KPK Sita Dokumen dari Sekda dan Biro Umum Pemprov Banten

KPK Sita Dokumen dari Sekda dan Biro Umum Pemprov Banten
Sebanyak kurang lebih 14 penyidik KPK melakukan penggeledahan di Kantor Biro Umum Provinsi Banten dan ruang kerja Sekda Banten terkait kasus korupsi alkes, dengan tersangka Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah (RAC) dan Tubagus Chaeri Wardana (TCW) alias Wawan, Rabu (12/3). (Foto: Suara Pembaruan/Laurens Dami)
Laurens Dami / JAS Rabu, 12 Maret 2014 | 22:04 WIB

Serang-Sebanyak 51 item dokumen disita penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari ruang kerja Sekretaris Daerah (Sekda) Banten Ir Muhadi dan ruang Biro Umum Pemerintah Provinsi Banten.

Tujuh item dokumen disita dari ruang kerja Sekda Banten dan 44 item lainnya dari Kantor Biro Umum Pemprov Banten. Selain itu, satu unit laptop dan 3 hardisk eksternal juga disita penyidik KPK.

Penyitaan dokumen tersebut dilakukan pada saat penggeledahan yang dilakukan sekitar 14 penyidik KPK di ruang kerja Sekda Banten Ir Muhadi dan Kantor Biro Umum Pemprov Banten yang terletak di Gedung Sekretariat Daerah (Setda) Pemprov Banten, di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Kecamatan Curug, Kota Serang, Rabu (12/3).

Berdasarkan pantuan, belasan penyidik KPK tiba di Kantor Biro Umum Pemprov Banten dan Kantor Sekda Banten sekitar pukul 14.00 WIB, dengan menggunakan tiga unit mobil Toyota Kijang Innova.

Penyidik KPK langsung menemui Asisten Daerah (Asda) III Pemprov Banten M Yanuar karena Sekda Ir Muhadi tidak ada di tempat dan sedang bertugas di Bandung. Kartu identitias berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik M Yanuar langsung dipinjam KPK untuk kepentingan administrasi.

“KTP saya memang diminta penyidik KPK, untuk kepentingan administrasi. KTP tersebut telah dikembalikan. Sebelum memulai penggeledahan, saya diperlihatkan surat perintah penggeledahan dari pimpinan KPK. Saya sempat mendampingi para penyidik ke ruang Biro Umum Pemprov Banten. Namun, kemudian saya diminta oleh penyidik untuk bekerja seperti biasa,” jelas M Yanuar, seusai tim penyidik KPK melakukan penggeledahan.

“Setelah penyidik KPK selesai melakukan penggeledahan sekitar pukul 19.30 WIB, saya diminta untuk menandatangani berita acara penyitaan dokumen atau barang bukti dan saya juga menandatangani surat penggeledahan,” ujar M Yanuar menambahkan.

Menurut M Yanuar penggeledahan itu terkait dengan kasus suap sengketa Pilkada Lebak dengan tersangka Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah (RAC) Tubagus Chaeri Wardana (TCW) alias Wawan.

Namun, menurut informasi yang disampaikan Juru Bicara KPK Johan Budi, penggeledahan tersebut terkait kasus korupsi pengadaan alkes dengan tersangka RAC dan TCW.

Tim penyidik KPK membawa dokumen yang disita itu dengan menggunakan dua kardus dan satu koper. Tim penyidik KPK meninggal KP3B, sekitar pukul 19.35 WIB.

Kedatangan tim penyidik KPK ke Biro Umum lanjut Yanuar bukan yang pertama kali, namun hari ini (Rabu) yang kedua kali setelah sebelumnya diterima oleh Kepala Biro Umum, Ade Syarif. "Kedatangan KPK pada Jumat (7/3) lalu bukan penggeladahan, tetapi mereka datang dan bertemu dengan Kepala Biro Umum, Ade Mulya Syarif dan hanya meminta data, berkaitan slip gaji gubernur," ujarnya.

Masih kata Yanuar, sasaran penggeledahan KPK hari bukan di Biro Perlengkapan dan Aset. "Kalau Biro Perlengkapan dan Aset tidak digeledah, saya lihat sendiri surat tugas dari tim KPK hanya Biro Umum dan ruang Sekda saja," ujarnya.

Sebelumnya, pada Februari 2014 lalu, petugas KPK juga telah melakukan penggeledahan di Kantor Dinas Kesehatan Banten, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) dan Kantor Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Banten terkait kasus yang sama yakni kasus korupsi pengadaan alkes.

Sumber: Suara Pembaruan