KPK Cecar Anggota DPRD Jambi Soal Aliran Dana Suap APBD

KPK Cecar Anggota DPRD Jambi Soal Aliran Dana Suap APBD
Sejumlah petugas KPK membawa berkas yang diduga barang bukti usai penggeledahan Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Jambi di Jambi, 30 November 2017. Penggeledahan terkait operasi tangkap tangan (OTT) yang melibatkan beberapa pejabat dan anggota DPRD Provinsi Jambi. ( Foto: Antara / Wahdi Septiawan )
Fana Suparman / YUD Rabu, 6 Desember 2017 | 19:10 WIB

Jakarta - ‎Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut kasus dugaan suap pengesahan APBD Jambi 2018. Salah satunya menelusuri pihak-pihak lain yang turut menikmati aliran dana dari suap senilai Rp 6 miliar ini.

Untuk mengusut aliran dana dari suap ini, tim penyidik memeriksa tujuh orang saksi di Mapolres Jambi, Rabu (6/12). Sebagian saksi tersebut merupakan anggota DPRD Jambi.

"Tindak lanjut operasi tangkap tangan (OTT) di Jambi hari ini ada tujuh orang saksi yang dilakukan pemeriksaan, sebagian anggota DPRD. (Pemeriksaan) dilakukan di Polres Jambi," kata Jubir KPK, Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (6/12).

Dalam pemeriksaan ini, tim penyidik mencecar para saksi, termasuk anggota DPRD Jambi mengenai aliran dana dari suap yang diberikan tiga pejabat Pemprov Jambi. Suap dari anak buah Gubernur Jambi, Zumi Zola ini diduga agar seluruh anggota DPRD Jambi menghadiri Rapat Paripurna dan mengesahkan RAPBD Jambi 2018.

"Mengonfirmasi dugaan aliran dana dan uang ketok palu di Jambi," katanya.

Diketahui, tim Satgas KPK mengamankan 16 orang dalam OTT di Jakarta dan Jambi, Selasa (28/11). Sejumlah pihak yang ditangkap di Jambi, di antaranya Ketua Fraksi PAN dan anggota Banggar DPRD Jambi, Supriyono; Plt Kadis PUPR Pemprov Jambi Arfan; Asisten Daerah III Pemprov Jambi Saifudin; anggota DPRD Jambi dari Fraksi Demokrat Nurhayati; Fauzi alias Atong selaku anak buah Saifudin; pihak swasta bernama Geni Waseso Segoro, Dheni Ivan dan Wahyudi selaku anak buah Arfan.

Selain itu, terdapat salah satu staf di Dinas PUPR Provinsi Jambi, Rinie; sopir Supriyono bernama Surip; Kepala UPDT Alat dan Perbekalan Provinsi Jambi Wasis serta Otong selaku sopir Arfan. Sementara itu, empat orang yang ditangkap di Jakarta, di antaranya Plt Sekda Pemprov Jambi Erwan Malik; Kepala Perwakilan Provinsi Jambi di Jakarta Amidy; Asrul selaku pihak swasta dan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jambi Varial Adhi Putra. Setelah pemeriksaan intensif dan melakukan gelar perkara, KPK menetapkan empat orang sebagai tersangka, yakni Supriyono, Arfan, Erwan dan Saifudin.

Supriyono diduga menerima suap dari tiga pejabat Pemprov Jambi itu untuk menghadiri rapat pengesahan APBD Jambi tahun 2018. Diduga, Pemprov Jambi sudah menyiapkan 'uang ketok' sebesar Rp 6 miliar untuk 'mengguyur' DPRD Jambi. Namun, KPK baru menyita Rp 4,7 miliar dalam OTT pada Selasa (28/11). Sementara Rp 1,3 miliar lainnya sudah diserahkan pihak Pemprov Jambi kepada anggota DPRD Jambi.

KPK menduga, selain Supriyono terdapat sejumlah anggota DPRD lain yang turut menikmati aliran dana suap ini. Setidaknya sejumlah anggota DPRD yang berasal dari lintas fraksi telah menerima aliran dana sebesar 1,3 miliar dari Pemprov Jambi. Selain anggota DPRD, KPK juga mengusut keterlibatan pihak Pemprov Jambi dalam kasus ini. KPK mendalami adanya perintah khusus dari Gubernur Jambi, Zumi Zola kepada tiga anak buahnya untuk menyuap DPRD Jambi.

"Penyidik KPK telah mengantongi Ini masih dalam pemgembangan apakah ada perintah khusus atau tidak. Kita tidak bisa memastikan itu suatu keputusan dalam pengembangan," ungkap Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan beberapa waktu lalu.
Dalam mengusut kasus ini, tim penyidik KPK telah mengantongi bukti-bukti penting. Bukti-bukti‎ berupa dokumen pembahasan anggaran dan catatan-catatan pihak tertentu itu disita penyidik saat menggeledah Kantor Gubernur Jambi, Zumi Zola, Kantor Sekretariat Daerah (Setda) dan DPRD Provinsi Jambi akhir pekan lalu.



Sumber: Suara Pembaruan