MA Jamin Pengadilan Bebas Pungli

MA Jamin Pengadilan Bebas Pungli
Ilustrasi peradilan. ( Foto: Ist / Ist )
Erwin C Sihombing / WBP Senin, 8 Januari 2018 | 09:32 WIB

Jakarta - Mahkamah Agung (MA) menjamin tidak ada lagi praktik pungutan liar (pungli) di lingkungan peradilan setelah diberlakukannya pelayanan satu pintu. Meski begitu, MA meminta masyarakat tidak melayani pihak yang mengaku-ngaku sebagai pejabat MA dan mampu mengurus perkara.

"Saat ini banyak penipuan mengaku pejabat MA. Setelah dicek, orang yang dimaksud tidak ada. Melalui media, kami mengimbau agar hati-hati dan jangan percaya, karena semua informasi dapat dilihat sendiri melalui website Mahkamah Agung," kata Kabiro Hukum dan Humas MA Abdullah, di Jakarta, Minggu (7/1) malam.

Abdullah memberikan pernyataan tersebut merespons hasil penelitian Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (Mappi) Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI) yang menunjukkan masih maraknya praktik pungli, khususnya pengadilan di wilayah Jakarta.

MA menganggap hasil penelitian tersebut sebagai kritik dan mengapresiasinya. Namun, Abdullah juga menegaskan rentang waktu penelitian yang dilakukan tahun 2016-2017 tidak akurat untuk dijadikan dasar penilaian terhadap kondisi peradilan sekarang ini. Apabila dilakukan penelitian ulang hasilnya bisa saja sebaliknya. "Mungkin ketika disurvei ada temuan seperti itu namun jika disurvei ulang mungkin sudah tidak ada. Misalnya, pada saat disurvei dahulu dalam keadaan sakit, sekarang sudah dinyatakan sehat oleh dokter, maka tidak adil jika tetap dinyatakan sakit," jelas Abdullah memberi gambaran.

Mappi mengadakan penelitian di Medan, Serang, Bandung, Yogyakarta, Malang dan Jakarta untuk memastikan ada atau tidaknya praktik pungli pada layanan administrasi peradilan. Hasilnya, dari 404 responden yang disurvei secara acak, praktik pungli kerap terjadi terkait pendaftaran surat kuasa ataupun untuk mendapat salinan putusan dengan memungut biaya yang lebih tinggi dari penerimaan bukan pajak (PNBP) sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.53/2008.

"Desain penelitian dan waktu survei harus dipertanyakan, karena sekarang perubahan terjadi sangat cepat. Teknik penentuan sampel dan responden, analisisnya serta konklusinya tidak representatif untuk menggeneralisadi 836 pengadilan di seluruh Indonesia," tutur Abdullah.

Menurut Abdullah, MA telah berupaya keras memperbaiki sistem informasi. Selain memberlakukan pelayanan satu pintu, Ketua MA juga mengeluarkan peraturan bahkan maklumat untuk mencegah adanya pungli atau suap. Dia meminta masyarakat untuk tidak segan melapor jika menemukan adanya pungli. "Jika staf melakukan perbuatan tercela, maka staf diberhentikan secara langsung dan pimpinannya juga diberhentikan," katanya.

Hasil penelitian Mappi menyebutkan, petugas pengadilan menggunakan modus beragam untuk mengutip biaya, dari mengaku tidak menyediakan uang kembalian, hingga langsung meminta imbalan.



Sumber: Suara Pembaruan