Tangkal IS, BNPT Minta Revisi UU Ormas dan UU Menyatakan Pendapat

Tangkal IS, BNPT Minta Revisi UU Ormas dan UU Menyatakan Pendapat
Kelompok teroris IS melakukan aksi long march di jalan dekat Kota Tikrit ( Foto: Daily Mail )
Farouk Arnaz Kamis, 26 Maret 2015 | 10:39 WIB

Jakarta — Badan Nasional Penanggulangan Teror (BNPT) kembali menegaskan perlunya revisi sejumlah undang-undang (UU) yang ada di Indonesia untuk menangkal fenomena lahirnya ormas-ormas yang secara nyata mendukung gerakan Negara Islam (IS atau yang dulunya disebut ISIS).

”Kita sudah menyatakan jika UU Ormas itu perlu direvisi, perlu diperluas. Selama ini UU itu hanya mengatur ormas yang terdaftar. Lalu bagaimana dengan ormas yang tidak terdaftar dan proses pembubarannya? Ini yang belum diatur dan harus segera diatur supaya kita memiliki dasar hukum,” kata Deputi Penindakan dan Pembinaan Kemampuan BNPT Irjen Arief Dharmawan saat dihubungi, Kamis (26/3).

Menurutnya, UU Ormas karena dibuat dengan semangat kebebasan warga negara untuk berserikat dan berkumpul memang masih sangat longgar.

UU itu, misalnya, hanya mengatur soal pengawasan ormas yang dilakukan oleh masyarakat atau pemerintah termasuk pemerintah daerah.

UU itu juga tidak mengatur sanksi pidana bagi mereka yang melanggar tapi hanya sekadar sanksi administratif.

Bentuk sanksi itu bisa berbentuk peringatan tertulis, penghentian bantuan dan/atau hibah, penghentian sementara kegiatan, dan/atau pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum.

”Kelemahan ini membuat banyak muncul ormas-ormas yang tidak terdaftar yang lalu secara nyata mendukung ISIS. Satu hal lagi yang perlu direvisi adalah UU No 9/1998 tentang Kemerdekaan Menyatakan Pendapat di Muka Umum. Bayangkan saja pro-ISIS bisa pidato di acara Car Fre Day di HI seperti, 'pemerintah ini kafir dan boleh dibunuh', dan mengajak orang lain tanpa bisa dipidana,” lanjutnya.

Menurut catatan BNPT, memang ada sejumlah ormas yang secara kasat mata mendukung IS seperti Mujahidin Indonesia Barat (MIB), Mujahidin Indonesia Timur (MIT), dan Jamaah Ansharut Tauhid (JAT).

Di bagian lain, hingga kini Pemerintah Indonesia masih menunggu proses pemulangan 12 WNI dari 16 WNI yang ditangkap di Turki.

”Kita masih menunggu kepastian dari tim yang ada di Turki apakah hari ini (dipulangkan) atau kapan. Sementara ini belum ada update,” kata seorang pejabat di lingkungan Densus 88/Antiteror saat dihubungi secara terpisah.

Hanya 12 orang saja yang bisa dipulangkan dalam gelombang pertama ini lantaran empat orang sisanya ada yang sedang hamil dan juga tersangkut persoalan keimigrasian di pemerintah Turki sehingga mereka diperiksa lebih lama di sana.

Setiba di tanah air, 12 WNI tersebut akan langsung diperiksa oleh Densus.