Istana Takkan Intervensi Pelimpahan Kasus BG

Istana Takkan Intervensi Pelimpahan Kasus BG
Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Wapres Jusuf Kalla (kanan) dan Mensesneg Pratikno (kiri) memberikan keterangan pers terkait polemik pelantikan Kepala Kepolisian RI di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (19/2). ( Foto: Suara Pembaruan / SP/Joanito De Saojoao )
Ezra Sihite / YUD Senin, 2 Maret 2015 | 17:43 WIB

Jakarta - Menteri Sekretaris Negara (mensesneg) Pratikno mengatakan pelimpahan kasus dugaan rekening mencurigakan Komjen Budi Gunawan (BG) ke Kejaksaan Agung adalah soal penegakan hukum. Termasuk di dalamnya sinergi antarlembaga penegak hukum. Oleh karena itu pemerintah menurutnya tak akan turut campur.

"Terserah saja dari KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) akan membuat keputusan seperti apa. Pemerintah tidak akan masuk. Presiden kan dari awal komitmennya seperti itu, tidak mau masuk terlalu jauh dalam proses hukum karena Beliau menjaga proses hukum tetap ditaati," kata Pratikno di Kompleks Kepresidenan, Jakarta, Senin (2/3).

Hal tersebut disampaikan Pratikno menyusul pelimpahan kasus korupsi Budi Gunawan ke Kejaksaan Agung. Hal tersebut dikhwatirkan sejumlah pihak dengan kemungkinan penyidikan perkara tersebut bisa dihentikan sebab Gedung Bundar bisa melakukan Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3), tidak seperti KPK yang perkaranya harus terus dilanjutkan.
KPK melimpahkan kasus mantan calon kapolri itu setelah Budi Gunawan memenangkan gugatan sidang praperadilan mengenai penetapannya menjadi tersangka oleh KPK.

"Kalau gitu kan keputusannya KPK. KPK pasti menghitung semacam itu kok," lanjutnya soal kemungkinan penghentian penyidikan perkara itu.

Ditekankannya hal tersebut adalah prosedur hukum dan presiden tidak akan melakukan apapun.

"Presiden disuruh ngapain?" tanyanya retoris.