Kapuspen TNI : Wartawan Asing Bebas Masuk Papua Tidak Berarti Tanpa Aturan

Kapuspen TNI : Wartawan Asing Bebas Masuk Papua Tidak Berarti Tanpa Aturan
Kapuspen TNI Mayjen TNI M. Fuad Basya ( Foto: Antara/Widodo S.Jusuf )
Robertus Wardi Rabu, 13 Mei 2015 | 17:45 WIB

Jakarta - Kapuspen TNI Mayjen TNI M Fuad Basya mengemukakan instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahwa siapa pun, termasuk wartawan asing bisa bebas keluar-masuk Papua bukan berarti tanpa aturan.

Siapa pun bisa pergi ke Papua, termasuk dari luar negeri. Namun semua harus mengikuti aturan dan hukum yang berlaku di Indonesia.

Jika ada yang melanggar hukum atau persyaratan hukum yang ada maka akan diproses sesuai pelanggaran yang terjadi.

"Pernyataan bapak Presiden itu bukan berarti bebas tanpa aturan. Memang siapa saja boleh ke Papua setelah instruksi itu. Namun tetap ada aturannya. Ibaratnya kalau kita masuk satu negara tertentu, tentu harus melewati berbagai proses yang berlaku secara internasional," kata Fuad di Jakarta, Rabu (13/5).

Sebelumnya, awal pekan ini, Presiden Jokowi telah mengatakan siapa saja bisa bebas masuk ke Papu, termasuk wartawan asing. Jokowi tidak ingin menciptakan Papua tertutup dan dibatasi orang yang berkunjung ke sana. Jokowi membiarkan siapa saja yang ingin melihat Papua tanpa takut dibuntuti atau diikuti oleh TNI atau Polri.

Fuad menjelaskan selama ini memang Papua agak tertutup dengan wartawan asing. Alasannya karena Papua adalah daerah operasi. Di sana ada gerakan Papua Merdeka. TNI juga sangat banyak ada di Papua untuk mengendalikan dan mengamankan situasi.

Dia menegaskan aturan standar yang berlaku secara internasional adalah adanya security house. Ini merupakan petunjuk teknis atas apa yang dikemukakan presiden.

Security house diisi oleh 12 lembaga/kementerian yang dikoordinir oleh Kementerian Luar Negeri (Kemlu). Kemlu yang memberikan izin seseorang, khususnya wartawan asing boleh meliput di Papua.

Namun sebelum memberikan izin, Kemlu harus meminta data dan rekaman dari orang yang mengajukan izin kepada 12 kementerian/lembaga yang berada dalam security house.

"Kemlu tidak sembarang kasih izin. Harus lolos semuanya dari lembaga yang ada," tuturnya.

Dia menegaskan selain Kemlu, lembaga lain yang masuk dalam security house seperti Kementerian Koodinator bidang Polhukam, TNI, Polri, Kejaksaan, Kementerian Dalam Negeri. Semua lembaga ini akan memberikan data bagi seseorang yang memberikan ijin.

Sumber: Suara Pembaruan