Mendagri: Revisi UU Ormas Dilakukan Pelan-pelan Bersama DPR

Mendagri: Revisi UU Ormas Dilakukan Pelan-pelan Bersama DPR
Tjahjo Kumolo. ( Foto: Antara )
Aichi Halik / AHL Rabu, 25 Oktober 2017 | 21:05 WIB

Cibodas - Rapat paripurna DPR telah mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2/2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) menjadi Undang-undang.

Menurut Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, meski telah disahkan namun Undang-undang tersebut masih terbuka untuk direvisi, baik oleh pihak pemerintah maupun DPR.

"Revisi pelan-pelan sambil jalan. Saya ga bisa menentukan (apa yang direvisi), nanti ada rapat dengan menkopolhukam, pihak DPR juga ada rapat sendiri, apakah itu internal komisi II atau baleg," ujar Tjahjo di sela-sela Jambore Kebangsaan dan Wirausaha di Bumi Perkemahan Mandalawangi, Cibodas, Jawa Barat, Rabu (25/10).

Saat ditanya sejauh mana batasan-batasan revisi yang dimaksud, mantan Sekjen DPP PDI Perjuangan hanya menyatakan bahwa masalah ideologi merupakan hal yang prinsip.

"Yang penting ini (revisi) terbatas, yang berkaitan dengan faham-faham yang ga boleh ada itu harus dimasukkan, yang kemarin sudah masuk, komunisme, leninisme, dan marxisme. Intinya, berkaitan dengan paham-paham yang ingin mengubah Pancasila, enggak boleh," kata Tjahjo.



Sumber: BeritaSatu TV