KPK Sita Jeep Wrangler Bupati Nganjuk

KPK Sita Jeep Wrangler Bupati Nganjuk
Bupati Nganjuk yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK Taufiqurrahman (kanan) mengenakan rompi tahanan usai menjalani pemeriksaan di Jakarta, 26 Oktober 2017. KPK menetapkan lima orang tersangka serta menyita barang bukti uang sebesar Rp298 juta yang diduga sebagai uang suap jual beli jabatan di Kabupaten Nganjuk. (Foto: Antara / Akbar Nugroho Gumay)
Fana Suparman / HA Jumat, 15 Desember 2017 | 19:16 WIB

Jakarta - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita dua mobil milik Bupati Nganjuk Taufiqurrahman yaitu Jeep Wrangler dan Smart ForTwo terkait kasus dugaan gratifikasi.

"Aset-aset yang telah disita Jeep Wrangler Sahara Arctic 4D tahun 2012 dan satu unit mobil Smart ForTwo warna abu-abu tua‎," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di kantornya, Jakarta, Jumat (15/12).

Tak hanya menyita aset yang diduga berasal dari gratifikasi, dalam kasus ini KPK juga telah meminta Direktorat Jenderal Imigrasi Kemkumham untuk mencegah Ita Triwibawati -- istri Taufiqurrahman yang juga Sekda Kebupaten Jombang -- dan empat orang lainnya bepergian ke luar negeri selama enam bulan sejak 27 Oktober 2017 hingga 27 April 2018.

Pencegahan ini dilakukan agar kelima saksi itu tidak sedang berada di luar negeri jika penyidik sewaktu-waktu membutuhkan keterangan mereka.

"Empat saksi lainnya itu, yakni Nurrosyid Hussein Hidayat, Bagian Protokoler Setda Nganjuk yang ditugaskan sebagai ajudan Bupati Nganjuk; Achmad Afif dari pihak swasta; Syaiful Anam Kade Sidoarjo dan Sekar Fatmadani PNS Pemkab Nganjuk," papar Febri.

Taufiqurrahman diduga menerima setidaknya Rp 2 miliar dari dua rekanan kontraktor, masing-masing Rp 1 miliar, dan telah ditetapkan tersangka.

Gratifikasi ini berkaitan dengan proyek infrastruktur di Kabupaten Nganjuk tahun 2015. Tak hanya itu, Taufiqurrahman juga diduga menerima gratifikasi lainnya terkait mutasi, promosi jabatan di lingkungan Pemkab Nganjuk sebelumnya, dan fee dari berbagai proyek di Nganjuk tahun 2016-2017.

Atas tindak pidana yang diduga dilakukannya, Taufiqurrahman disangkakan melanggar Pasal 12B UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU ‎nomor 20 tahun 2001.



Sumber: Suara Pembaruan