Bawa Koper ke KPK, Masinton Minta Ditahan

Bawa Koper ke KPK, Masinton Minta Ditahan
Wakil Ketua Pansus Hak Angket KPK Masinton Pasaribu membawa koper saat mendatangi KPK, Jakarta, Senin (4/9). Masinton mengatakan ia siap diberi rompi oranye dan siap ditahan untuk menyikapi pernyataan Ketua KPK Agus Raharjo yang mengatakan akan mengenakan pasal "Obstruction of Justice" atau tindakan menghalang-halangi penegakan hukum terhadap Pansus Hak Angket. ( Foto: ANTARA FOTO/Rosa Panggabean )
Fana Suparman / JAS Senin, 4 September 2017 | 16:17 WIB

Jakarta - Wakil Ketua Pansus Hak Angket Masinton Pasaribu menantang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menahannya. Tantangan itu disampaikan Masinton saat mendatangi Gedung KPK Kuningan Jakarta Selatan, Senin (4/9).

Masinton yang sudah membawa koper menantang Ketua KPK, Agus Rahardjo membuktikan ancamannya untuk menjerat anggota Pansus Angket dengan pasal menghalang-halangi penyidikan atau obstruction of justice. Untuk itu, anggota Komisi III dari Fraksi PDIP ini pun meminta KPK dan Agus menyerahkan rompi tahanan KPK.

"Saya datang kemari, saya mau pertanggungjawabkan tuduhan itu, dan saya mau minta rompi (tahanan) KPK. Saya minta Saudara Agus turun kemari, bawa rompi KPK agar kita gelar keadilan ini secara terbuka," kata Masinton di Gedung KPK, Jakarta, Senin (4/9).

Tantangan ini disampaikan Masinton lantaran merasa pansus selama ini tidak pernah mencampuri atau mengintervensi proses hukum yang dilakukan KPK. Masinton mengklaim, komitmen untuk tidak mencampuri penegakan hukum KPK telah dijaga pansus sejak dibentuk hingga saat ini.

"Saya sebagai Pimpinan Pansus KPK beberapa hari yang lalu Ketua KPK Agus Rahardjo menyatakan akan mengenakan pasal obstructions of justice. Saya ingin uji bahwa kerja kami (Pansus Hak Angket KPK), selama ini tidak pernah melakukan, mencampur-campuri, atau mengintervensi, ataupun menghalang-halangi proses penyidikan perkara di KPK. Sejak awal kami tegaskan seperti itu," kata Masinton.

Anggota Komisi III DPR RI itu mengaku tantangannya ini merupakan insiatif pribadi tanpa berkoordinasi dengan anggota Pansus Angket KPK lainnya. Masinton juga menantang KPK membuka rekaman pemeriksaan Miryam S Haryani secara utuh. Hal ini lantaran namanya turut disebut sebagai salah satu anggota DPR yang menekan Miryam untuk mencabut BAP.

"Terkait tuduhan Saudara Agus, saya datang duluan. Saya tantang. Keadilan ini harus kita gelar secara terbuka. Bahkan saya dituduh menekan saudari Miryam tanpa ada dasar. Dan sampai sekarang mereka tidak berani memutar rekaman itu secara utuh. Saya minta begitu," ujarnya.

Namun tantangan itu hanya disampaikan Masinton kepada awak media di pelataran Gedung KPK. Masinton tak selangkah pun masuk ke Gedung KPK dan menyampaikan tantangannya secara langsung dengan bertemu pimpinan KPK. Setelah sekitar satu jam berada di pelataran Gedung KPK, Masinton pun beranjak pergi meninggalkan kantor lembaga antikorupsi.

Meski tak terlihat upayanya bertemu pimpinan KPK, Masinton justru menyayangkan sikap Agus Rahardjo cs yang tidak turun untuk menemuinya. Masinton meyakini, pimpinan KPK mengetahui maksud kedatangannya tanpa perlu bertemu.

"Ini ada CCTV, masa dia (Agus Rahardjo) enggak tahu. Ya pasti tahulah, (pegawai KPK) mengabarilah, di bawah ini. Datang saja kesini. Saya sudah datang kemari. Tinggal bawa rompi oranye. Saya tunggu-tunggu rompi oranyenya enggak datang-datang. Semuanya tahulah ini. Pegawainya pasti lapor. Masak enggak lapor. Katanya sistem di KPK ini canggih. Ya kan? Kita percaya dengan sistem di KPK. Canggih," katanya.

Dengan keyakinannya itu, Masinton menyayangkan KPK, terutama Agus Rahardjo yang tak mampu membuktikan ancamannya. Masinton pun meminta KPK untuk fokus bekerja memberantas korupsi secara tuntas dan adil.

"Saya sudah tunggu satu jam lebih, rompi oranye KPK tidak turun-turun. Maka saya menyayangkan sikap dari Ketua KPK yang mengancam-ancam. DPR bekerja melalui pansus hak angket DR RI utk KPK. Jadi gunakanlah penegakan hukum ini, pemberantasan korupsi ini sebenar-benarnya, seadil-adilnya. Kita semua mencintai KPK ini. Dan kita semua anti terhadap korupsi. Jangan gunakan institusi KPK ini untuk motif lain di luar pemberantasan korupsi itu sendiri," katanya..

Sebelumnya, Ketua KPK, Agus Rahardjo mengungkapkan, pihaknya sedang mempertimbangkan untuk menerapkan pasal menghalangi proses penyidikan dan persidangan atau obstruction of justice terhadap Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket DPR. Agus menilai tindakan Pansus Angket KPK selama ini menghambat penegakan hukum yang tengah dilakukan pihaknya, salah satunya kasus korupsi e-KTP.

Pasal yang mengatur obstruction of justice tertuang dalam pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Adapun bunyi Pasal 21 itu yakni, "Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)." 



Sumber: Suara Pembaruan