Kasus Vaksin Palsu, Menkes Setuju Hukuman Mati

Kasus Vaksin Palsu, Menkes Setuju Hukuman Mati
(kiri ke kanan) Ketua Umum Ikatan Dokter Anak Indonesia Aman Bhakti Pulungan, Dirjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Marua Linda Sitanggang, Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri Brigjen Pol Agung Setya dan Kepala Pusat Penyidikan Obat dan Makanan BPOM Hendri Siswadi memberikan keterangan pers usai rapat koordinasi di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, 28 Juni 2016. Rapat tersebut terkait pembentukan tim Satgas Penanganan Vaksin Palsu yang akan bekerja menangani penyebaran sekaligus dampak vaksin. ( Foto: Antara/Sigid Kurniawan )
Carlos KY Paath / HA Rabu, 29 Juni 2016 | 01:39 WIB

Jakarta - Menteri Kesehatan Nila F Moeloek mendukung apabila pelaku kasus vaksin palsu dihukum mati.

“Kalau sampai merusak generasi kita, pantas menurut saya (diterapkan hukuman mati),” kata Nila di Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Selasa (28/6).

Keselamatan balita yang divaksin palsu, menurutnya, sangat jelas akan terancam. Pasalnya, vaksin yang sudah dicampur gentacimin tidak berdampak bagi kekebalan tubuh.

Dia menambahkan, Kementerian Kesehatan nantinya bakal mengadakan vaksinasi ulang. Tujuannya untuk mengecek balita yang kemungkinan terkena dampak. Vaksinasi ulang dilakukan tanpa pungutan biaya.

“Kita periksa kekebalan tubuhnya ada (vaksin) atau tidak. Kalau tidak ada, ya kita berikan vaksin,” imbuhnya.

Sekadar diketahui, polisi telah menangkap 15 orang dalam kasus vaksin palsu yang tersebar di beberapa daerah. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo telah meminta pemerintah daerah (pemda) memerhatikan kasus ini.

“Kementerian Dalam Negeri sudah buat surat ke kepala daerah untuk cek seluruh rumah sakit sampai ke puskesmas dan dokter, belilah obat khususnya vaksin buat anak dan masyarakat bawah harus clean and clear beli dari siapa,” kata Tjahjo.

“Kami apresiasi ini bisa terbongkar. Kami minta pelakunya yang terkait penjualan ini harus dihukum seberat-beratnya. Ya kalau vaksin palsunya air, kalau vaksin palsunya yang lain, ini bisa bahaya kan?”

Sumber: Suara Pembaruan