Organisasi Penggiat HAM Nilai Pemerintahan Jokowi-JK Gagal Lindungi WNI

Organisasi Penggiat HAM Nilai Pemerintahan Jokowi-JK Gagal Lindungi WNI
Ilustrasi protes menentang hukuman mati di Arab Saudi. ( Foto: AFP PHOTO )
Yustinus Paat Jumat, 17 April 2015 | 18:46 WIB

Jakarta - Sejumlah organisasi penggiat HAM yang tergabung dalam Koalisi Anti Hukuman Mati menilai pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) gagal melindungi Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri.

Koalisi yang terdiri dari ICJR, Elsam, Imparsial, HRWG, LBH Masyarakat, Ikohi dan Setara Institute memandang Jokowi-JK tidak bisa menjalankan amanat UUD 1945.

Padahal, perintah Pembukaa UUD RI Tahun 1945 dalam alinea ke-4 sangat jelas, yakni “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”.

"Eksekusi mati Siti Zaenab dan Karni Bt Medi Tarsim merupakan kegagalan pemerintahan Jokowi-JK untuk menjalankan amanat UUD 1945 agar melindungi segenap warga Negara Indonesia," ujar peneliti ICJR Erasmus Napitupulu di Jakarta, Jumat (17/4).

Sebagaimana diketahui pemerintahan Arab Saudi telah mengeksekusi dua WNI secara beruntun, yakni Siti Zaenab dan Karni Bt Medi Tarsim.

Erasmus beranggapan bahwa kegagalan itu melengkapi potret buram diplomasi luar negeri Indonesia untuk melindungi warga Negara Indonesia yang menghadapi proses hukum.

Sampai saat ini, katanya, Koalisi Anti Hukuman Mati tidak melihat kesungguhan pemerintahan Jokowi-JK untuk melindungi warga Negara Indonesia dari ancaman eksekusi mati .

"Proses eksekusi mati terhadap Karni Bt Medi Tarsim telah terdengar kabarnya sejak Rabu, 15 April 2015, tapi pemerintahan Presiden Jokowi terkesan diam dan tidak sungguh–sungguh untuk bekerja melindungi warga Negara Indonesia yang terancam eksekusi mati," tandasnya.

Koalisi Anti Hukuman Mati, tegasnya juga mengecam eksekusi mati yang dilakukan oleh pemerintah Arab Saudi terhadap Warga Negara Indonesia. Menurutnya, Koalisi meragukan jika para terdakwa/terpidana yang didakwa/dipidana karena melakukan pelanggaran hukum di Arab Saudi diproses berdasarkan prinsip–prinsip fair trial.

Lebih lanjut, dia mengatakan Koalisi mengecam kelambanan sikap pemerintah Indonesia untuk menghentikan proses eksekusi mati terhadap para warga Negara Indonesia di luar negeri. Koalisi Anti Hukuman Mati juga menuntut agar Pemerintah Indonesia segera membuka informasi mengenai langkah – langkah yang telah dilakukan oleh para diplomat Indonesia terutama untuk melindungi warga Negara Indonesia yang menghadapi proses pidana khususnya yang terancam hukuman mati.

"Sampai saat ini, pemerintah Indonesia juga tidak pernah menjelaskan apakah para terdakwa/terpidana yang didakwa/dihukum di luar negeri telah diproses berdasarkan prinsip – prinsip fair trial," pungkas Erasmus. 

Sumber: Suara Pembaruan