan sibuk ada urusan dinas di luar kota.

"Beberapa alasan inilah, kita memutuskan menahan tersangka MZ," ungkap Marihot.

Ia menambahkan, pengusutan kasus dugaan korupsi pengadaan mesin triplek tersebut, berawal dari Laporan Hasil Pemeriksaan (HLP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Bahwa, pengadaan mesin tersebut telah menyebabkan kerugian negara Rp2,3 miliar.

Pengadaan mesin triplek tersebut berlangsung pada Oktober 2012 dan akan dioperasikan di pabrik sengon PT Kepahiang Mulia Lestari dan Satmakura.

Dalam LHP BPK tersebut juga sebutkan bahwa PT Kepahiang Mulia Lestari belum memiliki izin mendirikan bangunan. Sedangkan izin lokasi perusahaan tersebut, diperoleh pada 12 April 2013 sesuai Keputusan Bupati Kepahiang Nomor 647-149 tahun 2013

Terkait ada calon tersangka lain dalam kasus ini, Marihot mengatakan, tidak tertutup kemungkinan bergantung dari tiga tersangka. Jika mereka mengaku ada pihak lain yang terlibat dalam kasus ini, maka penyidik Kejati Bengkulu segera memanggilnya untuk diperiksa.

"Yang jelas, siapa saja yang terlibat dalam kasus ini, akan kita proses sesuai dengan hukum yang berlaku, termasuk Bupati Kepahiang, Bando Amin sendiri, jika terbukti terlibat dalam kasus dugaan korupsi ini akan kita proses, tapi sejauh ini orang nomor satu di Kepahiang itu, belum terkait dalam kasus tersebut," ujarnya.

Sumber: Suara Pembaruan