Masyarakat Sedang Gagap Media

Masyarakat Sedang Gagap Media
Menkominfo Rudiantara di acara deklarasi Masyarakat Indonesia Anti Hoax, di Jakarta, 8 Januari 2016 ( Foto: Beritasatu.com/ Herman )
Markus Junianto Sihaloho / Stefi Thenu / Adi Marsiel / Ari Supriyanti Rikin / DAS Rabu, 8 Februari 2017 | 18:03 WIB

Jakarta - Sebagai bangsa yang dibesarkan dengan budaya lisan, bukan budaya membaca, masyarakat Indonesia sedang gagap media ketika teknologi berupa gadget semakin terjangkau dan melaluinya informasi termasuk berita-berita yang simpang siur dan hoax datang membanjiri.

"Teknologi informasi merasuk ke dalam ketika teknologi jenis lain yang sifatnya massal belum mereka kenal. Mereka mengalami kejutan budaya (cultural shock) seperti mengalami lompatan jauh dibanding kebutuhan. Informasi yang diterima berkali lipat lebih banyak dari yang dibutuhkan," papar sosiolog Universitas Nasional, Sigit Rochadi, Rabu (8/2).

Berbagai informasi termasuk hoax banyak diterima melalui media sosial (medsos). Medsos mempunyai ciri, tidak dikenal (anonimity), tak dilihat (invisibility), sering tidak sinkron dengan topik utama (acyncrhonicity), hanya permainan (disociative imagination) dan tidak ada yang punya otoritas lebih (minimizing authority).

Karenanya, via medsos orang sesukanya menyampaikan apa saja yang ada di pikiran dan perasaannya masing-masing.

Medsos merupakan media baru yang bisa dinikmati oleh masyarakat secara luas, cepat, dan murah. "Baru pada saat sekarang orang bisa menyampaikan apa saja secara bebas. Semua perasaan yang selama ini dipendam oleh generasi terdahulu, dapat dinyatakan secara terbuka tanpa beban," katanya.

Apa yang terpendam atau yang dahulu tabu itu antara lain terkait agama, suku atau ekonomi politik. “Maka begitu tersedia sarana langsung meledak,” katanya.

Sentimen inilah yang membuat hoax dengan tema agama, suku, dan kepentingan ekonomi politik begitu gampang menyebar. “Saat berhubungan dengan identitas primer dan harga diri, tentu dilakukan pembelaan mati-matian (terkait muatan informasi),” katanya.

Dengan ciri-ciri tadi maka pengguna medsos tidak mementingkan kebenaran, tetapi sensasi, kesenangan, kepuasan yang sifatnya sesaat.

Oleh karenanya masyarakat harus diedukasi, mulai dari membangun kesadaran melalui kampanye dan sosialisasi secara terus menerus sampai penegakan hukum.

"Penyebar hoax apalagi yang berhubungan dengan keamanan dan martabat negara, harus dihukum dan dipublikasi luas," ucapnya.

Hal ini butuh waktu lama karena generasi medsos adalah remaja yang belum punya panutan di masyarakat dalam menggunakan medsos. Orangtua mereka pun bukan generasi medsos tapi generasi media konvensional.

Sementara itu, media konvensional sudah mulai ditinggalkan oleh pembaca karena kalah cepat dan kurang memenuhi kebutuhan generasi muda. Anak-anak muda hanya ingin tahu garis besar suatu masalah karena bukan urusannya dan tidak berhubungan langsung dengan mereka.

Media konvensional yang tidak fokus, tidak disukai pembaca era milenium yang ingin tahu banyak tapi tidak perlu detail. Sehingga yang diperlukan sekarang adalah penyajian data, fakta yang akurat dan mengurangi keberpihakan dengan bahasa yang lugas.

Sosiolog UGM Derajad S Widhyharto mengungkapkan, fenomena berita hoax yang sulit terbendung, juga didasari oleh keinginan masyarakat yang cenderung euforia terhadap teknologi baru, bahkan pada masyarakat yang berpendidikan pun, muncul kesengajaan memanfaatkan pengetahuannya untuk memproduksi informasi baru yang tidak kredibel, menyebarkan informasi hanya berdasarkan dari opini pribadi.

Sementara, UU ITE terkesan belum mampu menyasar penyebar berita tanpa identitas. Sedang masyarakat yang well educated pun sengaja memanfaatkannya.

Dalam hal ini Derajad justru menepis bahwa masyarakat hoax bukan masyarakat yang berpendidikan. Namun justru mereka yang sangat piawai dalam mengendalikan kemajuan teknologi.

Persoalan hoax dan fakta itu, menurut Derajad sangat mudah dibedakan, selama penikmat berita ingin menelusurinya.

"Teks itu menyuguhkan data atau tidak, termasuk identitas pengunggahnya. Dan menjadi berbahaya ketika jurnalisme mainstream justru menggunakan info itu sebagai bahan,” ujarnya.

Sosiolog Universitas Indonesia Ricardi S Adnan mengungkapkan, saat ini masyarakat Indonesia sedang gegar budaya dengan adanya medsos. "Pemimpin harus memberikan contoh yang baik dan bukannya memanas-manasi situasi. Sebab saat ini medsos dipenuhi dengan isu-isu politik," katanya.

Di samping itu para pemimpin juga harus memperlihatkan itikad baik untuk mengatasi berbagai keluhan dan keresahan masyarakat secara nyata. Konsistensi kebijakan harus dijaga. Sebab munculnya standar ganda seperti berbagai hal saat ini semakin menyebabkan keriuhan di medsos. "Waktu akan memberikan pelajaran bagi masyarakat," ujarnya.

Ia menilai, media arus utama terlalu kaku dengan format yang dinilainya sudah kuno. Berita dari media arus utama cenderung telat sampainya dibandingkan medsos. Namun saat ini, tidak akan ditinggalkan sepenuhnya.

Di Ambon, Ketua Dewan Pers, Yoseph Adi Prasetyo mengatakan, dengan adanya kemajuan teknologi terjadi perubahan dalam penyajian informasi di Indonesia, yaitu semakin cepat menyampaikan berita dan informasi. "Tetapi kecepatan informasi akibat kemajuan teknologi memunculkan persoalan masalah etik. Karena saat ini dunia sedang menghadapi permasalahan fake news atau hoax," kata Yoseph.

Permasalahan kecepatan informasi ini membuat media mainstream menjadi menurun dalam kehadirannya menghadirkan pemberitaan. Terbukti ini sudah melanda Norwegia, yang sejak Februari ini, siaran di seluruh radio di negara tersebut tidak ada lagi di kanal-kanal berita. Di Indonesia, kondisi ini juga dialami oleh perusahaan pers, terutama media cetak mengalami penurunan tiras.

"Sementara itu, media online menemukan tempat untuk tumbuh subur," ujarnya.

Yoseph menegaskan bahwa kecepatan tidak bisa diandalkan sebagai faktor satu-satunya dalam menyajikan berita atau informasi. Kecepatan haris diiringi ketepatan informasi dan fakta atau data. Bila tidak, informasi itu bakal tergiring menjadi hoax.

"Ini tantangan media massa. Yakni mengembalikan kepercayaan publik terhadap media arus utama kembali. Yakni dengan menyajikan berita yang cepat tetapi akurat dan tepat akan data dan informasi," katanya.

Dosen komunikasi dari Telkom University, Rana Akbari Fitriawan memandang perkembangan teknologi informasi seharusnya memudahkan masyarakat melakukan verifikasi. Namun penyebaran informasi bohong yang marak memperlihatkan ketiadaan upaya publik melakukan verifikasi. Masyarakat malah memanfaatkan kemudahan akses itu untuk menyebarkannya. Apalagi jika yang mengirimkan informasi bohong itu adalah teman yang sudah dikenalnya. Masyarakat cenderung percaya pada kebenaran informasinya.

“Konteksnya bukan orang lebih suka hoax tapi karena saluran-saluran yang cepat dan murah mereka akses (sehingga) makin berisi konten tidak jelas,” kata Rana , Selasa (7/2).

Rana mengungkapkan, penyebaran informasi bohong ini berawal dari kebiasaan menyebarkan tautan berita dari laman media massa. “Tapi makin ke sini, informasi-informasi yang disebarkan itu tidak jelas kontennya,” imbuh Rana.

Verifikasi informasi jadi penting buat masyarakat dalam menghentikan penyebaran informasi bohong. Ada baiknya jika masyarakat selalu merasa tidak percaya begitu saja dengan informasi yang diterimanya.

“Ada hipotesa tingkat pendidikan seseorang tidak lantas memperlihatkan kesadaran yang tinggi dalam membagikan informasi yang terang benderang. Ada kolega kami yang berpendidikan S-2 dan S-3 ternyata gemar forward atau retweet informasi yang belum teruji kebenarannya. Padahal bisa saja melakukan verifikasi dengan googling buat mencari apakah ada informasi serupa di media lain atau dicek sumber informasinya berasal dari mana,” tegas Rana.

Terkait penegakan hukum untuk menghentikan penyebaran berita bohong, Rana menyatakan, upaya itu lebih mencerminkan kemunduran demokrasi. Kebebasan publik untuk menyampaikan pendapat dan ekspresinya dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945.

“Soal pihak-pihak yang memandang perlu adanya revisi Undang-Undang Pers, saya pribadi curiga itu tidak lebih dari libido politik yang ingin disalurkan melalui proyek-proyek sesaat. Bandingkan lebih banyak mana hoax yang diproduksi pers dengan hoax di media sosial? Jadi tidak relevan mengaitkan hoax dengan Undang-Undang Pers,” tegas Rana.

Informasi di media sosial yang tidak berbasis fakta, menggantikan informasi akurat dari media konvensional harus menjadi perhatian bersama berbagai pihak. Seruan itu disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi I DPR, Meutya Hafidz, dalam refleksinya atas Hari Pers Nasional (HPN), yang puncaknya akan dirayakan besok (9/2).

Sebagai mantan jurnalis, Meutya mengatakan dirinya mengamati fenomena media sosial saat ini, yang ramai sekali dengan pemberitaan provokatif dan kurang sejuk. “Celaka bila hoax di medsos dianggap fakta sebenarnya, alias menjadi wacana publik yang resmi,” katanya.

Diakui Meutya, masalah hoax di media sosial memang juga terjadi bukan hanya di Indonesia. Namun, situasi untuk Indonesia perlu diperhatikan justru karena kadar kegawatannya makin dipicu oleh rendahnya tingkat literasi mayoritas masyarakat Indonesia.

"Hoax sudah membuat iklim pers kita tak sehat. Orang susah membedakan mana pers yang betul dan mana yang tak tidak. Maka Dewan Pers harus lakukan langkah kreatif, misalnya verifikasi lembaga pers," katanya.

"Pers juga harus kembali ke kode etiknya. Jangan ikut-ikut memberitakan provokasi dan partisan. Kalau itu dilakukan, orang takkan bisa bedakan mana karya murni pers dan mana yang bukan. Kode etik dan keberimbangan harus dijaga," katanya.

Ketua Komisi I DPR, Abdul Kharis Almasyhari, menilai bahwa pada awalnya masyarakat Indonesia memang lebih mempercayai perusahaan pers sebagai wacana publik resmi dibanding media sosial. Namun belakangan hal itu bergeser seiring dengan penurunan kepercayaan dan selera masyarakat‎ yang tinggi untuk menerima informasi yang dia ingin dengar walau itu berpotensi hoax.

Untuk menghadapinya, Abdul Kharis menegaskan bahwa masyarakat perlu diberitahu tentang bagaimana fakta sebenarnya keluar dari perusahaan pers resmi. Salah satu caranya adalah dengan mengumumkan mana perusahaan pers yang resmi, dengan wartawan profesional, dan mana yang bukan.

"Yang pasti, kita mendorong bagaimana agar masyarakat benar-benar mendapat informasi benar tanpa ada unsur kebohongan," ujar Abdul Kharis.



Sumber: Suara Pembaruan