Penggiat HAM Kecam Jokowi soal Hukuman Mati

Penggiat HAM Kecam Jokowi soal Hukuman Mati
Presiden Joko Widodo (kiri) berbincang dengan Wapres Jusuf Kalla (kanan) di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (23/1). ( Foto: Antara/Widodo S Jusuf )
Robertus Wardi Selasa, 3 Februari 2015 | 16:30 WIB

Jakarta - Para penggiat atau pemerhati masalah Hak Asasi Manusia (HAM) mengecam pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) terkait eksekusi mati terhadap narapidana Narkoba. Tindakan itu dinilai mencoreng muka Indonesia di mata internasional dan tidak menghormati prinsip-prinsip HAM internasional.

"Yang dilakukan sungguh mencoreng muka kita sendiri dalam upaya bergaul di konteks internasional. Dalam waktu dekat ada konferensi tingkat tinggi (KTT) Asia dan Afrika di Indonesia. Salah satu temanya adalah soal HAM. Bagaiman kita ngomong HAM kalau hukuman mati masih dilakukan," kata aktivis dari Human Rights Working Group (HRWG) Rafendi Djamin dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (3/2).

Selain HRWG, lembaga swadaya masyarakat (LSM) lain yang mengecam kebijakan Jokowi-JK adalah Setara Institute, ICJR, Imparsial, LBH Masyarakat, dan Indonesian Lawyer Services.

Rafendi menjelaskan pandangan internasional terhadap Indonesia sejak reformasi 1998 sudah membaik dari sisi HAM. Hal itu seiring dengan proses demokrasi yang telah dijalankan sejak era reformasi tersebut.

Namun dengan adanya serangkaian proses hukuman mati akhir-akhir ini membuat nama Indonesia menjadi tercemar. Sejumlah sahabat Indonesia seperti Brasil, Belanda dan beberapa negara lain menjadi kecewa atas kebijakan Indonesia tersebut.

Dia mengakui Indonesia memang masih menganut hukuman mati. Dari 190 anggota PBB, masih ada 30 negara yang masih menerapkan hukuman mati. Jumlah itu terus berkurang, seiring dengan makin banyaknya kesadaran dari anggota PBB untuk ratifikasi soal HAM. Dia berharap Indonesia bisa lakukan hal yang sama.

Sumber: Suara Pembaruan