Tokoh Masyarakat Tolak TNI Terlibat Langsung Berantas Terorisme

Tokoh Masyarakat Tolak TNI Terlibat Langsung Berantas Terorisme
Suasana pasca terjadi ledakan di Terminal Kampung Melayu, Jakarta Timur, 24 Mei 2017. ( Foto: @TMCPoldaMetro )
Siprianus Edi Hardum / EHD Jumat, 9 Juni 2017 | 19:32 WIB


Jakarta – Sekitar 100 tokoh dan koalisi masyarakat di Jakarta, Jumat (9/6), mengeluarkan Petisi yang berisi menolak TNI terlibat secara langsung dalam memberantas terorisme yang akan diatur dalam Revisi Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. “Kalau TNI dilibatkan secara langsung maka akan merusak sistem penegakan hukum dan mengancam hak asasi manusia,” kata Ketua Badan Pengurus Setara Institute, Hendardi, yang juga ikut dalam menyerukan petisi itu.

Pemerintah bersama DPR saat ini sedang melakukan pembahasan revisi UU 15 / 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Salah satu persoalan krusial dalam pembahasan RUU perubahan tersebut adalah adanya keinginan untuk melibatkan militer secara langsung dalam mengatasi terorisme.

Presiden Joko Widodo pada 29 Mei 2017 mengatakan, perlunya pelibatan TNI dalam revisi UU tersebut. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Wiranto kemudian menegaskan bahwa pelibatan militer dalam revisi UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme itu dilakukan secara langsung dan bukan di bawah kendali operasi (BKO) polisi.

Para tokoh masyarakat ini menilai, pelibatan militer dalam mengatasi terorisme sesungguhnya sudah diatur secara tegas dalam pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) UU 34/2004 tentang TNI. Berikut bunyi Pasal 7 ayat (2) dan (3) tersebut,”Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan: (b) Operasi militer selain perang, yaitu untuk: (3) mengatasi aksi terorisme; ayat (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara.”

Mengacu pada pasal itu sebenarnya Presiden sudah memiliki otoritas dan landasan hukum yang jelas untuk dapat melibatkan militer dalam mengatasi terorisme sepanjang ada keputusan politik negara. Pelibatan TNI dalam mengatasi terorisme itu dilakukan jika ancaman terorisme secara nyata mengancam kedaulatan dan keutuhan teritorial negara.

Pelibatan militer dalam membantu kepolisian dalam mengatasi terorisme sifatnya hanya perbantuan dan bersifat sementara. Dengan kata lain, pelibatan militer itu merupakan pilihan terakhir yang dapat digunakan Presiden jika seluruh komponen pemerintah lainnya khususnya kepolisian sudah tidak dapat lagi mengatasi aksi terorisme. “Dalam praktiknya, selama ini pun TNI juga sudah terlibat dalam mengatasi terorisme sebagaimana terjadi dalam operasi perbantuan militer kepada polisi di Poso,” tegas Hendardi.

Para tokoh masyarakat ini memandang alangkah lebih tepat jika pelibatan TNI dalam penanganan terorisme cukup mengacu pada UU TNI. Langkah seharusnya yang lebih tepat dilakukan pemerintah dan DPR adalah segera membentuk aturan tentang tugas perbantuan militer kepada pemerintah sebagai aturan main lebih lanjut untuk menjabarkan mekanisme seberapa jauh dan dalam situasi apa militer dapat memberi bantuan kepada Polri dalam rangka tugas keamanan yang salah satunya mengatasi terorisme. Pembentukan undang-undang tentang tugas perbantuan TNI adalah mandat rakyat yang di tuangkan dalam Pasal 4 TAP MPR Nomor VII/2000.

Presiden perlu menjelaskan apa maksud dari keinginannya untuk memasukkan pelibatan TNI dalam revisi UU pemberantasan tindak pidana terorisme. Sudah sepatutnya Presiden mempertimbangkan aturan hukum yang sudah ada yakni UU TNI yang sudah mempertegas bahwa pelibatan militer dalam mengatasi terorisme harus atas dasar keputusan politik negara.

Pengaturan pelibatan militer dalam revisi UU pemberantasan tindak pidana terorisme tanpa melalui keputusan politik negara akan menimbulkan tumpang tindih fungsi dan kewenangan antar aktor pertahanan dan keamanan, mengancam kehidupan demokrasi dan HAM, melanggar prinsip supremasi sipil dan dapat menarik militer kembali dalam ranah penegakan hukum sehingga dapat merusak mekanisme criminal justice system. “Hal itu tentunya juga akan berlawanan dengan arus reformasi yang sudah menghasilkan capaian positif yaitu meletakkan militer sebagai alat pertahanan negara demi terciptanya tentara yang profesional,” kata Hendardi lagi.

Para tokoh masyarakat ini menilai, permasalahan lain terkait pengaturan keterlibatan TNI dalam mengatasi terorisme adalah minimnya mekanisme hukum yang akuntabel untuk menguji (hebeas corpus) terhadap setiap upaya paksa (penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dll) yang dilakukan oleh aparat TNI untuk menjamin terpenuhinya hak asasi manusia (hak-hak para tersangka). Terlebih, anggota TNI juga belum tunduk pada peradilan umum bila terjadi kesalahan dalam penanganan teroris dan hanya diadili melalui peradilan militer yang diragukan independensinya untuk menyelenggarakan peradilan yang adil.

Pendekatan criminal justice system model yang selama ini telah digunakan dalam penanganan terorisme di Indonesia sejatinya sudah tepat dan benar, meski memiliki beberapa catatan terkait hak asasi manusia. Hal inilah justru yang seharusnya menjadi perhatian bagi pemerintah dan juga anggota Pansus, memastikan agar prinsip-prinsip HAM dijamin dan diperkuat dalam penegakan hukum mengatasi terorisme.

Para tokoh masyarakat ini meminta pemerintah dan DPR agar revisi UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme tetap berada dalam kerangka sistem negara demokrasi, penghormatan pada negara hukum dan HAM serta menggunakan mekanisme criminal justice system model. Oleh karena itu, jika pemerintah dan DPR tetap bersikukuh untuk mengatur pelibatan militer dalam revisi UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme maka keenam syarat ini harus terpenuhi semuanya yakni, pertama, pelibatan militer itu harus atas dasar kebijakan dan keputusan politik negara.

Kedua, pelibatan itu atas permintaan dari kepolisan atau pemerintah daerah atau pemerintah pusat. Ketiga, pelibatan itu dilakukan pada saat ancaman terorisme mengancam keamanan dan ketertiban yang tidak dapat ditangani lagi oleh kepolisian (pilihan terakhir/last resort). Keempat, prajurit yang dilibatkan dibawah kendali operasi (BKO) kepolisian (sifatnya perbantuan).
Kelima, pelibatan militer bersifat proporsional dan dalam jangka waktu tertentu (sementara). Keenam, prajurit yang dilibatkan tunduk pada sistem peradilan umum.

Para tokoh yang mengeluarkan petisi tersebut, antara lain Azyumardi Azra (Cendekiawan Muslim), Todung Mulya Lubis (Tokoh HAM/Ketua Umum Ikadin), Mochtar Pabottingi (Profesor Riset LIPI), Syamsuddin Haris (Profesor Riset LIPI), Hermawan Sulistyo (Profesor Riset LIPI), Siti Musdah Mulia (Guru Besar UIN Syarief Hidayatullah), Mayling Oey, (Akademisi), Hendardi (Ketua Badan Pengurus Setara Institute), Marzuki Darusman (Mantan Jaksa Agung/Tokoh Perdamaian dan HAM), Mangadar Situmorang (Koordinator FAPD), J Kristiadi (Akademisi/Pengamat Politik), Daniel Dhakidae, Luhut Pangaribuan (Ketua Umum Peradi/Aktivis HAM), Antie Solaiman.

Selanjutnya, Muchamad Ali Safa'at (Akademisi Universitas Brawijaya), Herlambang P Wiratraman, (Akademisi Universitas Airlangga), Saiful Umam (PPIM UIN Jakarta), Samsu Rizal Panggabean (MPRK UGM), Pater Neles Tebay (Tokoh Papua/FAPD), Zainal Abidin Bagir (Direktur CRCS UGM), H.S. Dillon (Tokoh Perdamaian dan HAM), Alissa Wahid (Koordinator Jaringan Gusdurian), Rumadi Ahmad (Ketua Lakspesdam NU), Gomar Gultom (Sekretaris Umum PGI), Penrad Siagian (Sekretaris Eksekutif PGI), Albert Hasibuan (Mantan Anggota Wantimpres dan Komnas HAM), Suciwati (Aktivis HAM/Istri Mendiang Alm. Munir), Nursyahbani Katjasungkana (Aktivis Perempuan), Rafendi Djamin (Anggota Komisi HAM antarpemerintah ASEAN 2009-2015), Sumarsih (JSKK), Zumrotin K. Susilo (Mantan Anggota Komnas HAM), Benny Susetyo (Budayawan), Ahmad Suaedy (Tokoh NU), Agus Sudibyo (mantan Anggota Dewan Pers), Usman Hamid (Direktur Amnesty International Perwakilan Indonesia), 6. Dadang Trisasongko (Sekjen TII), Haris Azhar (Direktur Eksekutif Lokataru), Al Araf (Direktur Imparsial), Asfinawati (Ketua Umum YLBHI), Ray Rangkuti (Direktur LIMA Indonesia, Totok Yulianto (Ketua Badan Pengurus PBHI).



Sumber: Suara Pembaruan