Yusril: Jangankan KPK, BI Saja Bisa Diangket

Yusril: Jangankan KPK, BI Saja Bisa Diangket
Yusril Ihza Mahendra. ( Foto: Antara )
Yustinus Paat / HA Jumat, 15 September 2017 | 03:08 WIB

Jakarta - Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra berpendapat hak angket Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bisa ditujukan kepada semua lembaga negara termasuk lembaga yudikatif seperti Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK).

Penggunaan hak angket ini, kata Yusril, dalam rangka menjalankan fungsi kontrol dan untuk mencari fakta melalui penyelidikan.

Dalam konteks hak angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi yang sedang bergulir di DPR saat ini, Yusril juga tidak melihatnya sebagai pengecualian.

"Kalau semua lembaga negara bisa diangket, ya saya sih berpendapat iya. Termasuk MA dan MK (bisa diangketkan), siapa bilang tidak bisa," ujar Yusril saat di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (14/9).

Meskipun demikian, Yusril menilai hak angket tidak bisa masuk dalam materi perkara. Menurut dia, temuan-temuan hak angket itu diserahkan kepada badan-badan atau institusi negara yang relevan agar bisa ditindaklanjuti.

"Hasilnya nanti bisa di-follow up sendiri oleh DPR atau disampaikan ke lembaga lain yang relevan. Tergantung apa yang ditemukan," kata dia.

Karena itu, menurut Yusril, KPK bisa diangketkan. Dia membandingkan dengan Bank Indonesia yang independen dan disebutkan dalam UUD 1945. Beberapa tahun lalu, DPR pernah menggunakan hak angketnya terhadap Bank Indonesia terkait kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

"Yang disebutkan dalam UUD 1945 saja bisa diangket, apalagi yang hanya disebutkan dalam UU. Bank Indonesia itu independen, mandiri, disebutkan dalam UUD 1945. Sementara KPK kan disebutkan dalam Undang-undang," terang dia.

Lebih lanjut, Yusril mengatakan lain halnya jika ada perkara di MA yang diputus melalui jalur Peninjauan Kembali (PK). Menurut dia, perkara yang telah diputus melalui PK itu tidak bisa diangket.

"Misalnya semula dibebaskan di tingkat kasasi, tiba-tiba dihukum di tingkat PK, itu enggak bisa diangket. Tapi kalau misalnya dalam proses PK itu diduga ada proses suap-menyuap, itu bisa diangket," pungkas dia. (YUS)



Sumber: BeritaSatu.com