Ermalena Akui SDA Akomodir Usulan Istri

Ermalena Akui SDA Akomodir Usulan Istri
Terdakwa tindak pidana korupsi penyelenggaraan haji di Kementerian Agama periode 2012-2013 dan 2010-2011 Suryadharma Ali. ( Foto: Antara/Sigid Kurniawan )
Erwin C Sihombing Senin, 26 Oktober 2015 | 22:42 WIB

Jakarta - Wakil Ketua Komisi IX DPR Ermalena yang pernah menjadi Stafsus mantan Menteri Agama (Menag) Suryadharma Ali (SDA) mengakui bahwa, mantan Ketum PPP itu pada 2012 mengakomodir usulan pemenuhan kuota petugas Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) di Arab Saudi dari istri SDA, Wardatul Asriah.

Ermalena mengatakan, usulan tersebut diajukan oleh ajudan Wardatul, Mulyanah alias Mulyanah Acim yang membawa daftar nama dalam bentuk formulir dengan pesan "titipan bunda" atas persetujuan Wardatul.

"Bunda ialah Wardatul, saya tulis kolom pengusul Mul, bunda, atau rumah," kata Ermalena di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (26/10).

Dalam dakwaan SDA disebutkan, pada 2012 terdakwa mengakomodir pendukung Wardatul dalam Pileg 2014 untuk naik haji gratis. Diketahui, Wardatul berasal dari daerah pemilihan (Dapil) Jabar VIII yang meliputi Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, dan Kabupaten Purwakarta.

SDA sendiri didakwa bersama-sama Ermalena, Mukhlisin, Asrul Azwar, dan Mulyanah, melakukan perbuatan melawan hukum dengan menunjuk orang-orang tertentu yang tidak memenuhi persyaratan menjadi petugas PPIH.

Ermalena selaku stafsus mengaku hanya bertugas merekapitulasi nama-nama yang diusulkan menjadi petugas PPIH untuk diteruskan kepada SDA. Namun dia lupa apa dasar hukum pemanfaatan sisa kuota.

Ketika ditanyai ketua majelis hakim Aswijon maksud kata "rumah" dalam usulan Wardatul, Ermalena menyebut itu sebagai kode untuk orang dekat keluarga SDA.

Menurutnya, usulan petugas PPIH bisa dilakukan oleh siapa saja asalkan memenuhi syarat dan mendapat persetujuan.

Mendengar kesaksian Ermalena, SDA menilai keterangan yang disampaikan tidak logis kendati ada benarnya. Sebab, sebagai istri Menag, Wardatul bisa menyampaikan keinginannya langsung tanpa melalui ajudan untuk merekomendasikan petugas PPIH. "Bisa jadi benar tetapi agak aneh, kalau istri menteri minta tolong ke asistennya bukan lewat suaminya. Padahal dia tidur setiap malam sama suaminya," kata SDA.

Buruk
Mantan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Anggito Abimanyu yang juga dihadirkan penuntut umum sebagai saksi meyakini, pelaksanaan ibadah haji sampai sekarang ini masih buruk. Pasalnya, hingga kini belum ada pemisahan pengelolaan dana ibadah haji dari APBN dengan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH).

"APBN tidak cukup jadi ada penggunaan-penggunaan yang harusnya melalui APBN tapi melalui BPIH," kata Anggito.
Anggito menilai hal itu yang menyebabkan seseorang atas usul menteri atau institusi terkait bisa naik haji dengan menggunakan kuota jamaah sebagai petugas PPIH. Meskipun digaji dari APBN, fasilitas maupun akomodasi petugas PPIH dibiayai dari BPIH.

"Sampai sekarang masih seperti ini karena tidak ada pemisahan. Ini fakta," ujarnya.

Anggito mengakui adanya permintaan dari SDA untuk mengakomodir 11 nama menjadi pendamping amirul hajj. Permintaan itu disampaikan SDA melalui Sesmen dan Direktur Pembinaan. Namun, dari 11 nama yang diusulkan dirinya hanya mengakomodir tujuh nama termasuk istri SDA, Wardatul Asriah yang dibayarkan dari BPIH.

Selain PPIH, Anggito juga mengakui adanya usulan penggunaan sisa kuota haji nasional dari anggota DPR periode 2009-2014 yang kebanyakan dari PPP. Dalam menerima usulan itu, SDA menonjolkan unsur subjektif dengan mempertimbangkan faktor rekan satu partai, kenalan, teman, maupun keluarga.

SDA membantah pengakuan itu karena bukan hanya politisi PPP saja yang mememinta kuota haji nasional. Sebab, terdapat permohonan dari politisi Partai Demokrat Syofwatillah Mozaib dan politisi PAN Ibrahim Sakti Batubara. Namun, Anggito berkukuh dengan pengakuannya.

"Yang Mulia mungkin jaksa bisa membacakan yang dari PPP," usul Anggito yang ditolak Ketua Majelis Hakim Aswijon.

Sumber: Suara Pembaruan