Wujudkan Dana Kampanye Bersih, PSI Gelar "Patungan Rakyat Akbar"

Wujudkan Dana Kampanye Bersih, PSI Gelar
Ilustrasi uang kertas ( Foto: Istimewa )
Markus Junianto Sihaloho / WBP Minggu, 1 Oktober 2017 | 07:57 WIB

Jakarta ‎- Partai Solidaritas Indonesia (PSI) melaksanakan Patungan Rakyat Akbar sebagai wujud gotong royong wujudkan dana kampanye bersih. Langkah ini juga untuk mendorong pemberantasan korupsi.

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PSI DKI Jakarta, Michael V.Sianipar, mengatakan patungan ini adalah yang kedua. Adapun yang pertama dilaksanakan pada minggu lalu dan berhasil mengumpulkan dana Rp 109 juta. Pesertanya adalah pengurus dan anggota PSI. "Ini wujud gotong royong, budaya yang di PSI ingin galakkan," kata Michael, di Balai Kartini, Jakarta, Sabtu (30/9).

Dia mengaku pernah maju menjadi calon anggota legislatif (caleg) di 2014. Di situ dia merasakan mahalnya berkampanye di Indonesia. Dia pun meminta bantuan ke teman-temannya sehingga berhasil mengumpulkan dana Rp 770 juta dari tiga kali acara sejenis. "Untuk kampanye bersih sekalipun tetap membutuhkan dana yang besar‎," kata Michael.

Menurut Michael, uang sangat penting dalam berpolitik. ‎Dari hitungan dia, untuk menjalankan rota partai di Jakarta, membutuhkan dana setidaknya Rp 4,5 miliar per tahun, dan bisa naik hingga Rp 50 miliar bila hendak menuju pemilu legislatif.

Karena itulah, pihaknya mendorong agar masyarakat berperan serta mendukung pendanaan politik. Dengan begitu, partai politik bisa dijalankan dengan baik, tanpa harus menjalankan korupsi.

Dia menegaskan bahwa PSI berbeda dengan partai politik konvensional yang tak melakukan penggalangan dana. Hal itu membuktikan bahwa politik Indonesia masih dihadapkan pada permasalahan korupsi.

Pihaknya tak mau mencari dana dengan hanya mendatangi satu atau beberapa orang kaya di Indonesia. Sebab yang ingin didorong adalah peran serta semua masyarakat guna mendukung pendanaan kampanye politik yang bersih. "Akar permasalah korupsi adalah pendanaan politik. Selama masyarakat tidak mendukung, hanya orang tertentu saja yang bisa berpolitik," kata Michael.



CLOSE